Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 Agus Dedi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan sistem pemilu yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden. . Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannnya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih,masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPETEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Unium Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan balrwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakar, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.

SOSIALISASI POLITIK OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN HAK PILIH YANG MEMILIH KEPADA SALAH SATU CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini sebagai berikut: 1) Adanya masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan calon kepala desa di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran; 2) Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa; 3) Kesadaran dalam memilih calon kepala desa masih rendah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa Cibuluh, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa 3 orang dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 orang yang terdiri dari dua dusun, dusun Cibuluh I (satu) sebanyak 3 orang dan dusun Cibuluh II (dua). Teknik pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan hak pilih yang memilih kepada salah satu calon pada pemilihan kepala desa tahun 2013 di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. 2) Hambatan mengenai banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sedang berada diluar kota dan tidak mempunyai dana serta waktu yang cukup untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya, nampaknya menjadi hambatan yang cukup berat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan telah dilakukan secara maksimal, sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DADAN ARI NUGRAHA; AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional dan Masyarakat sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Analisis data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes, penambagan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Agus Dedi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3318

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisispasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.

IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA Agus Dedi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. Dalam perspektif ideal prinsip-prinsip demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih banyak diwarnai dengan berbagai macam kecurangan. Dengan fenomena seperti ini membuktikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi.

POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI Agus Dedi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Dalam tataran implementasinya, politik dinasti menjadi sebuah tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Selain itu harus dijawab pula dengan adanya komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen politik. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan aspek kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang terhindar dari praktik nepotisme. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan permasalahan tentang politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan masih tetap maraknya keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Idealnya, setiap individu di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi hendaknya memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin sehingga pada dasarnya kita tidak sepakat dengan politik dinasti walaupun di sisi lain ada yang disebut dengan hak konstitusional. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.

IMPLEMENTATION OF MICRO BUSINESS PRODUCTIVE ASSISTANCE POLICY IN PANGKALAN VILLAGE LANGKAPLANCAR DISTRICT PANGANDARAN REGENCY IN 2021 Alis Gusmianti; Agus Dedi; Dini Yuliani
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jgsrd.v4i2.3236

This research is motivated by the still not optimal implementation of the Micro Business Productive Assistance policy in Pangkalan Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency in 2021. The research method used in this study is qualitative. In this study, primary data are direct and immediate data that can be obtained from the source. The data sources used in this study were 8 informants consisting of the Village Head, Village Secretary, General Affairs Officer, Community Leaders, Youth Leaders, and Community Representatives. The data collection in this research is data collection with observation methods and in-depth interviews and documentation. Based on the results of research and discussion that the implementation of the Micro Business Productive Assistance policy in 2021, namely the lack of coordination between the Office of Cooperatives for Micro, Industry and Trade and the Village Government resulted in a lack of clear information on the program implementation flow, as well as the absence of formal media in conveying information to the public causing the delivery of information to the community. Information only relies on informal activities carried out by the Village Government directly to the community. The steps taken by the Village Government in dealing with these obstacles are that the Village Government maximizes the process of delivering information directly to the target community even though it is not accompanied by formal information media, and the Village Government asks for information on the causes of policies that are not well targeted in the Productive Assistance for Micro Business in 2015. 2021 in anticipation of complaints that will be obtained from people who feel aggrieved.

SOCIAL CONTRACT IMPLEMENTATION IN ELECTIONS IN INDONESIA Agus Dedi; Agus Fatah Hidayat; Tatang Parjaman; Tasuku Maruoko
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v9i1.3025

The social contract in a political perspective is a human agreement to concentrate power in the hands of a person or an assembly that has leadership rights. At the implementation level, social contracts can be interpreted as agreements and agreements between individuals to give up their rights and then submit to leaders through the electoral process. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. With this method the researcher tries to describe, analyze, and build meaning about the implementation of social contracts in elections in Indonesia. The results of the study explain that the social contract in elections must guarantee the trust given by voters to those they choose. Elections are a general will that is manifested in the form of civil society taking part in creating a government that is in accordance with the will of the people so that it is a manifestation of a "social contract" and becomes a political necessity based on the mutual agreement of the Indonesian people.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search