Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Strafvodering Indonesian Journal of Strafvordering Indonesian De Recht (Journal of Police and Law Enforcement) Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Indi Nuroini
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Relevansi Metode Berpikir Ilmiah di Era Artificial Intelligence: Analisis Kritis terhadap Transformasi Proses Penelitian Akademik Indi Nuroini
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.7530

Abstract

This study examines whether the scientific method remains relevant in the era of artificial intelligence (AI), as academic communities increasingly rely on AI to support cognitive and analytical tasks. Using a qualitative phenomenological approach, the research explores the experiences and perceptions of lecturers and students regarding the role of scientific thinking in AI-assisted learning and research. Data were collected through semi-structured interviews, classroom observations, and document analysis involving purposively selected participants who actively use AI in academic activities. The findings reveal three major themes: the shift in cognitive habits toward AI dependence, the tension between technological efficiency and analytical rigor, and the continued relevance of the scientific method in AI-mediated environments. Although AI improves productivity and facilitates academic work, excessive reliance on AI reduces engagement in essential scientific processes, including problem formulation, critical evaluation, and methodological justification. Participants also expressed concerns that AI dependence may weaken reflective judgment and independent verification of information. Nevertheless, the scientific method remains indispensable for ensuring academic integrity, epistemic credibility, and intellectual autonomy. The study concludes that strengthening scientific literacy, critical thinking, and AI literacy through institutional policies and pedagogical strategies is essential to ensure that AI functions as a supportive tool rather than a substitute for human scientific inquiry.
KONSEKUENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Indi Nuroini
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.590

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,alih daya,waktu kerja dan waktu istirahat,dan pemutusan hubungan kerja. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan. sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrase
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA Indi Nuroini
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis, serta konsepsi – konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan. Dibidang ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan hukum pidana yang telah jelas dirumuskan sebagai suatu delik, yang mana delik-delik tersebut juga merupakan bagian dari obyek pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Simpulan yang dihasilkan adalah Bentuk dan penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan dengan langkah – langkah bentuk pemeriksaan sampai diterbitkan nota pemeriksaan dan Perpektif ilmu hukum pidana terhadap asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan dengan ketentuan hukum pidana yang telah dirumuskan sebagai delikKata Kunci : Represif Edukatif, penegakan Hukum Pidana, Ketenagakerjaan dan hukum pidana.
Co-Authors Agung Wildan Azizi Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat Akfah Zakiah Jamilah Enny Istanti Meidyana Aulia Putri Miftakhul Fuadi Moch Nurkholis Pratama Muhammad Naufal Daghustan R.M. Bramastyo Kusumo Negoro