Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pewarta Indonesia
Muhammad Zen Al-Faqih
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Wewenang KPI Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Muhammad Zen Al-Faqih; Hidayat, Dadang Rahmat; Nurzaman, R. Adi; Hudi, Nurul
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v7i2.218

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen serta perubahan kewenangannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Regulasi tersebut membawa dampak signifikan terhadap reposisi peran KPI dalam sistem penyiaran nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap kewenangan KPI, khususnya dalam ranah perizinan dan pengawasan penyiaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta berlandaskan pada teori wewenang dan teori lembaga negara. Data dianalisis melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU Cipta Kerja berlaku, KPI mengalami pengurangan kewenangan strategis. KPI tidak lagi berwenang mengusulkan alokasi frekuensi penyiaran dan memproses izin penyelenggaraan penyiaran, padahal kewenangan tersebut sebelumnya merupakan instrumen penting dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran di Indonesia. Pengurangan ini menimbulkan kekhawatiran atas melemahnya fungsi KPI sebagai lembaga pengawas independen. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja untuk mengembalikan kewenangan KPI di bidang perizinan penyiaran. Hal ini penting agar KPI tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga prinsip demokratisasi informasi sesuai amanat reformasi penyiaran.
Politik Hukum Pers Pada Masa Kolonial Muhammad Zen Al-Faqih
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v7i1.196

Abstract

This research is about the legal politics of the press during the colonial period. The aim of this research is to understand legal politics in the colonial period, and to understand the political configuration in the colonial period, as well as to understand the legal products of that period. In the discussion section of this research, the political configuration during the Dutch East Indies era which was authoritarian was discussed. This kind of political configuration gives rise to press legal products that have a repressive and orthodox character. This research uses a normative juridical method using the concept of legal politics as a research conceptual framework. The use of this normative juridical method is necessary for the purposes of analyzing the content of legal products issued by the State based on the political configuration that existed at that time
Co-Authors Dadang Rahmat Hidayat Hudi, Nurul Nurzaman, R. Adi