Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt haven't available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Persero's form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMN'S bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Persero's bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatif's judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatif's ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give detail's ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero.

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN Dhian Indah A; Dharu Triasih; Agus Syaiful Adib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehingga dapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, dari kasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkat bagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasidalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukungupaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasionaladalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembagakeuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukungperekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yangberujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehinggadapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitasperekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, darikasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkanbahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkatbagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebutkemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akanmengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bankpasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memilikikewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azasindependensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJKmelaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL Dharu Triasih; B. Rini Heryanti; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Saat ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN SESUAI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 7 No 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.917 KB)

Refer to Law No. 40 of 2009 concerning Youth, Article 1 numbers 1-6 that the Youth is an Indonesian citizen entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years. Youth is a variety of matters relating to the potential, responsibilities, rights, character, capacity, self-actualization, and the ideals of youth. Youth development is the process of facilitating all matters related to youth. Youth services are awareness, empowerment, and development of leadership, entrepreneurship, and youth leadership. Youth awareness is an activity that is directed to understand and respond to environmental changes. Youth empowerment is an activity that awakens the potential and active role of youth. Therefore it is necessary to do community service in the form of understanding of Semarang Miftahul Ulum Vocational School Students about the Role of Youth in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The problem faced by young people today is that the enormous responsibility in building the nation as the next generation has not yet emerged so that this dedication is important to do, the aim is to give students an understanding that the task is very heavy in filling development in accordance with the Youth Law. The method applied in the implementation of community service by lecturing, question and answer directly and evaluation after the activity is carried out. This service is carried out independently. The implementation was carried out by Semarang University Law Faculty lecturers who are competent in mastering material on youth. Community service was carried out on August 22, 2019 with the concentration of the Youth's Role in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The result is that almost 80 percent of students do not yet know the legal rules about youth and their responsibilities as youth, and after the delivery of material on youth, they realize that youth have a very big responsibility for the Indonesian state.

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Bagus Prayitno; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11902

There are several types of events or legal events that are essential for humans in their lives, including the legal events of birth, the event of marriage, and the legal event of death. One aspect that arises after death is the obligation of the heirs to the debts of the testator. According to civil law (KUH Perdata), all inherited assets, including the debts of the testator, are the responsibility of the heirs. The heirs have the option to accept the inheritance in full, accept it with conditions (beneficiaire aanvaarding), or reject the inheritance. If the heirs choose to reject the inheritance, they are not responsible for paying the debts of the testator. Meanwhile, in Islamic law, inheritance is calculated after deducting the debts of the testator, the costs of managing the corpse, and the will. The heirs are only responsible for paying debts according to the value of the inheritance received and do not need to bear debts that exceed the value of the inheritance. The main difference between the two legal systems is the protection given to the heirs; civil law tends to be stricter, while Islamic law offers more protection to the heirs from obligations that exceed the value of the inheritance. Chapter 1 of this study discusses the background of the problems that arise due to death, often causing disputes regarding the obligation to pay debts. Chapter 2 explains the concept of inheritance law in the Civil Code and Islamic law, identifying the main elements of inheritance and the responsibilities of heirs in both systems. Chapter 3 outlines the research methodology that uses normative and analytical descriptive approaches for the comparison of legal systems. Chapter 4 presents the results of the research and analysis on the legal implications for heirs who refuse to bear the debts of the testator in the context of both legal systems. This research is expected to provide in-depth insight into the rights and obligations of heirs, as well as assist policy makers in formulating fair regulations. Abstrak Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensil untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian. Salah satu aspek yang muncul setelah kematian adalah kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Menurut hukum perdata (KUH Perdata), seluruh harta peninggalan, termasuk hutang-hutang pewaris, menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat (beneficiaire aanvaarding), atau menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, mereka tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan dihitung setelah mengurangi hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan nilai warisan yang diterima dan tidak perlu menanggung hutang yang melebihi nilai harta warisan. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris; hukum perdata cenderung lebih ketat, sedangkan hukum Islam menawarkan perlindungan lebih terhadap ahli waris dari kewajiban yang melebihi nilai warisan. Bab 1 dari penelitian ini membahas latar belakang masalah yang muncul akibat kematian, seringkali menyebabkan perselisihan terkait kewajiban membayar hutang. Bab 2 menjelaskan konsep hukum waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi elemen utama dari pewarisan dan tanggung jawab ahli waris dalam kedua sistem tersebut. Bab 3 menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis untuk perbandingan sistem hukum. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi hukum bagi ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris dalam konteks kedua sistem hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ahmad Mustofa; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12852

The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty. Abstrak Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litingasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melelui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang.Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaan gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search