Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review Journal of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities
Mashuril Anwar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Mashuril Anwar
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.619 KB)

Abstract

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih bersar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis akan mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan pembahasan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Selanjutnya disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan.
PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOPI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Besti Lilyana; Mashuril Anwar; Dinda Anna Zatika; Yuniwati; Suratno
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.218

Abstract

Kecamatan Liwa Kabupaten Lampung Barat merupakan salah daerah yang memiliki Sentra IKM kopi, yang memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk olahan kopi. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, pelaku usaha pada IKM kopi Liwa mesti memiliki legalitas usaha. Namun masih terdapat IKM kopi Liwa yang belum memiliki legalitas usaha, maka dari itu kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pada pelaku usaha IKM kopi Liwa dalam memperoleh legalitas usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, diskusi, dan praktik mengurus legalitas usaha bagi IKM kopi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa mampu mengurus legalitas usaha diantaranya adalah Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifkasi halal. Selain itu masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa selaku mitra kegiatan, sudah memahami persyaratan dan alur pendaftaran sertifikasi PIRT, dan Sertifikasi Halal.
Harmonization of Sustainable Tourism Development Policy in the Regional Autonomy Era Mashuril Anwar; Dinda Anna Zatika; Besti Lilyana
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.835

Abstract

Tourism development policies in the current era of decentralization have begun to be regulated in various legal instruments of regional autonomy. However, there is still substantial disharmony between the tourism development policies of the central government and regional governments. Consequently, there is an overlapping of policies and the emergence of sectoral egos that cause the development of the tourism sector to become unsustainable. This study aims to analyze the dynamics of the legal politics of tourism development in the regional autonomy regime, as well as to find a model of harmonization of the legal politics of sustainable tourism development in the regional autonomy regime. This study uses a doctrinal legal research method by examining the doctrine, legal principles, theories, and legal rules of tourism development and regional autonomy in Indonesia. Data processing is done through examination, classification, and systematization of legal materials. Furthermore, the data is analyzed descriptively-analytically. The results of the study indicate that the legal politics of tourism development in the regional autonomy regime have not fully reflected the legal politics of tourism development based on sustainability. Regions are given the authority to organize affairs in the tourism sector.
Co-Authors Besti Lilyana, Besti Dinda Anna Zatika Suratno Yuniwati