Garuda - Garba Rujukan Digital

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM OPTIMALISASI PROGRAM “BANJAR CERDAS” PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANJAR Tatang Parjaman
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.874

Abstrak Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia terus dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Upaya tersebut direalisasikan melalui program wajib belajar di seluruh Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah. Pemerintah Kota Banjar menindaklanjuti program wajib belajar yang diinstruksikan Pusat dengan menggulirkan program wajib belajar “Banjar Cerdas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kolaborasi antar institusi dalam upaya optimalisasi program “Banjar Cerdas”. Terutama ingin menggambarkan inter-relasi antar institusi partisipan dalam program tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjar dengan situs penelitian adalah: Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama Kota, Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Bagian Kesejahteraan Sosial, Sekolah Penyelenggara, dan Komite Sekolah. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles and Huberman , yang dimulai dari proses: data collection, data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas inter-relasi dalam kolaborasi optimalisasi program “Banjar Cerdas”, telah berjalan cukup baik. Namun apabila dilihat dari deskripsi praktik faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi dalam program “Banjar Cerdas”, yakni: governance, administration, organizational autonomy, mutually, norms, dan leadership, terutama tiga faktor (governance, administration, organizational autonomy) belum optimal. Artinya ketiga faktor tersebut lebih menyerupai kegiatan koordinasi, bukan kolaborasi. Sebagai dampaknya, maka program “Banjar Cerdas” belum optimal, bisa dilihat dari rata-rata lama sekolah siswa di kota Banjar baru mencapai angka 8,12 tahun, padahal targetnya adalah 12 tahun.

PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF TATANG PARJAMAN; DEDE AKHMAD
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3077

Tulisan ini bertujuan untuk menempatkan posisi pendekatan penelitian kombinasi (mixed research) sebagai salah satu pelengkap dari dua pendekatan lama dalam praktek penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selain itu, akan dibahas pula aspek pragmatisme yang menjadi dasar filosofis pendekatan penelitian kombinasi, serta menjelaskan kerangka kerja untuk merancang penelitian dengan pendekatan kombinasi. Dalam mendiskusikan pendekatan kombinasi ini, pada tahap awal tidak terlepas dari munculnya perdebatan mengenai kelebihan maupun kelemahan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu model ketiga ini merupakan bentuk pragmatisme. Hal lain yang terpenting adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan kombinasi serta bagaimana menerapkannya, berupa perangkat desain untuk dua tipe pendekatan kombinasi (desain model kombinasi dan rancangan metode). Dari aspek proses, terdapat delapan langkah, dengan titik tolak pada aspek pluralisme metodologis atau ekletisisme yang seringkali menghasilkan sejumlah keunggulan dalam penelitian dibanding dengan penelitian tunggal). Pendekatan penelitian kombinasi ini sangat bermanfaat bagi peneliti dari aspek detail data serta dapat membantu mengembangkan konsep yang muncul dari lapangan.

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP Kasri Astuti; Endah Vestikowati; Tatang Parjaman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2710

Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia dan Produktvitas Kerja Perangkat Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuh puluh enam koma delapanbelas persen yang menunjukkan bahwa termasuk baik. Produktvitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabuapten Cilacap diperoleh rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuhpuluh lima koma delapan dua persen yang menunjukkan bahwa Produktivitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berada pada kategori baik. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, setelah dihitung dengan korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar nol koma tujuh lima satu maka hubungan keduanya termasuk kuat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keduanya, maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebesar limapuluh enam koma empat puluh persen Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh kuat terhadap produktivitas kerja perangkat desa, sedangkan sisanya empat puluh tiga koma empat puluh persen merupakan faktor yang tidak diteliti. Selanjutnya dengan uji t hitung sebesar tiga koma dua nil satu dan t tabel dengan jumlah sampel 14 dengan derajat kebebasan nol koma nol lima persen uji satu pihak, maka diperoleh nilai = 1,7613. Dengan demikian, menyatakan bahwa t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

ESAI: PENGUATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI LEMBAGA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA Tatang Parjaman; enas enas
Journal of Management Review Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : Magister Manajement Studies Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/mr.v5i3.7093

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan harapan baru pada kehidupan Desa untuk melakukan berbagai aktivitasnya dalam membangun dirinya secara leluasa, karena melalui undang-undang tersebut Desa telah mendapatkan hak pengakuan dan subsidiaritas serta dukungan finansial melalui dana Desa yang setiap tahun terus meningkat. Tentu saja dengan adanya fasilitas tersebut, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa untuk lebih kreatif, lebih semangat, inovatif dalam mengelola desa. Sebenarnya tidak akan ada desa yang tertinggal kecuali salah kelola. Semua desa di Indonesia pasti memiliki potensi yang bisa digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu membangun dan menguatkan kelembagaan desa yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi Desa yang kita kenal sekarang dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dituntut untuk mampu menjadi lembaga yang berperan sebagai penggerak ekonomi di desa yang secara inovatif mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, sehingga lembaga ini tumbuh, berkembang dan menjadi tumpuan upaya Pemerintah Desa dalam upaya optimalisasi sumber PAD yang selama ini masih minim. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk mewujudkan peran BUMDes tersebut adalah dengan melakukan penguatan kapasitas kelembagaannya secara holistik yang meliputi aspek individu pengelolanya, aspek organisasi, dan aspek sistemnya.

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI ERA GLOBAL Tatang Parjaman; Uung Runalan Soedarmo; Enas Enas
Journal of Management Review 2019: Jurnal Management Review (Special Issue - Ekonomi Kebijakan 1)
Publisher : Magister Manajement Studies Program

Isu tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan di daerah termasuk di dalamnya penguatan aparaturnya telah mencuat sejak mulai diberlakukannya sistem pemerintahan desentralistik. Otonomi daerah belum diimb angi dengan kemampuan sumber daya manusia aparatur sebagai pengelola pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik yang masih banyak dikeluhkan warga. Pengelolaan daerah dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur yang memadai. Peningkatan kapasitas aparatur memerlukan kriteria standar kompetensi yang diakui secara global, yang saat ini telah terjadi perubahan sangat cepat yakni revolusi industri 4.0 yang memerlukan berbagai skill yang memadai yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Berbagai strategi/model yang tepat untuk penguatan kapasitas aparatur bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah maupun kondisi sdm yang ada. Dalam implementasi penguatan kapasitas aparatur daerah sangat diperlukan peran kepemimpinan birokrasi yang kuat, terutama dalam upaya pemberian keteladanan dalam melakukan perubahan sikap/perilaku, mental yang mencerminkan kapasitas professional dalam diri aparatur. Kepemimpinan harus membangun “jiwa” dan “raga” dengan berbagai cara yang efektif: melatih, memotivasi, menginspirasi, penanaman budaya kuat yang mendukung optimalisasi tugas. Upaya penguatan kapasitas aparatur menjadi aparatur yang professional tidak mudah, perlu waktu, kesabaran, biaya, tenaga ahli, dan banyak resistensi dari pihak yang diberi penguatan. Namun demikian, pekerjaan itu terus dilakukan dan dijaga kesinambungannya agar hasil penguatan kapasitas terlihat hasilnya. Untuk itulah peran kepemimpinan sangat diperlukan

PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF TATANG PARJAMAN; DEDE AKHMAD
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Tulisan ini bertujuan untuk menempatkan posisi pendekatan penelitian kombinasi (mixed research) sebagai salah satu pelengkap dari dua pendekatan lama dalam praktek penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selain itu, akan dibahas pula aspek pragmatisme yang menjadi dasar filosofis pendekatan penelitian kombinasi, serta menjelaskan kerangka kerja untuk merancang penelitian dengan pendekatan kombinasi. Dalam mendiskusikan pendekatan kombinasi ini, pada tahap awal tidak terlepas dari munculnya perdebatan mengenai kelebihan maupun kelemahan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu model ketiga ini merupakan bentuk pragmatisme. Hal lain yang terpenting adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan kombinasi serta bagaimana menerapkannya, berupa perangkat desain untuk dua tipe pendekatan kombinasi (desain model kombinasi dan rancangan metode). Dari aspek proses, terdapat delapan langkah, dengan titik tolak pada aspek pluralisme metodologis atau ekletisisme yang seringkali menghasilkan sejumlah keunggulan dalam penelitian dibanding dengan penelitian tunggal). Pendekatan penelitian kombinasi ini sangat bermanfaat bagi peneliti dari aspek detail data serta dapat membantu mengembangkan konsep yang muncul dari lapangan.

LUMBUNG VILLAGE ASSETS MANAGEMENT SYNERGY Ihsan Rahman Fauji; Tatang Parjaman; Diwan Pramulya; Aditiyawarman; Candra Firmanto
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jgsrd.v3i2.2771

Lumbung Village is one of the villages in Lumbung District, Ciamis Regency which has a fairly large area with various assets owned. However, asset management is still not optimally as it should be. By building synergies between existing parties, it is hoped that stakeholders can work together in managing village assets so that existing assets can be managed optimally to encourage village independence and progress as well as community welfare. The purpose of this study, namely to determine the synergy between the Village Government and BUMDes in managing village assets in Lumbung Village, Lumbung District, Ciamis Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the research that the authors get are that there are still constraints in terms of budget and media and communication facilities in terms of managing village assets. Thus, the management of village assets by the Village Government and Village Owned Enterprises (BUMDEs) is still not running optimally.

SOCIAL CONTRACT IMPLEMENTATION IN ELECTIONS IN INDONESIA Agus Dedi; Agus Fatah Hidayat; Tatang Parjaman; Tasuku Maruoko
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v9i1.3025

The social contract in a political perspective is a human agreement to concentrate power in the hands of a person or an assembly that has leadership rights. At the implementation level, social contracts can be interpreted as agreements and agreements between individuals to give up their rights and then submit to leaders through the electoral process. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. With this method the researcher tries to describe, analyze, and build meaning about the implementation of social contracts in elections in Indonesia. The results of the study explain that the social contract in elections must guarantee the trust given by voters to those they choose. Elections are a general will that is manifested in the form of civil society taking part in creating a government that is in accordance with the will of the people so that it is a manifestation of a "social contract" and becomes a political necessity based on the mutual agreement of the Indonesian people.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search