Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS WILAYAH RAMAH ANAK DI KELURAHAN KUNINGAN, SEMARANG UTARA, KAITANNYA DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN ANAK Muhammad Iftar Aryaputra; Dewi Tuti Muryati; Agus Saiful Abib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Child protection efforts become very important. One of the efforts made in this regard is to establish “wilayah ramah anak”. In Kota Semarang, “wilayah ramah anak” is implemented in Kelurahan Kuningan. It is hoped that this effort will not only be a way to provide protection to children but also to prevent children from doing things that are against the norm. Issues raised in this study are, (1) how the model of “wilayah ramah anak” contained in Kelurahan Kuningan?; (2) what is the correlation between the establishment of “wilayah ramah anak” with the crime committed by children ?. This research is a sociological law research. Thus, the data used are primary data supported by secondary data which then analyzed qualitatively. Based on the results of research obtained results, first, child-friendly areas in Kelurahan Kuningan basically more physical changes, especially in terms of play facilities and learning children. In addition, there are several other non-physical facilities to support existing physical facilities. Second, “wilayah ramah anak” in Kelurahan Kuningan basically not formed to reduce the crime of children in the walayah. However, indirectly, child-friendly territory can be the breaker of a child's delinquency chain by forming a new generation that avoids crime-related matters.

PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE Agus Saiful Abib; Doddy Kridasaksana; A. Heru Nuswanto
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Klausula baku memiliki fungsi mempermudah serta mempercepat traksaksi yang dilakukan penjual dan pembeli baik secara konvensional maupun e-commerce. Dalam pelaksanaan transaksi yang menggunakan klausula baku penjual harus tetap memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan undangundang guna tetap memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPK. Secara umum apabila terdapat perselisihan antara produsen dengan konsumen dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur pengadilan/litigasi maupun diluar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian sengketa produsen dengan konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan secara mediasi , konsiliasi maupun arbitrase. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 44 dan 49 UUPK telah membentuk LPKSM dan BPSK guna menyelesaikan sengketa produsen dengan konsumen, akan tetapi keberadaan LPKSM dan BPSK belum mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen hingga ke pengadilan.

PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENSTIMULUSI PERTUMBUHAN INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENYONGSONG GLOBALISASI DUNIA Agus Saiful Abib; Ani Triwati; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mweujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menambah devisa negara. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam upaya mestimulasi pertumbuhan investasi di jawa tengah serta kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan investasi di jawa tengah.

REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati; Agus Saiful Abib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi online, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG Maulida Sasy Kirana; Efi Yulistyowati; Agus Saiful Abib
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11674

Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 aims to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice implementation. This article will discuss the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang, and the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation. This type of research is empirical juridical, with analytical descriptive research specifications. The sample is the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang in 2023-2024. The data used are primary data and secondary data, which are collected through interviews, literature studies, and documentation studies. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Implementation of Supreme Court Regulation Number. 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang is quite effective, but not yet optimal. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation are: (1) Internal factors: the availability of adequate facilities and infrastructure to support the implementation of E-Court, but there are still shortcomings in socialization, there are no pamphlets, guidebooks, brochures, visual media, and trial applications that can be accessed to practice using E-Court, (2) External factors: many people do not yet understand the procedures and benefits of E-Court, not all advocates have been able to adapt to the E-Court system, internet network access is uneven in various regions, and the background of human resources is diverse. Abstrak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan prinsip pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel ini akan membahas efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sampelnya adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2023-2024. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi Pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, cukup efektif, tetapi belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah : (1) Faktor internal : tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan E-Court, namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi, tidak ada pamflet, buku panduan, brosur, media visual, dan aplikasi percobaan yang dapat diakses untuk berlatih menggunakan E-Court, (2) Faktor eksternal : banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan keuntungan E-Court, para advokat belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan sistem E-Court, akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah, dan latar belakang SDM yang beragam.

Analisis Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Agus Saiful Abib; Supriyadi, Supriyadi; Sukimin, Sukimin
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.12313

Pasar modal memiliki fungsi yang sangat strategis guna melakukan pengembangan dan memajukan tingkat perekonomian suatu negara, bukan hanya Indonesia namun hampir seluruh negara dibelahan dunia sudah memberikan perhatian khusus bagi pasar modal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat di pasar modal. Fungsi utama pembentukan pasar modal sebagai sumber menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh emiten guna melakukan perluasan atau ekspansi diberbagai bidang usaha, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi emiten guna mendapatkan suntikan dana segar yang dibutuhkan oleh emiten diluar dunia perbankan. Bentuk penghimpunan dana masyarakat di pasar modal pemegang saham yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seorang pemegang saham dapat mengagunkan saham yang dimiliki guna menjamin utangnya pada kreditur, baik agunan saham dalam bentuk fidusia maupun gadai. Pada umumnya seorang debitur meminta agunan kredit kepada debitur guna menjamin pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur baik utang pokok maupun bunga serta denda pinalti yang kemungkinan dijatuhkan kepada debitur. Agunan sesungguhnya hal yang tidak diwajibkan dalam proses pemberian kredit, namun guna melaksanakan prinsip kehati-hatian, kreditur menerapkan prinsip 5 C yaitu Carakter (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) Condition of Economy (kondisi ekonomi). Kalau disimak lebih lengkap bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata mewajibkan penyerahan barang bergerak kepada kreditur yang dilakukan oleh debitur atau yang mewakili, bahkan apabila penyerahan barang tersebut tidak dilakukan membawa konsekuensi terhadap gadai tersebut menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata yang menyatakan “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah semua saham-saham yang terdapat pada emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan agunan oleh debitur kepada pegadaian dan saham emiten go public public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di gadaikan oleh debitur kepada pegadaian dengan cara menyerahkan bukti kepemilikan saham pada pegadaian.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MENGENAI ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PAYLATER PADA E-COMMERCE DI SMA KESATRIAN 2 SEMARANG Setyowati, Endang; Agus Saiful Abib; Dhian Indah Astanti; Stefani Dewi Rosariad
Jurnal Padamu Negeri Vol. 2 No. 2 (2025): April : Jurnal Padamu Negeri (JPN)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/bwhdc424

The widespread phenomenon of bad debts on PayLater has become a serious problem affecting the younger generation. This community service activity aims to educate the risks of PayLater as a form of early financial literacy prevention at the secondary school level. PayLater requires terms and conditions to be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. The legal provisions regarding PayLater in e-commerce are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, and the Agreement under Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata). This agreement is considered a standard agreement because it contains terms and conditions made by one party and an electronic agreement made and documented in an electronic document. The community service activity was carried out by the Community Service Team in partnership with SMA Kesatrian 2 Semarang, targeting the school's eleventh-grade students. The community service location is at Jalan Gajah Raya No. 58, Gayamsari, Semarang City. The problem faced by partners is a lack of understanding regarding the legal aspects of using PayLater on e-commerce platforms. Therefore, the Community Service team conducted outreach to provide understanding regarding this matter. This community service activity utilized methods including lectures and question-and-answer sessions to address the partners' concerns. To gauge the students' level of understanding, a pre-test was conducted before the presentation. Following the Q&A session, the community service team provided an evaluation through a post-test.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ahmad Mustofa; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12852

The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty. Abstrak Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litingasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melelui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang.Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaan gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search