Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.614
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Sidoluhur JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sambulugana Wijaya Putra Law Review Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
FILOSOFI KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW TERKAIT PASAL 42 TENTANG TENAGA KERJA ASING DAN PASAL 154 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Aziz Nandana Sumarno; Firda Pambudi Erlambang
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1291

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kajian terkait filosofi keadilan pembentukan RUU yang mengatur ketenagakerjaan dengan konsep Omnibus Law Pasal 42 terkait Tenaga Kerja Asing dan Pasal 154 terkait Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa peraturan yang dibentuk khsusunya Pasal 42 dan Pasal 154 belum mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD1945. Dengan Mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing serta mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja dengan alsasan efisiensi akan memperburuk kesejahteraan buruh dan tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR harus memberikan solusi yang lebih baik untuk memberikan kesejahteraan dan kepastian kepada pekerja dan pengusaha dalam RUU Pekerjaan Klaster Ketenagakerjaan pada Pasal 89 angka 45 sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi negara.
Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Khaidar Rohman
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.69 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang mampu dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya hukum perizinan. Hukum perizinan yang tegas diharapkan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai cara normatif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kata Kunci: Hukum Perizinan, Kerusakan Lingkungan, Pelestarian Lingkungan.
PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Suharno Suharno
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 1 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i1.2979

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Untuk mengatur pembagian wewenang tersebut Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketika Pemerintah menemui permasalahan yang bersifat mendesak dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum, maka Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan diskresi, ketika Pemerintah menerapkan kebijakan diskresi maka perlu memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) untuk membatasi wewenang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Untuk itu pertanggungjawaban diskresi sangat berhubungan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur sedemikian rupa didalamnya asas-asas yang dapat mengatur pelaksaan diskresi.
Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i01.733

Abstract

Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya membahas mengenai mekanisme checks and balances dalam upaya kontrol antar lembaga pemerintahan daerah seperti antar lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, serta penulis hendak menelaah lebih lanjut bagaimana peran dan efektifitas dari mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh antar lembaga pemerintahan daerah sehubungan dengan efeknya kepada masyarakat daerah, apakah mampu mewujudkan keadilan sosial yang adil dan merata sesuai dengan tujuan riil dibentuknya otonomi daerah atau belum mampu mewujudkan itu semua dan hanya digunakan sebagai formalitas semata. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Checks and Balances.
Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi Ismiyanto Ismiyanto; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.870

Abstract

Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang lahir setelah rentetan panjang proses politik pasca reformasi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasanya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya demi tercapainya kepentingan masyarakat dan tujuan nasional secara keseluruhan Bagaimana politik hukum dalam hubungannya dengan upaya perancangan kebijakan publik otonomi daerah pada masa reformasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data-data sekunder. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diolah dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, guna memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa, otonom adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan kajian politik hukum, maka kita dapat mengetahui maksud dan arah tujuan kemana suatu peraturan perundang-undangan hendak dicapai. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Politik Hukum 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Hanuring Ayu Ardhani Putri
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i2.139

Abstract

Hukum profetik adalah hukum yang mengedepankan 3 pilar profetik yaitu humanisme, liberasi, dan transedental. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum profetik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus atau isu hukum yang hendak diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 153 ayat 1 huruf (e) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan secara jelas bahwa setiap pekerja perempuan yang sedang mengambil cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan cuti menyusui tidak boleh dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih alasan apapun. Kesimpulan dari makalah ini adalah hukum ketenagakerjaan sangat erat hubungannya dengan hukum profetik, mengapa demikian Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan meliputi tiga nilai utama yang ada dalam hukum profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transedental. Dalam makalah ini mengambil kasus tenaga kerja perempuan yang terlindungi hak-hak khususnya melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
The Assistance for Digitalisation of MSME Products in Bentakan Village, Baki Sub-district, Sukoharjo Regency, Central Java: Pendampingan Digitalisasi Produk Umkm Desa Bentakan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Novita Anisa; Raharjo Sigit; Hanuring Ayu; Ariy Kaerudin; Firstnandiar Glica
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service research aims to identify and analyse the barriers and problems faced by MSME players, especially in terms of product digitalisation, product photography, and online marketing. MSME players in Bentakan Village, Sukoharjo Regency, have been marketing their products directly and online, but face a number of problems. One of the main problems is a limited understanding of product digitisation, poor quality product photos, and difficulty attracting consumers optimally. The majority of MSME players do oral marketing of their products, selling only when there is an order, so their income is irregular and less than optimal. Although they can use simple equipment such as gadgets to take product photos, they do not know how to do it well. Similarly, they can edit photos with free apps on the Play Store, but limited education and age are obstacles. Most of the MSME players in Bentakan Village are housewives with an average age of 40 who are lagging behind in technological development. The Bentakan KKN 2023 team provided training in this regard, including photo-taking and editing techniques
PENTINGNYA WAWASAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI MASYARAKAT DESA SAPEN MOJOLABAN SUKOHARJO JAWA TENGAH Hanuring Ayu; Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v6i1.1261

Abstract

Isu kekerasan seksual menjadi problematika yang menyeruak di berbagaikalangan. Terutama terkait pro kontra dari Rancangan Undang-UndangPenghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana masih terdapat perdebatanantara berbagai pihak yang menyebabkan belum rampungnya pengesahan aturanhukum ini. kegiatan pengabdian pada masyarakat Desa Sapen KecamatanMojolaban Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah berupa Penyuluhan Hukumdilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkaitpentingnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepadamasyarakat sebagai bentuk edukasi. Kegiatan memberikan bantuan kepadamasyarakat Desa Sapen untuk membantu ketika mereka ingin melakukankonsultasi hukum sekaligus sebagai melayani upaya pendampingan hukum.Penyuluhan hukum ini membantu masyarakat dalam memahami dan mengetahuiyang terkait kebutuhan mereka dan diharapkan setelah penyuluhan ini,masyarakat Desa Sapen dapat memahami tindak pidana kekerasan seksual dalamkehidupan sehari hari.
SOSIALISASI HUKUM KELUARGA BERDASAR UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT DESA MAYANG Suharno Suharno; Amir Junaidi; Ismiyanto Ismiyanto; Dika Yudanto; Rudatyo Rudatyo; Hadi Mahmud; Firstnandiar Glica Aini S.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2023): BUDIMAS : VOL. 5, NO.1, 2023
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v5i1.7774

Abstract

Tujuan pengabdian masyarakat di desa Mayang terkait sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sangat penting. Berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat khususnya dikabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian akibat nikah muda meningkat pesat. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka tiem pengabdian masyarakat khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam batik Surakarta mengadakan sosialissi UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Metode pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa Mayang dengan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pendekatan PRA mengedepankan peran serta aktif masyakarat yang 100 % adalah wanita. Metode ini dipakai untuk saling mengingatkan terkait banyaknya perceraian di kabupaten Sukoharjo. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan peran aktif dari semua pihak terutama tokoh masyarakat dan ketua RT dan kepala desa Mayang juga hadir. Partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi daya serap dan permasalahan yang sensitive tidak memungkinkan disampaikan pada forum umum. Sehingga tiem pengabdian masyarakat belum melihat keefektifan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya sebagai informasi awal, hal yang lebih penting fakultas hukum siap mendampingi apabila ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut. Kata Kunci; Sosialisasi, UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan, desa Mayang ABSTRACT The purpose of community service in Mayang village is related to the socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage is very important. Based on cases that occurred in the community, especially in Sukoharjo district, it shows that cases of divorce due to young marriages are increasing rapidly. To anticipate this happening, the community service team, especially the Faculty of Law, Surakarta Batik Islamic University, held a socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage. The community service method is carried out in the village of Mayang with the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The PRA approach emphasizes the active participation of the community, which is 100% women. This method is used to remind each other regarding the number of divorces in Sukoharjo district. The results of the community service showed the active role of all parties, especially community leaders and the head of the RT and the head of the Mayang village were also present. Community participation is quite good, but the absorption capacity and sensitive issues do not allow it to be conveyed in public forums. So the community service team has not seen the effectiveness of the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage. Only as initial information, the more important thing is that the law faculty is ready to assist if there are legal issues related to this matter. Keywords; Socialization, Law no. 16 of 2019, marriage, Mayang village
Guarantee of Legal Protection for Child Laborers Regarding Types of Work and Working Hours in Accordance with Normative Rules Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Nourma Dewi
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.928

Abstract

The problem now is, whether child labor is actually allowed in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection or based on Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation or whether there are exceptions to the arrangements for child labor It is necessary to pay attention to how the state pays attention to the problem of child labor, then we must also be observant of the factors that cause the rampant phenomenon of child labor in Indonesia.The type of research used is normative juridical legal research, said to be normative legal research because it uses primary data sourced from library data and laws and regulations. This research uses a statutory approach, namely an approach to examine the laws and regulations related to the protection of child labor. In addition to using a statutory approach, a literature approach is also used to collect secondary legal materials.Special laws to protect children's rights in Indonesia are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Law on Child Protection is a concrete form of affirmation of the legalization of children's rights derived from the Convention on the Rights of the Child and national legal norms. Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 13 of 2003 which has changed to Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation, it explains that children are actually allowed to work as long as they are in accordance with the criteria stated in the laws and regulations, more precisely regarding the rules for the type of work and appropriate working hours, and when a child works, they must meet the conditions that have been described as well
Co-Authors Ada Riski Rahma Noviana Adee Fitriantho Adhy Nugraha Adhy Nugraha Afrigh Alaina Shobron Agung Mugi Widodo Agung Setiyo Budi Alwan Fauzan Amilia Febriani Amir Junaidi Amstrong Roosevelt Zamzami Andita Jefri Harnanto Ardiyanto, Daniyel Dwi Ariy Kaerudin Ariy Khaerudin Aziz Nandana Sumarno Bayu Ismuntoro Cilik Siwi Redani Dika Yudanto Diyah Eka Puji Astuti Dughita, Putri Awaliya Dwi Nurwanti, Yulian Fatmawati Firda Pambudi Erlambang Hadi Mahmud Hanuring Ayu Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Hardiyanto Toni Hasyim, Much Helena, Erika Marsha Ika Septiana Ismiyanto Ismiyanto , Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto Joko Triyanto Khaidar Rohman Lubis, Muhammad Salim Fauzi Maria, Juliya Mentari, Arneta Indah Noorlintang Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Muhtarom Muhammad Tri Nuryanto Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma, Nourma Novita Anisa Nurwanti, Yulian Dwi Pangaribuan, Guntur Pramono Hadi Pramono Hadi Prasiwi, Prista Raharjo Sigit Riana Rachmawati Rois, Dimas Ilham Nur Rudatyo Rudatyo Saputra, Aprian Noor Dwi Singgih Ariya Mudito Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suwardi Suwardi Suwardi Suwardi Syahtama, Dany Vardani, Erika Nur Wisnu Cahyo Utomo Yohanes Sabbat Satriyawan Yudi Yudi Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti Zaelani, Muhammad Aziz