Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verstek Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Hanuring Ayu
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan; Hanuring Ayu; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.680

Abstract

Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengakami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban pidana; Transportasi bus
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120/Pid.B/2024/PN.Skh) Laila Nur Rahmadiyah; Hanuring ayu; Firstnandiar Glica Aini
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.115719

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the legal basis for the Panel of Judges' decision and acquittal in the criminal case of Decision Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh. The research employed in this paper is normative legal research. The approaches employed in this study are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The Panel of Judges in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh issued an acquittal because the elements of premeditated murder, particularly the elements of intent and planning, were not legally and convincingly proven based on the evidence presented by the public prosecutor. Furthermore, the failure to fulfill the evidentiary requirements as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) raised doubts among the judges, who then decided in favor of the defendant in accordance with the principle of in dubio pro reo. The acquittal verdict in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh complies with the principles of criminal law, particularly the principles of legality, the presumption of innocence, negative statutory proof, and in dubio pro reo. The panel of judges rendered the acquittal because the elements of premeditated murder were not legally and convincingly proven and were not supported by sufficient evidence, as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Given the doubts in the evidence, the judge is obligated to rule in the defendant's favor as a manifestation of justice and legal certainty.
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM WONOGIRI Alvian Muhammad Agil; Hanuring ayu; Nourma Dewi
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.115720

Abstract

Sexual violence against minors is one of the most serious and complex crimes in the Indonesian criminal justice system. The issue of sexual violence against minors is not only a legal issue but also  a  complex  and  multidimensional  social  problem.  A  more  comprehensive  approach  is needed,  integrating  legal,  social,  and  psychological  aspects.  This  research  is  an  empirical  legal study.  The  legal  process  for  child  sexual  violence  cases  in  Wonogiri  is  carried  out  in  an integrated  manner,  from  investigation  to  court  decision,  prioritizing  the  best  interests  of  the victim.  The  Women  and  Children  Protection  Unit  (PPA)  of  the  Wonogiri  Police  plays  an  active role  in  law  enforcement  while  providing  psychological  protection  and  coordinating  victim recovery  through  a  child-friendly  approach.  The  synergy  between  prosecutors  and  judges  in implementing  the  Child  Protection  Law  and  the  Child  Protection  and  Child  Protection  Law demonstrates  the police's commitment  to  realizing  justice  that  is  just, humane, and pro-child. Handling  child  sexual  violence  cases  in  Wonogiri  faces  complex  obstacles,  ranging  from psychological  trauma  to  social  stigma  and  limited  human  resources.  Therefore,  strengthening the protection system and strengthening the capacity of law enforcement is necessary. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SATTAHTI POLRES WONOGIRI DALAM MANAJEMEN KEAMANAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA Mahendra Kusuma; Hanuring Ayu; Nourma Dewi
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117784

Abstract

Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses tersebut, barang bukti sitaan perkara memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian yang harus dijaga keutuhan, keaslian, dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek yuridis berupa penjagaan integritas barang bukti, aspek administratif berupa registrasi dan dokumentasi, aspek fisik berupa pengamanan dari kehilangan atau kerusakan, serta aspek pemeliharaan terhadap barang bukti yang mudah rusak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang, risiko depresiasi barang bukti, administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta ancaman keamanan eksternal.Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan, penerapan sistem digitalisasi barang bukti, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pengawasan internal dan koordinasi antarpenegak hukum. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab hukum Sattahti menjadi penting guna menjamin keabsahan pembuktian, kepastian hukum, dan terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas.
Co-Authors Alvian Muhammad Agil Ari Irawan Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Laila Nur Rahmadiyah Mahendra Kusuma Nourma Dewi