Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Media Bina Ilmiah Journal of Law, Environmental and Justice
Hanita Mayasari
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KONTRAK WARALABA DALAM ASPEK HUKUM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Hanita Mayasari
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.802 KB) | DOI: 10.52429/rn.v6i1.87

Abstract

Munculnya waralaba nasional memunculkan potensi ekonomi di dalam negeri, hal ini merupakan kekuatan ekonomi sehingga dapat memacu munculnya bisnis waralaba-waralaba baru di dalam negeri sebagai penguasa pasar domestik. Dalam hubungan waralaba perlu adanya Kontrak yang merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat antara Franchisor dan Franchisee untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan kontrak waralaba dalam aspek hukum dan penerapannya di Indonesia. Bila dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG DINILAI BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Anggraini Dwi Karismaningrum; Yudhi Widyo Armono; Hanita Mayasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecantikan merupakan bagian terpenting dari gaya hidup manusia khususnya para wanita, bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna didepan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetika. Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik skin
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt) Henggar Rahmawati; Sumarwoto; Hanita Mayasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Kontak antar budaya, suku, ras, agama di masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari menimbulkan suatu fenomena dalam masyarakat yaitu berupa perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku ilmiah atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data seteliti mungkin, hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam penyusunan teori baru. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkawinan beda agama yang dilakuakan oleh pasangan Alvian Adi Dewantara yang beragama Kristen meskipun di KTP tertulis beragama Katholik dan Findila Ariyanis yang beragama Islam dalam putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt). Alvian dan Findila memutuskan untuk menikah dengan memilih bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akan tetapi permohonannya ditolak karena adanya perbedaan keyakinan yang terdapat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Alvian dan Findila mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia sudah dijalaskan bahwa pernikahan beda agama dilarang, akan tetapi Hakim dalam putusannya mengijinkan pernikahan beda agama dilangsungkan dan sah dimata agama dan negara dengan ketentuan adanya Undang-Undang yang mengatur kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Dengan berdasarkan keterangan saksi dan disertai barang bukti yang diajukan oleh para pemohon serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberikan keadilan bagi para pemohon terhadap putusan ini.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Markus Djarawula; Novita Alfiani; Hanita Mayasari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana teknologi informasi (cybercrime) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 di indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif, dengan teknik studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : Untuk kriminalisasi cyber crime yang ada dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang infomasi dan transaksi elektronik, masih mempunyai celah hukum dalam beberapa pasal-pasalnya. Di antaranya pada pasal pornografi di internet (cyberporn), pasal perjudian melalui internet (gambling online), pasal penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet, pasal pengancaman/pemerasan, pasal penyebaran berita bohong atau penyesatan melalui internet dan pasal profokasi melalui internet. Dari celah hukum kriminalisasi dalam undang-unding tersebut menyebabkan implementasi undang-undang tersebut masih terjadi kendala, yaitu dalam hal penggunaan pasal-pasal perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini secara kurang cermat dan kurang proporsional oleh penegak hukum.
A examination on personal data protection in metaverse technology in Indonesia: a human rights perspective Hanita Mayasari
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : CV. Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v1i1.4

Abstract

The objective of this study is to elucidate the challenges presented by technological advancements, namely digital metaverse technology, with regard to safeguarding personal data in Indonesia. This study also investigates these issues via the lens of human rights. The research methodology employed in this study encompasses a mixed approach, combining socio-legal and normative research methods. The research findings indicate that there is a pressing need for the safeguarding of personal data in Indonesia, particularly in light of the escalating number of incidents and the advancement of the information technology sector. The significance of metaverse technology should not be underestimated, thereby necessitating a thorough legislative reform to address the associated difficulties. The enactment of the PDP Law represents the initial measure taken by the government to establish a framework for the administration of personal data protection. The active participation of all stakeholders, particularly those in the digital economy industry, is vital in the formulation and implementation of rules. Additionally, it is crucial to adhere to the principles of Data Protection By Design and By Default. The PDP Law encompasses various significant provisions that can be utilised by the Indonesian government to enforce personal data protection measures and impose penal consequences upon those who breach the regulations stipulated within this legislation. The PDP Law serves as a legal framework that holds applicability not only inside national boundaries but also extends to international jurisdictions, particularly in the context of the contemporary metaverse.
SISTEM HUKUM EKONOMI PANCASILA DALAM MENGHADAPI PENETRASI MEREK GLOBAL Hanita Mayasari
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 6 (2024): Januari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i6.963

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang telah mempunyai landasan sumber hukum ekonomi yang dibangun dari nilai nilai kerakyatan yang disebut sebagai Pancasila, terus berupaya untuk mengembangkan dan mengupayakan nilai nilai luhur dalam pancasila dapat diimplementasikan ke dalam suatu sistem ekonomi hingga menjadi suatu sistem ekonomi kerakyatan yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila, sebagaimana telah ditumbuhkan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Sistem ekonomi pancasila dinilai sebagai suatu sistem yang pas untuk diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dijadikan sebagai “Soko Guru Perekonomian Nasional” dianggap mampu berperan sebagai sistem hukum ekonomi dalam menghadapi tantangan global, khususnya masuknya produk asing yang ditandai adanya penetrasi merek global. Diperlukan adanya suatu langkah langkah konkrit dengan tetap mempertahankan berlakunya sistem ekonomi pancasila agar para pelaku usaha nasional mampu memberikan daya saing terhadap adanya penetrasi merek global tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yakni melalui beberapa cara diantaranya meningkatkan pengaruh Consumer Ethnocentrism dari masyarakat Indonesia hingga diperoleh loyalitas produk nasional oleh warga Negara indonesia, mendorong para pelaku usaha melakukan pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum, dan terakhir melalui Peningkatan daya saing produk lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Co-Authors Anggraini Dwi Karismaningrum Henggar Rahmawati Markus Djarawula Novita Alfiani Sumarwoto Yudhi Widyo Armono