Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Melvina Octaria]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.684 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.231-244
<![CDATA[Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Metode yang digunakan berupa metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utamanya, serta metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan Hakim Pengadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPEROLEH IDENTITAS DIRI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Putri Saphira Audesti Binti Yussofi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.532 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.694-702
<![CDATA[Anak merupakan aset bagi negara, oleh karena itu negara wajib menjamin keberlangsungan hidup anak sebagai warga negara. Disebabkan hal tersebut setiap orang mempunyai hak memiliki identitas diri sebagai bentuk pengakuan yang sah di hadapan Hukum, yang dimana identitas diri tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang berupa akta kelahiran. Selain negara, keluarga merupakan pihak yang paling berperan pada pemenuhan Hak anak untuk memiliki identitas atau akta kelahiran ini. Akan tetapi sangat disayangkan di era modern ini justru minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akta kelahiran bagi sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak identitas diri anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode penelitian Yuridis Normatif dengan menitikberatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status anak dari perkawinan orang tua yang tidak didaftarkan tetap dapat memiliki identitas dirinya berupa akta kelahiran dengan mengajukan permohonan berupa penetapan asal-muasal anak oleh orangtuanya ke Pengadilan dengan bukti yang memenuhi syarat.]]>
<![CDATA[Confusion of Legal Roots: Comparative Historical Review of International Trade Law in France and Indonesia ]]>
<![CDATA[Aurele Magnan]]>;
<![CDATA[Kevin John Paul Manurung]]>;
<![CDATA[Dao Gia Phuc]]>;
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 23 No 2 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v23i2.5372
<![CDATA[This research discusses the history of international trade law in France and Indonesia. This research is a doctrinal research that uses normative legal research methods. The data used are data obtained indirectly, such as legislation, previous research and other secondary data relevant to the main object of the article, and several cases of the World Trade Organization. The Oxford Journal has defined the term 'International Trade' as the involvement of goods and/or services across national boundaries. In other words, it was an expansive movement. Such actions have been going on for centuries. Thanks to the lex mercatoria and lex maritime created in the Middle Ages, also to the important role of the 'silk road' which ironically connected the road between France and Indonesia, because it provided so many benefits and the development of international trade law. . After all, French regulations inspired so many rules in many countries, including the Netherlands and were applied in Indonesia as a colony. Indonesia had some similiarities within France ever since so.]]>
<![CDATA[Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Nertivia Nertivia]]>;
<![CDATA[Laode Agung Prastio]]>;
<![CDATA[Octa Vila]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 23 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v23i1.4359
<![CDATA[Based on the history before the reform era, there have been many cases of government committing corruption, collusion and nepotism, this is the background of the movement to create a government to run good governance. As time has progressed, the time has come for a time that is all full of digitalization, both in the economy, education and politics. This research uses normative legal research methods. This study shows that the government in running its government will also be based on the development of sophisticated information technology which can be called E-Government. Therefore, there is now a time when the Indonesian government has used and allowed the Online Single Submission (OSS) system to make it easier for people who want to take care of business licensing. The implementation of good governance during the Industry 4.0 Revolution can take advantage of science, technology and information to provide good facilities and services to the Indonesian people, and the public can easily access government information.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MEMILIKI KANDUNGAN NON-HALAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Viola Zahra Ananda Kusuma]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Assurance of halal products becomes very important when reviewed on an advancement of technology and science that the management of the product uses raw materials that can occur a mixture of composition between halal and not halal either intentionally or unintentionally, because this happens to every community in daily needs. Therefore, the guarantee of halal in every product must exist with halal certification and label, in order to protect consumers from non-halal cosmetic products. Research and writing this article, the author uses legal research with a normative approach by using secondary data is a data obtained from the literature. Majelis Ulama Indonesia or abbreviated MUI is a non-governmental organization in accommodating Islamic scholars, scholars in Indonesia who have the aim to direct and guide and foster all Muslims in Indonesia Keywords: Legal protection, cosmetic product, non-halal]]>
<![CDATA[Kajian Perbandingan tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Revlina Salsabila Roselvia]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1443
<![CDATA[Abortus Provocatus atau yang biasa dikenal sebagai aborsi merupakan salah satu isu atau permasalahan yang sangat marak di dalam masyarakat. Indonesia dan Chili melarang perbuataan aborsi atau pengguguran kandungan karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebab tidak memberikan kesempatan hidup kepada bayi atau janin di dalam kandungannya. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang memperbolehkan adanya tindakan aborsi ini di dalam keadaan–keadaan seperti adanya kedaruratan medis, korban pemerkosaan dan apabila janin terancam lahir tidak normal (dalam keadaan cacat) maka diperbolehkannya dilakukan tindakan aborsi tersebut. Jurnal ini akan memaparkan terkait penyebab dari tindakan aborsi dan juga dakwaan terkait orang yang melakukan aborsi maupun orang yang membantu proses aborsi atau menjual obat – obatan yang digunakan untuk mempermudah aborsi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan. Perbandingan yang akan dibahas yakni ketetapan hukum terkait aborsi di Negara Indonesia dan Negara Chili.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Velany Kosasih]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.194-206
<![CDATA[Tulisan ini berjudul perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang tulisan ini yaitu dibuat karena masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Januari 2021 kemarin. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, Citizen lawsuit, dan class action.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Raihan Radinka Yusuf]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1248
<![CDATA[Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakukan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial ataupun jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang didapat oleh para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Data Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengurusan Proses Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Cv. Svk Studio ]]>
<![CDATA[Claudia Theophilia]]>;
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7164
<![CDATA[Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Merek dagang adalah suatu tanda berupa gambar, nama, huruf atau angka yang melekat pada suatu produk, yang menjadi tanda bahwa produk tersebut cukup berbeda dengan produk sejenis lainnya. Untuk menghindari adanya kegiatan penjiplakkan/plagiasi terhadap produk dari CV. Svk Studio, maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual perusahaan tersebut. PkM dilaksanakan menggunakan metode pelaksanaan berupa observasi, wawancara serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek. Berdasarkan pelaksanaan PkM yang digunakan dapat memberikan output berupa terdaftarnya merek bagi CV. Svk Studio. Dengan adanya pelaksanaan PkM ini mampu menyelesaikan permasahan yang ada di mitra PkM dimana dengan terdaftarnya kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap merek perusahaan mitra PkM.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Keamanan Transaksi E-Commerce Disekolah Monte Sienna, Batam ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Suryati Suryati]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7152
<![CDATA[Transaksi Ecommerce merupakan sebuah perjanjian yang diawali dengan adanya kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Semakin tingginya transaksi secara online maka semakin diberlakunya Undang Undang mengenai transaksi ecommerce. Permasalahan Ecommerce telah menimbulkan berbagai masalah hukum yang merugikan kaum masyarakat dan rakyat.Ketika terjadinya sebuah pelanggaran dalam Ecommerce maka para konsumen harus menemukan perlindungan terhadap peraturan yang telah diaturkan.Selain itu, Peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam perlindungan konsumen mengenai Ecommerce dapat menjad dasar hukum kerugian yang telah terjadi terhadap pihak konsumen.]]>
