Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Syntax Transformation Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Asian Journal of Community Services (AJCS) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Agus Sugiarto
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Agus Sugiarto
Jurnal Syntax Transformation Vol 1 No 09 (2020): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v1i9.148

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis tindak pidana hukum terorisme tentang sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika. Hasil penelitian ini, berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa AW adalah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di mana terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 dan pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt., terbagi dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yakni: pertimbangan yuridis, yang terdiri dari umur terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Barang Bukti, Alat Bukti Surat, Pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun Dan 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pertimbangan non yuridis, yang terdiri dari Hal-Hal yang memberatkan terdakwa AW, hal-hal yang meringankan terdakwa AW, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang terdterdaka AW.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar Agus Sugiarto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.813 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4753

Abstract

Perspektif umum pada peninjauan permasalahan Tindakan pencurian tidaklah terlepaskan dari terdapatnya korelasi logis dengan motif tersangka, paling utama ialah motif perekonomian. Perspektif umum itu melakukan penggiringan pada suatu pengertian bahwasanya tersangka kejahatan tidaklah mempunyai kerjaan (pengangguran). Pada pembuatan pengkajian ini, kategori pengkajian yang dipakai ialah Teknik pengkajian empiris kualitatif, ialah sebuah tahapan pengkajian serta pengertian yang menurut pada Teknik yang melakukan penyeledikan sebuah kejadian sosial serta permasalahan individu. Pada perihal ini melaksanakan pengkajian lapangan berkaitan pada Tindakan polisi untuk menangani Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Yang diberikan penunjangan melalui pengkajian aspek hukum serta aturan undang-undang yang berhubungan pada masalah semisal KUHP. Adapun pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah pendeketan yuridis sosiologis, ialah melalui pengamatan munculnya gejala sosial pada khalayak disamping melaksanakan pendekatan undang-undang ialah UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option Agus Sugiarto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bentuk pengangkatan Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik adalah Notaris yang mempromosikan dirinya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, dengan menggunakan sarana media elektronik, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat. Jabatan Notaris dan Tanggung Jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet, yang harus siap menerima sanksi administratif berupa teguran dan pembinaan, dan jika Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan atau dilakukan pemasangan iklan secara terus menerus, Notaris harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.
Assistance for the Improvement of Water Quality Status and Fertility Level of Water Site Patok, Mundu District, Cirebon District Muktar; Agus Sugiarto
Asian Journal of Community Services Vol. 1 No. 5 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajcs.v1i5.1888

Abstract

Utilization of Situ Patok in Cirebon Regency has a strategic function in meeting the needs of people's lives, including in the fields of fisheries, agriculture, and household needs such as washing and bathing. The status of water quality and the level of fertility of the waters in Bengawan Jero need to be known so that the management of the waters in the area is sustainable and sustainable in order to create community welfare. This research was conducted in July 2017 in Turi District. The method used is a logical descriptive method with analysis of water quality status data using the STORET method based on the Minister of Environment Decree No. 115 of 2003 and the Carlson Trophic State Index (TSI) to determine the level of water fertility. Based on the results of the study, the quality status of Situ Patok was in poor condition (heavy polluted) in Class I and II, while in class III it was in moderate condition (moderately polluted). The level of fertility of the waters in the Situ Patok Bendungan has been in a hypereutrophic condition or a condition where the nutrients are very high. So it is necessary to overcome eutrophication by one way of spreading plankton-feeding fish (plankton feeders).
Assistance Program for Satisfaction and Compliance of Sugar Cane Farmers with the Pattern of Cooperation with the Jatitujuh Sugar Factory Asep Hermawan; Agus Sugiarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 9 (2022): Desember 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i9.2080

Abstract

The purpose of this study is 1) to determine the level of satisfaction and adherence to the rights and obligations of farmers partnered, 2) to know the benefits and constraints of cooperation patterns, and 3) to analyze the revenue and efficiency of Partners and Non-Partners Sugarcane Farmers in various keprasan ways. The results showed that 1) the highest level of satisfaction of the rights of farmers in the pattern of cooperation is the ease of getting guidance, assurance system for profit sharing and satisfaction in getting the input, 2) the constraints faced by Jatitujuh Sugar Mill is an old machine, cutting transport activity has not met decent standard of minced (sweet, clean and fresh), and 3) obtained the highest income of farmers is keprasan first partners, while non-partners are third keprasan. The highest income earned partners are the first keprasan, while non-partners are third keprasan.
Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan Asep Hermawan; Agus Sugiarto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesi Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan pengetahuan profesi Tertentu (keterampilan, kejujuran, dan seterusnya.) Pelayanan lebih penting daripada imbalan, dengan rasa tanggung jawab tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jadi harap mampu bertindak sesuai dengan hukum jabatan Notaris, dan Kode etik notaris khususnya dalam publikasi atau promosi diri. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, demikian pula profesi notaris diharapkan pelayanan masyarakat lebih diprioritaskan, dan Negara. Dengan adanya kode etik Notaris, haruslah seorang Notaris menaati dan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Maka dari itu kurang tepat apabila seorang Notaris melakukan publikasi dan promosi diri yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan organisasi Notaris jika seorang Notaris melanggar peraturan Kode Etik Notaris tentang seorang Notaris melakukan promosi dan publikasi diri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan metode sosiologi hukum dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Notaris yang melakukan publikasi dan promosi, yaitu Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan. Hasil Penelitian yang diperoleh dilapangan, Notaris wajib mematuhi Kode Etik tentang publikasi dan promosi diri yang merupakan perintah dalam menjalan jabatan sebagai seorang Notaris, Jika seorang tidak menjalankan peraturan tersebut maka Notaris harus bertanggungjawab perbuatannya dengan mengahapus iklan yang merupakan sebuah kegiatan publikasi dan promosi dan juga Notaris mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai peraturan Kode Etik Notaris Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dengan sanksi teguran, peringatam. Schorsing (pemecatan sementara), onzetting (Pemecatan secara hormat), dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran seorang Notaris. Permasalahan dianalisis dengan teori peran dimana Dewan Kehormatan Daerah berperan dalam mengawasi anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya sesusai dengan UUJN dan Kode Etik. Dewan Kehormatan Daerah juga berharap kepada masyarakat dan Notaris untuk selalu mengawasi Notaris yang melanggar Kode Etik terkhususkan seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Publikasi dan Promosi Diri, dengan adanya tindakan ini organisasi Notaris tetap terjaga harkat dan martabatnya di masyarakat dengan status Officum Noble (rumah bangsawan).
THE AUTHORITY RECONSTRUCTION OF JUDGES IN DETAINING CHILDREN BASED ON THE JUSTICE VALUE Agus Sugiarto; Asep Hermawan; Yanto Irianto
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.33297

Abstract

The purpose of this study is to determine the Authority Reconstruction of Judges in Detaining Children with the Justice Value. This research uses a normative approach. The resulting research states that the authority of judges including Appellate Judges or High Court Judges in detaining defendants is contrary to the principle of presumption of innocence, detention is the realm of presumption of guilt which can only be used by investigators and public prosecutors, if the judge is burdened with the authority to carry out detention, then The judge is no longer independent, because in his decision he will take into account the detention that has been carried out, even the detention carried out by the judge is within his authority, The ideal reconstruction of the judge's authority in carrying out detention based on the principle of presumption of innocence and the value of justice, is to revoke the judge's authority to detain the defendant and delegate it to the public prosecutor.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Agus Sugiarto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7700

Abstract

Kekerasan di lingkungan keluarga atau KDRT, merupakan tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian pada anggota keluarga, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun pengabaian. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah berlanjutnya kekerasan, pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan perspektif Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis data dilakukan dengan penyaringan data yang relevan, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Temuan analisis menemukan bahwa UU PKDRT memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi korban KDRT, di antaranya perlindungan dari pelaku, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan tempat tinggal sementara, dan pemulihan psikologis. UU ini juga mengatur mekanisme perlindungan melalui perintah perlindungan dari pengadilan, kerja sama antar-lembaga (penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial), penyediaan rumah aman, dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian. Sehingga, UU No. 23 Tahun 2004 memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan memastikan pelaku dapat diproses sesuai hukum. Implementasi yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menjamin hak-hak korban dan menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Agus Sugiarto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i6.2647

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berkomitmen menjamin keadilan, termasuk perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif melalui diversi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal. Namun, implementasinya masih terkendala kurangnya pemahaman dan sarana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala, mengevaluasi kesesuaian praktik diversi dengan regulasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Teknik pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan penelitian, serta data dari lembaga peradilan dan perlindungan anak. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. Meskipun diversi bertujuan melindungi anak dari dampak negatif hukuman pidana, penerapannya masih belum merata di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi yang lebih luas agar diversi dapat diterapkan secara efektif.
Co-Authors Asep Hermawan Asep Hermawan Muktar Yanto Irianto