Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Indo Green Journal
Yanto Irianto
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penawaran Jasa Notaris Melalui Website Agustiana; Yanto Irianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) penggunaan website oleh notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris; 2) pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris. Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan Website oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam website tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengiklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat atau niat dari Notaris yang bersangkutan untuk memancing masyarakat agar menggunakan jasanya. 2) Pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan website sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan website oleh notaris.
THE AUTHORITY RECONSTRUCTION OF JUDGES IN DETAINING CHILDREN BASED ON THE JUSTICE VALUE Agus Sugiarto; Asep Hermawan; Yanto Irianto
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.33297

Abstract

The purpose of this study is to determine the Authority Reconstruction of Judges in Detaining Children with the Justice Value. This research uses a normative approach. The resulting research states that the authority of judges including Appellate Judges or High Court Judges in detaining defendants is contrary to the principle of presumption of innocence, detention is the realm of presumption of guilt which can only be used by investigators and public prosecutors, if the judge is burdened with the authority to carry out detention, then The judge is no longer independent, because in his decision he will take into account the detention that has been carried out, even the detention carried out by the judge is within his authority, The ideal reconstruction of the judge's authority in carrying out detention based on the principle of presumption of innocence and the value of justice, is to revoke the judge's authority to detain the defendant and delegate it to the public prosecutor.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebocoran Data Pasien Pada Sistem Informasi Rekam Medis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yanto Irianto; Agustiana Agustiana; Bustaman Bustaman; Yulia Rachmawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.676

Abstract

Transformasi digital pada sektor kesehatan telah mendorong penggunaan sistem informasi rekam medis elektronik secara luas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun memberikan manfaat berupa efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi rekam medis juga meningkatkan risiko kebocoran data pasien yang merupakan data pribadi bersifat spesifik dan memerlukan perlindungan hukum yang lebih ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pasien pada sistem informasi rekam medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji tantangan pembuktian kelalaian korporasi dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi yang terjadi dalam lingkungan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikonstruksikan melalui teori identifikasi dan konsep kelalaian korporasi, terutama apabila terdapat kegagalan dalam penerapan prinsip keamanan sistem seperti enkripsi data, pengendalian akses, dan audit keamanan informasi. Tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada pembuktian hubungan kausal antara kegagalan pengamanan sistem dengan terjadinya kebocoran data serta pembedaan antara serangan siber yang tidak dapat dihindari dan kelalaian korporasi. Oleh karena itu, integrasi antara hukum pidana dan standar keamanan informasi menjadi penting dalam mewujudkan perlindungan data pasien di era digital.
Co-Authors Agus Sugiarto Agustiana Agustiana Agustiana Asep Hermawan Bustaman Bustaman Yulia Rachmawati