Kodrat Alam
Universitas Wiralodra

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sentimental Hukum Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Negera Berkonsep Kesejahteraan Saeful Kholik; Syamsyul Bahri Siregar; Kodrat Alam
Gema Wiralodra Vol. 13 No. 1 (2022): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v13i1.208

Abstract

Hukum pembangunan ekonomi Indonesia memilki peranan sebagai unsur pembaharuan terhadap arah kebijakan nasional yang harus dirasakan oleh semua masyrakat, Sistem Indonesia yang mengkhendasi negara kesejjateran mentutut agar masyarakat dapat merasakan nilai-nilai kesejahteraan dalam arti sesungguhnya, Namun dengan konsep serta pengakuan otonomi daerah yang memberikan keleluasan daerah dalam mengatur daerahnya tidak sedikit pula ketimpangan kewenangan sehingga dapat dicerminkan adanya sentimental otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi, Tentunya dapat menimbulkan permasalahan dan pertanyaan Bagaimanakah aspek hukum otonomi daerah dalam pembangunana ekonomi negera berkonsep kesejahteraan, Metode penelitian ini penulis menggunakan hukum normatif (doctrinal research) yang mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Hasil penelitian ini menyebutkan penerapan hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negera berkonsep kesejahteraan yang tidak sedikit mengakibatkan ketimpangan, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang terencana demi mensejahterakan masyrakat yang ada didaerah mengingat system otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi mengalami sentimental kewenangan otonomi daerah.
OPTIMALISASI PROSEDUR PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN INOVASI PRODUK KESEHATAN DI INDONESIA Jajang Arifin; Kodrat Alam
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.405

Abstract

Intellectual property rights for health products constitute a crucial instrument in protecting innovation within the pharmaceutical and medical device sectors. In Indonesia, the acquisition procedure for intellectual property rights in health products encounters various obstacles that impede innovation effectiveness and commercialization processes. This analysis endeavors to identify and examine problems occurring in intellectual property rights acquisition procedures for health products, while providing recommendations for optimization. The research employs normative juridical methodology with a conceptual approach through examination of prevailing regulations and doctrines. Findings indicate that procedural complexity, extended processing duration, inadequate socialization, and coordination deficiencies among institutions represent primary impediments. Proposed solutions encompass procedural simplification, digital system implementation, capacity enhancement for human resources, and regulatory harmonization.