Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Journal of Sharia and Legal Science
John Kenedi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA John Kenedi
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 3, No 1 (2018): Vol 3, No 1 Tahun 2018: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.531 KB) | DOI: 10.29300/imr.v3i1.2139

Abstract

Abstract: Economic development in Indonesia which has been intensified since the late 1960s has indeed succeeded in reducing poverty and improving living standards in general. But this increase in well-being on the other hand has sacrificed human freedom, as evidenced by the violations of fundamental human rights. Viewed from this side, in the assessment made by Charle Humana, Indonesia was included in the category of countries that had very low political freedom. Even lower than the country of Cuba.Keywords: Human Rights, Development
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH Marhendi Marhendi; John Kenedi; Asnaini Asnaini
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3028

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan  hukum  formil  dan  materilnya  saja,  akan  tetapi dalam  perkara  ini  hakim  mempunyai  keyakinan  yang  kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH Marhendi Marhendi; John Kenedi; Asnaini Asnaini
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3028

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan  hukum  formil  dan  materilnya  saja,  akan  tetapi dalam  perkara  ini  hakim  mempunyai  keyakinan  yang  kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.
Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam John Kenedi
Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 12, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/nuansa.v12i1.2105

Abstract

Perzinahan merupakan penyakit masyarakat yang banyak menjangkiti remaja-remaja di Indonesia. Suatu ironi bagi sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, akan tetap banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perzinahan dalam rentang usia muda telah menunjukkan angka yang memperihatinkan di negeri ini. Problematika instrumen hukum disinyalir menjadi penyebab lemahnya efek jera bagi pelaku delik perzinahan, di sisi lain kekosongan hukum bagi pelaku perzinahan dari kalangan remaja turut menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Dengan menggunakan pendekakan komparatif, penulis mengkaji pandangan dua kutub hukum terhadap perzinahan, yaitu hukum pidana nasional sebagai warisan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam (jinayah) sebagai representasi ajaran agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia.Berdasarkan penelitian singkat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa merebaknya perzinahan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya instrument hukum yaitu peraturan yang mengaturnya.Kekosongan hukum juga mengakibatkan terancamnya moralitas remaja karena perzinahan.Sudah saatnya mengganti sistim hukum pidana nasional dengan sistim hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan yang bermartabat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Implementasi Sistem Informasi Layanan Call Center 110 Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah Kristianto, Davit; John Kenedi; Ismail Jalili
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 3 (2023): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v1i3.160

Abstract

Masyarakat tidak bisa menduga kapan dan dimana suatu kejahatan dapat terjadi. Dengan adanya layanan Call Center 110 dapat mempermudah pengaduan tindak kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, pengancaman, kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membahas  implementasi sistem informasi layanan Call Center 110 terhadap pelayanan publik.  Tujuan penelitian adalah mengkaji layanan Call Center 110  perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Bengkulu. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, sedangkan datanya berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan Call Center di Kepolisian Daerah Bengkulu sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan tersebut dalam kajian fiqh siyasah sudah sejalan dengan prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip persamaan dan prinsip persatuan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Saidah Siagian; John Kenedi; Miti Yarmunida
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i1.410

Abstract

Penelitian ini untuk melihat implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga persfektif fiqh siyasah dusturiyah (studi di kantor women’s crisis centre kota bengkulu). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dekriftif atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian lapangan (field research) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Metode pengumpilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan yaitu  reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menyimpulkan Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk KDRT merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan sekaligus prinsip mu’asyarah bi al-ma‟ruf yang diajurkan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggunakan Ijtihad Jama'i.
Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah Rima Oktaviani Fanidia; John Kenedi; Ismail Jalili
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i2.650

Abstract

Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation prohibits the use of racing motorcycle exhausts. However, people still often use them, especially teenagers. This occurs in various regions, including in the Bengkulu Regional Police Jurisdiction. Thus, the main problem of this research is how to implement legal sanctions for users of racing motorcycle exhaust modifications and what is the Fiqh Siyasah perspective on this. This type of research is field research, namely the object of research directly at the Traffic Directorate (Ditlantas) of the Bengkulu Regional Police using a qualitative approach. Based on the results of the study, it was concluded that legal sanctions for users of racing motorcycle exhaust modifications have been implemented based on Law Number 22 of 2009, but have not been optimal. The principles of Fiqh Siyasah such as public interest, justice, prevention, and government authority support this action, with the aim of protecting the safety and interests of the community. Effective law enforcement requires cooperation between the government and the community, the use of modern technology, and an educational approach, so that it is expected to create a safe, comfortable, and harmonious environment for all.
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah Liza Yuliana; John Kenedi; Ismail Jalili
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i3.405

Abstract

The purpose of this study is to examine the problem of equalizing administrative positions into functional positions for state civil servants at the State Islamic University of Bengkulu from the perspective of "fiqh siyasah" according to the regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative positions into functional positions. The type of research is Field Research, namely Qualitative Research. The data collection technique for this research uses questionnaires, interviews and documentation. The data analysis technique goes through three stages, namely Reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusion of this study is that the Implementation of Permanpan RB Number 17 of 2021 concerning the Equivalence of Administration to Functional Positions within the State Islamic University of Bengkulu, is in line with Islamic Principles Viewed from the perspective of: The Principle of Power as a Mandate As a State Civil Apparatus who is entrusted to lead an Institution in this case the Fatmawati State Islamic University of Bengkulu, which is led by a Chancellor, has carried out his duties to implement the Ideals of Bureaucratic Reform, namely implementing Permenpan RB Number 17 of 2021, Bureaucratic Reform, Concerning the Equivalence of Administrative Positions to Functional Positions within the Fatmawati State Islamic University of Bengkulu.
Non-Compliance Of Tun Officials Towards Ptun Decisions From The Perspective Of Fiqih Siyasah: A Case Study In Seluma Regency Hartanto; Ismail Jalili; John Kenedi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 4 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v4i1.1331

Abstract

This study discusses the phenomenon of non-compliance of State Administrative (TUN) officials in Seluma Regency with the decisions of the State Administrative Court (PTUN) which have permanent legal force. Failure to implement PTUN decisions has a negative impact on legal certainty and reduces public trust in the justice system. This study uses a qualitative approach through a case study in Seluma Regency with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The results of the study indicate that the main causes of non-compliance are weak supervision, political intervention, low legal awareness of officials, and weak implementation of administrative sanctions. From the perspective of fiqh siyasah, non-compliance of officials violates the principles of justice and trust in leadership, so solutions are needed based on increasing accountability, legal education, and bureaucratic reform. The recommendations of this study include strengthening sanctions, transparency in the implementation of PTUN decisions, and socialization of fiqh siyasah values ​​in governance.
Peran Kepolisian dalam Pencegahan Illegal Fishing terhadap Nelayan yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Perspektif Siyasah Dusturiyah Roni Mulyanto; John Kenedi; Miti Yarmunida
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v3i1.712

Abstract

This study aims to examine the role of the police in preventing illegal fishing against fishermen using trawl and pull fishing gear in Bengkulu from the perspective of siyasah dusturiyah. This type of research is field research with a qualitative approach, which aims to obtain descriptive data through interviews and direct observation at the Directorate of Water and Air Police of the Bengkulu Regional Police. The results of the study indicate that efforts to prevent illegal fishing by the Ditpolairud Polda Bengkulu have been carried out through various approaches, including legal socialization, sea patrols, and investigations and inquiries into perpetrators of violations. However, the optimization of the role of the police is considered not optimal, especially in the preventive-structural aspect. This is due to the lack of strong synergy and coordination between law enforcement officers and local governments in creating policies that touch on the root of the problem, such as the economic inequality of local fishermen. As for the siyasah dusturiyah study on the prohibition of the use of trawl and pull fishing gear by the Police because this act is a crime that violates norms, both in terms of religious norms, law, and the environment. To assess or measure an act as a crime depends on the values ​​and outlook on life found in society regarding what is good and beneficial for society up to the level of harm of the act.
Co-Authors Asnaini Asnaini Hartanto Ismail Jalili Kristianto, Davit Liza Yuliana Marhendi Marhendi Rima Oktaviani Fanidia Roni Mulyanto Saidah Siagian Yarmunida, Miti