Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Wewenang KPI Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Muhammad Zen Al-Faqih; Hidayat, Dadang Rahmat; Nurzaman, R. Adi; Hudi, Nurul
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v7i2.218

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen serta perubahan kewenangannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Regulasi tersebut membawa dampak signifikan terhadap reposisi peran KPI dalam sistem penyiaran nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap kewenangan KPI, khususnya dalam ranah perizinan dan pengawasan penyiaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta berlandaskan pada teori wewenang dan teori lembaga negara. Data dianalisis melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU Cipta Kerja berlaku, KPI mengalami pengurangan kewenangan strategis. KPI tidak lagi berwenang mengusulkan alokasi frekuensi penyiaran dan memproses izin penyelenggaraan penyiaran, padahal kewenangan tersebut sebelumnya merupakan instrumen penting dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran di Indonesia. Pengurangan ini menimbulkan kekhawatiran atas melemahnya fungsi KPI sebagai lembaga pengawas independen. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja untuk mengembalikan kewenangan KPI di bidang perizinan penyiaran. Hal ini penting agar KPI tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga prinsip demokratisasi informasi sesuai amanat reformasi penyiaran.
Politik Hukum Pers Pada Masa Kolonial Muhammad Zen Al-Faqih
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v7i1.196

Abstract

This research is about the legal politics of the press during the colonial period. The aim of this research is to understand legal politics in the colonial period, and to understand the political configuration in the colonial period, as well as to understand the legal products of that period. In the discussion section of this research, the political configuration during the Dutch East Indies era which was authoritarian was discussed. This kind of political configuration gives rise to press legal products that have a repressive and orthodox character. This research uses a normative juridical method using the concept of legal politics as a research conceptual framework. The use of this normative juridical method is necessary for the purposes of analyzing the content of legal products issued by the State based on the political configuration that existed at that time
Tubuh Disabilitas dalam Wacana Kasus Kekerasan Seksual di Media Talita Aqila Shafidhya; Herlina Agustin; Muhammad Zen Al-Faqih
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 4 No. 3 (2026): Juni : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA (JIKMA)
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v4i3.4260

Abstract

The sexual violence case committed by I Wayan Agus Suartama has sparked a range of public reactions as it involves a perpetrator from a vulnerable group, namely a person with a disability. This study aims to analyse the discourse construction of person with disability as perpetrators of sexual violence in I Wayan Agus (Agus Buntung) case coverage on Tribunnews.com, specifically to examine the potential reproduction of stigma within the text. This study employs a qualitative approach using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis, which encompasses textual dimensions, discursive practices, and sociocultural practices. The research subjects consist of five Tribunnews.com news articles published between 1–11 December 2024. The findings indicate that Tribunnews.com engages in labelling and stereotyping of people with disabilities, thereby perpetuating stigma that portrays disability as a source of pity and as dangerous individuals due to their disability. These practices shift public focus away from the victim’s traumatic experiences, leading to revictimisation. Tribunnews.com’s discourse construction is also influenced by an editorial approach that prioritises visibility through popular keywords, as well as a sociocultural context dominated by the medical model of disability, which views disability as a deficiency.