Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA ATH-THOHIRIYYAH KOTA SEMARANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mukharom Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2020): BUDIMAS : Vol. 2, No. 2, 2020
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v2i2.1337

Abstract

Memasuki arus globalisasi saat ini, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa adanya batas waktu dan jarak. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan di dunia maya (cyber crime) dan meningkatnya penyebaran informasi-informasi hoax yang merugikan orang lain melalui media online yang saat ini masif perkembangannya. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UUini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat harus mengetahui aturan tersebut sehingga tidak mudah tertipu dan waspada pada setiap tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Pengabdian Kepada Masyarakat sangat penting untuk dilakukan, kali ini Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di SMA Ath-Thohiriyyah Kota Semarang, pada tanggal 11 Desember 2019, dengan tujuan memberikan pencerahan kepada siswa, dikarenakan usia mudalah yang banyak menggunakan media sosial, agar siswa mampu memahami aturan dan harapannya dapat bermedia dengan sehat. Metode yang diterapkan adalah menggunakan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan memberkan kuisioner untuk mengetahui sejauh mana dalam memahami materi yang telah disampaikan. Ada pun hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diketahui melalui data kuisioner Pree dan Postest materi yang disampaikan. Hasilnya, melalui Preetest sebagian besar sisiwa belum mengetahu aturan dalam bermedia sosial sesuai dengan UU ITE. Hal ini menjadi penting untuk mensosialisasikan aturan tersebut sehingga para siswa akan memahami, kemudian mengaplikasikan dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positf, bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian setelah dilakukan Postest hampir seluruh siswa memahami aturan tentang ITE. Harapannya siswa dan masyarakat dapat bermedia sosial dengan sehat dan bermanfaat. Kata Kunci: Globalisasi, Informasi, Transaksi Elektronik.
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Ia Semarang Dhevy Selviana Apsari; Ani Trwati; Mukharom Mukharom
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.023 KB) | DOI: 10.26623/humani.v5i3.1438

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang sudah sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan pembinaan di Lapas Perempuan dan upaya menghadapi hambatan tersebut dilihat dari segi dana upaya mengatasinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi narapidana, program pembinaan dan sumber daya manusia upaya mengatasi menambah jumlah petugas, dari segi warga binaan upayanya memberi pengarahan dan konseling, serta sarana dan prasarana upaya mengatasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.Correctional Institution as coaching container inmates  are based correctional system working to realize the criminalization integrative namely to foster and restore unity of life good and useful. The method used in this research is sociology normative. In terms of objectives, this research is descriptive analytical research.The data used is secondary and primary data. The data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Implementation of the correctional system to convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Semarang is in conformity with the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about Pemasyarakatan and Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan every inmate have rights and obligations which is obtained in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Inmates who do not carry out order obligations will subjected to disciplinary sanctions by Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Barriers and attempt to deal in Lapas in terms of founding to effort improve welfare, program development and human resources to effort provide guidance and counseling, in terms of inmates, facilities and infrastructure to effort in collaboration with Dinas Pendidikan.