Azhar
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Asal Usul Dan Status Keperdataan Anak Akibat Pernikahan Siri (Putusan Nomor 241/PDT.P/2022/PA.STB) Nurmala; Azhar
Journal Smart Law Vol. 2 No. 1 (2023): September
Publisher : Peduli Riset dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are said to be a legitimate child if he or she is born in a valid marriage and is carried out in accordance with religion and belief and has been registered with a marriage certificate official. In this research, this is a case regarding the application for the origin of a child born from a serial marriage where the parents then remarried in a formal manner. Office of Religious Affairs (KUA). The application for the origin of the child aims to obtain the child's identity in the form of a birth certificate. This case was determined by the Stabat Religious Court with case number 241/Pdt.P/2022/PA.Stb. There are three points that are the main focus of this issue, with the aim of knowing the status of children resulting from unregistered marriages according to the provisions of Islamic law, then the decision of the Stabat Religious Court on the origin of children resulting from unregistered marriages as well as the considerations of the Stabat Religious Court Judges in determining the child's origin case. This study uses a qualitative method. Data analysis using descriptive methods. This type of research uses research methods through normative methods with a case approach obtained from secondary legal materials (literature review). Data collection techniques with documentation supported by interviews as validation. The conclusion of this research is that the petition for the origin of the child was granted by the Panel of Judges at the Stabat Religious Court, determining that a child who is 4 years old is a legitimate child, namely a child born in or resulting from a valid marriage and charging all court costs to the Petitioner.
Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al Thufi Dan Asy Syatibi) Fina Eldiana; Azhar; Abdullah Sani
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v4i2.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam menurut Najmuddin Al-Thufi dan Asy-Syatibi serta relevansinya dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri atas data primer berupa karya-karya Al-Thufi dan Asy-Syatibi serta data sekunder yang berasal dari berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama menempatkan maslahat sebagai tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Thufi memberikan kedudukan yang sangat kuat terhadap maslahat, khususnya dalam bidang muamalah, bahkan dapat didahulukan atas nash dalam kondisi tertentu melalui mekanisme takhsis dan tabyin. Sementara itu, Asy-Syatibi memandang maslahat sebagai bagian integral dari maqashid syariah yang harus dipahami melalui keseluruhan dalil syariat secara komprehensif. Konsep maslahat yang dikembangkan kedua tokoh memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer selama tetap berpedoman pada tujuan syariat.   This study aims to analyze the concept of maslahah in Islamic legal reasoning according to Najmuddin Al-Thufi and Asy-Syatibi and its relevance in addressing contemporary issues. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. The data sources consist of primary data derived from the works of Al-Thufi and Asy-Syatibi and secondary data from supporting literature. The findings indicate that both scholars considered maslahah as the primary objective of Islamic law in achieving human welfare. Al-Thufi granted a strong position to maslahah, particularly in the field of muamalah, allowing it to take precedence over textual evidence under certain conditions through takhsis and tabyin mechanisms. Meanwhile, Asy-Syatibi viewed maslahah as an integral component of maqashid al-shariah that must be understood through a comprehensive interpretation of Islamic legal sources. The concept of maslahah developed by both scholars remains highly relevant in addressing contemporary Islamic legal issues while maintaining adherence to the objectives of Islamic law.
Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat Lili Zuliawati; Azhar; Muhammad Saleh
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum tradisi mandi pengantin atau dalam istilah melayu disebut sebagai mandi berdimbar tergolong pada urf sesuai pandangan agama Islam. Setiap rangkaian acara dalam tradisi mandi pengantin harus dimaknai secara tersirat yang positif dengan menggantungkan doa dan harapan kebaikan pada pasangan yang baru saja menikah. Pemakaian benda atau simbol dari hindu budha sebaiknya ditinggalkan agar lebih menjaga dari percampuran budaya atau tradisi dari agama lain. Makna silbolis yang ada harus disesuaikan dengan nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Disinilah tugas penting baik dari tokoh agama maupun tokoh adat budaya melayu. Jenis penelitian empiris pendekatan studi kasus. Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan langsung dari sumber yaitu tokoh agama dan tokoh adat budaya. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini di lokasi di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Tradisi mandi pengantin atau mandi berdimbar ini sudah sangat jarang sekali dilakukan khususnya di kecamatan Tanjung Pura. Berdasarkan analisa penulis terdapat dua faktor yang menyebabkannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang panjang apabila seluruh rangkaian pernikahan dilakukan sehingga umumnya masyarakat melayu hanya mengambil acara intinya saja yaitu meminang, menikah dan ditutup dengan resepsi pernikahan. Faktor lainnya adalah masih terdapat unsur yang kurang tepat dengan ajaran Islam seperti proses meniup lilin yang ada dalam rangkaian acara mandi pengantin