Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial RESAM Jurnal Hukum Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
Mudfar Alianur
Institut Agama Islam Negeri Takengon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh Mudfar Alianur; Aidil Syah Putra
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.45

Abstract

ABSTRAKLembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.ABSTRACTThe Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government.
IMPLEMENTATION OF HEALTH SERVICES IN CLASS II B TAKENGON PRISON Mudfar Alianur; Nurlaila Nurlaila; Alena Alena
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v12i1.12281

Abstract

Law No. 12 of 1995 article 14 (1) concerning correction which in Letter (d) states that prisioners receive healt services and proper food. Inadequate health services are one of the impacts that can be felt by the inmates of the class II B Takengon Prison, which affect prisoners’ health. In this study, the author discussed the way on how prosiners’ health has been implemented in class II B Takengon prison. This study used an empirical legal research method which tried to explain fact in the field through interviews or direct observation. This study aimed to find out how the implementations of health services for inmates in Class II B Takengon Prison. The result showed that the implementation of health services for the inmates in the Class II B Takengon Prison is not optimal due to the lack of healthcare workers such as dentists and slow process of fund disbursement which affects the limitation of medicine availability as well as inadequate health facilities. It can be concluded that the implementation of health services for inmates in the Class II B Takengon is not optimal and the facilities is inadequate. The researcher suggests that Takengon prison should improve health services and add more health facilities.
Pengelolaan Dana Desa terhadap Kawasan Wisata Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah Mudfar Alianur
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 1 No. 3 (2022): August 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v1i3.1178

Abstract

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) huruf (b) yaitu untuk kesejahteraan. Dana desa digunakan membangun objek wisata Bur Telege, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hakim Bale Bujang dan menungkatkan PADes. Tujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Hakim Bale Bujang dan faktor penghambatnya, Penelitian hukum empiris ini menggambarkan pengelolaan dana desa pada kawasan wisata Bur Telege. Hasil penelitian ini menunjukan Pemerintah Desa Hakim Bale Bujang belum maksimal, dalam meningkatkan pendapatan asli desa, Kesimpulan belum adanya SDM yang memadai dan dana desa terus diberikan tanpa ada transparansi yang jelas, Saran agar pemerintah desa Hakim Bale Bujang menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidangnya dan harus lebih transparan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Co-Authors Aidil Syah Putra Alena Alena Nurlaila Nurlaila