Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Adigama
Femmie Cynthia
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA Femmie Cynthia
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17156

Abstract

Citizenship status is a right for everyone, it is stated in Article 28D Paragraph 4 of the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to citizenship status." In Indonesia, the terms dual citizenship status (bipatride) and stateless status (apatride) are not known. However, there are exceptions regarding dual citizenship status, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship it is regulated regarding limited dual citizenship status. The purpose of this paper is to find out how the regulation regarding dual citizenship status applies in Indonesia and the procedure for selecting citizenship status for children with dual citizenship in Indonesia. The research method used in this paper is a legal research method with data collection techniques through literature. The legal materials used are primary legal materials such as statutes, and secondary legal materials, namely books, doctrines and legal journals. Dual citizenship status is limited to children before the age of 18 and unmarried. After that, the child must choose one of the citizenships between Indonesian citizens or foreign citizens. The procedure for selecting Indonesian citizenship status is given no later than 3 years after turning 18 years old or already married by submitting an application along with the required documents.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Femmie Cynthia; Rasji Rasji
Jurnal Hukum Adigama Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the authorities of the Constitutional Court based on Article 24C Paragraph 1 of the 1945Constitution is regarding the settlement of disputes over the authority of state institutions. However,not all state institutions in dispute can be resolved in the Constitutional Court. The purpose of thispaper is to analyze how the authority of the Constitutional Court is in resolving disputes over theauthority of state institutions and how it relates to dispute resolution on the authority of independentstate institutions. The research method used is legal research method with data collection techniques,namely based on legal literature related to the object of research. The legal materials used in thispaper are taken from primary legal materials in the form of legal norms or rules or statutoryprovisions as well as secondary legal materials such as books and related legal journals. TheConstitutional Court here in examining, adjudicating, and deciding a dispute on the authority of stateinstitutions considers the provisions or conditions related to subjectum litis and objectum litis. Thenbased on cases that occurred in Indonesia related to state institutions that can be applicants anddefendants in disputes over the authority of constitutional institutions are not only limited to the mainstate institutions, but other independent institutions whose authorities are regulated in theConstitution. Then only independent state institutions that have constitutional authority or areregulated in the 1945 Constitution can be resolved in the Constitutional Court.
Akibat Hukum Terhadap Ingkar Janji Untuk Menikah Femmie Cynthia; Mia Hadiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1922

Abstract

Janji kawin merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya Banyak kasus yang muncul mengenai adanya ingkar janji kawin antara para pihak, sehingga salah satu pihak menggugat pihak lainnya karena merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji tersebut. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta teknik analisis data secara deduktif. Janji kawin diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai ingkar janji terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutus bahwa perkara pembatalan perkawinan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akibat Hukum Terhadap Ingkar Janji Untuk Menikah Femmie Cynthia; Mia Hadiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1922

Abstract

Janji kawin merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya Banyak kasus yang muncul mengenai adanya ingkar janji kawin antara para pihak, sehingga salah satu pihak menggugat pihak lainnya karena merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji tersebut. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta teknik analisis data secara deduktif. Janji kawin diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai ingkar janji terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutus bahwa perkara pembatalan perkawinan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Co-Authors Mia Hadiati Rasji Rasji