Osgar Sahim Matompo
Universitas Muhammadiyah Palu

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA Osgar Sahim Matompo; Wafda Vivid Izziyana
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.891 KB) | DOI: 10.52429/rn.v5i1.14

Abstract

Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor. Penelitian ini mengguakan metode yuridis normative, konsep Omnibus Law Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-hakya.
Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usada Di Indonesia Osgar sahim matompo; Wafda Vivid Izziyana
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2769

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar.
Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung Osgar Sahim Matompo
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.46 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i1.7411

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasanya seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sekaligus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces of justice (akses terhadap keadilan).pengabdian ini menggunakan metode pendampingan hukum pendekatan empiris melalui data lapangan serta penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan, Pemberian bantuan hukum bagi orang dan kelompok orang miskin di Daerah Kab. Paringi Moutong dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum yang diberikan baik melalui nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan melalui litigasi
Legal Protection of Indonesian Migrant Workers based on The Job Creation Law osgar sahim matompo
Jurnal Justiciabelen Vol 5 No 2 (2022): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v5i2.5021

Abstract

The state is obliged to guarantee and protect the human rights of its working citizens, both at home and abroad, based on the principles of equal rights, democracy, social justice. Protection of Indonesian migrant workers is all efforts to protect the interests of prospective Indonesian migrant workers and / or Indonesian migrant workers and their families in realizing the guaranteed fulfillment of their rights in all activities. This study uses normative juridical methods, the results of this study explain the form of protection of Indonesian Migrant Workers is carried out in several aspects, namely legal, social, and economic given from before work, during work, until after work. The nature of the provision of legal protection against PMI is a protection against ensuring a sense of security from all forms of violence, both physical and psychological, such as harassment, rape, torture, persecution, murder, expulsion. The protection aims to avoid acts of arbitrariness on the part of people or groups and the state. The job creation law requires Indonesian migrant workers placement companies to have permits that meet business licenses and are issued by the central government, and deposit money to government banks in the form of deposits of at least Rp1.5 billion rupiah that can be disbursed at any time to meet obligations in the protection of Indonesian migrant workers.
The Development of International and National Sovereignty of the Law of the Sea in the Perspective of Philosophical Analysis Wafda Vivid Izziyana; Osgar Sahim Matompo; Andhika Yuli Rimbawan
Jurnal Justiciabelen Vol 6 No 1 (2023): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v6i1.6166

Abstract

International law of the sea is one of the branches of international law that has experienced significant development in the last 50 years and will always develop dynamically from time to time. This research uses doctrinal legal methods, data analysis techniques are carried out qualitatively with deductive thinking patterns. Data processing begins with editing, classification, verification, analysis, and conclusions. The results of this research explain the development of the sovereignty of the provisions of international law of the sea began in 1930 when developed countries began to have the ability to explore and exploit natural resources, especially oil in the sea. Before the holding of the International Law of the Sea Conference or commonly called the First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) in 1958, the use of the sea was regulated by international customary law. Furthermore, UNCLOS II in 1960 formulated a resolution on the need for certain technical methods in terms of fisheries, and the proliferation of sovereignty claims over sea areas submitted by new countries, regulating sea-bed with the concept of common heritage of mandkind and the decision to hold UNCLOS III in 1974-1982, UNCLOS 1982 regulates the division of maritime zones with their respective legal regimes and, which is very revolutionary in the development of international law of the sea is the recognition of the concept of island states in Chapter IV of UNCLOS 1982. The development of international maritime law sovereignty greatly influenced national maritime law policy, Indonesia poured the Juanda Declaration into the form of regulations, namely Law No. 4 / Prp / 1960 concerning Indonesian Waters also emphasizes economic factors and the need to preserve biological and non-biological natural resources. other laws and regulations that support the Indonesian water system Law No.4 / Prp / 1960. include Government Regulation No. 8/1962 (PP 8/1962) concerning the right of peaceful passage and Law no. 1/1973 (Law 1/1973) concerning the continental shelf. This forces foreign vessels to notify the Indonesian government of their presence. Border agreements with neighboring countries indirectly support the 'archipelagic state concept' proposed by Indonesia. This will strengthen the existence of the 'archipelagic state concept.