Anwar Rosshad
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Banjarmasin Tengah) Anwar Rosshad; Cynthia Winna Widya Putri
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 4, No. 1, Juni 2019
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.276 KB) | DOI: 10.33701/j-3p.v4i1.847

Abstract

Participatory Development Planning in Banjarmasin (Case Study Correspondence between Banjarmasin Workplan with Results of Development Planning Consensus in 2016 at the Central Banjarmasin District. Government Work Plan (RKPD) is a document of the annual development planning designed to ensure relevance and consistency between planning, budgeting, implementation and monitoring as well as an integral part in the stage of preparation on Local Budget and Revenue Draft. This research aims to know how the follow-up on public participation in the form of the proposals in development planning consensus’ results document, causes of the discrepancy, as well as the government’s efforts for the creation of correspondence between Banjarmasin Workplan with Central Banjarmasin District’s development planning consensus result. This research use qualitative descriptive method, as well as techniques of data collection is done through documentation and structured interview that based on Theory of Public Participation according to Cohen and Uphoff in Siti Irene (2011: 61) through a discussion of the two sub concepts of community participation: involvement in planning and involvement in the implementation outlined by several indicators. Based on the research, the authors conclude that the follow-up of public participation in the form of proposals in the outcome development planning consensus result document between Central Banjarmasin District to Banjarmasin Workplan as much as 43,173%. Keywords: participatory development, government workplan.
Jaringan Aktor dalam Tata Kelola Kolaborasi Industri Pariwisata di Kabupaten Kuningan Anwar Rosshad; Nur Saribulan; Vinda Verina Kartika Dewi Primasari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i3.83716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata dengan mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa besar peran jaringan aktor tersebut dalam pencapaian tujuan industri pariwisata yang di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Social Network Analysis (SNA). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan in-depth interview pada aktor yang terlibat dalam tata kelola industri pariwisata di kabupaten Kuningan serta didukung data sekunder berupa aturan, laporan, dokumen   atau informasi pada website yang relevan. Analisis data dilaksanakan dengan mengidentifikasi hubungan antar aktor dengan melihat koneksi struktur antar jaringan antar aktor dengan menggunakan software R-studio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan industri pariwisata di kabupaten Kuningan tata kelola kolaborasi penyelenggaraan pariwisata telah dilaksanakan namun belum terjadi secara optimal, karena perspektif masing-masing aktor yang melaksanakan kolaborasi didasarkan atas perspektif normatif, dimana kesadaran kolaborasi masih dilaksanakan karena didasarkan pembagian urusan, tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing. Sehingga, terlihat aktor yang paling dominan adalah DISPORAPAR selaku penanggung jawab urusan kepariwisataan serta BAPPEDA selaku badan yang menginventasir perencanaan dan pengganggaraan kegiatan atau program pariwisata pada masing-masing dinas terkait.