Adi Sutojo
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH PERILAKU APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh Perilaku Aparat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu?”. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diukur, yaitu Perilaku Aparat (X) sebagai variabel independen (bebas) dan Kualitas Layanan Publik (Y) sebagai variabel dependen (terikat). Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang telah ataupun sedang mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga) 2 (dua) bulan terakhir di Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Sedangkan sampel penelitian jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi (1.383 orang) yaitu menjadi 138 orang. Untuk mengetahui hubungan antara variabel Perilaku Aparat dengan Kualitas Layanan Publik digunakan rumus statistika, antara lain: Koefisien Korelasi Product Moment, uji signifikan (uji t), Uji Determinasi, dan Uji Regresi Linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil r hitung diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,036 < r tabel 0,167 (nilai r tabel product moment dengan dk =138 – 2 untuk taraf signifikansi 0,05), artiya saat dilakukan penelitian ini telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu semakin besar perilaku aparat maka semakin kecil kualitas layanan publik atau semakin kecil perilaku aparat maka besar kualitas layanan publik. Uji signifikan (uji t), Nilai ttabel yang diperoleh adalah sebesar 1,656 lebih besar dari t tabel (13,631 > 1,656) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H1 diterima artinya antara variabel perilaku aparat dan variabel kualitas layanan publik memiliki pengaruh. Uji determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square = 0,001, yang berarti perilaku aparat berpengaruh terhadap kualitas layanan publik hanya 0,01% sedangkan sisanya 99,99% dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun faktor penyebab lain yang bukan disebabkan oleh perilaku aparat (tidak termasuk dalam penelitian). Selanjutnya uji regresi linear didapat persamaan Y = 3,925 + 0,029X artinya bahwa jika tidak ada penambahan perilaku aparat maka kualitas pelayanan publik sebesar 3,925, dan jika ada penambahan perilaku aparat maka kualitas pelayanan publik sebesar 0,029.
ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA TALANG RASAU KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA Reni Reni; Harmiati Harmiati; Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i1.418

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat dengan melaksanaan program kegiatan PKK seperti posyandu balita, lansia, arisan dan toga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilihat dari posyandu lansia, balita, arisan dan toga, sehingga dapat diketahui kegiatan yang dilaksanakan PKK di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, metode yang diguanakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Penduduk lansia sudah mempunyai kesadaran akan potensi dan menyadari bahwa kegiatan posyandu lansia merupakan kebutuhan mereka, 2). Kegiatan posyandu balita terlaksana karena masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita menyadari akan manfaat posyandu balita bagi kesehatan ibu dan anak, 3). Kegiatan arisan PKK berlangsung dengan baik karena ibu-ibu mendapatkan pengalaman bidang sosial dan ekonomi, 4). Toga di Desa Talang Rasau kurang terawat karena kurangnya rasa memiliki diantara ibu-ibu PKK disamping itu masing-masing anggota PKK memiliki kesibukan dalam membantu ekonomi keluarga.
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI PANJANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA BENGKULU Adi Sutojo; Hernowo Novi Yanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.240

Abstract

Pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu dilatar belakangi dengan adanya berbagai pemikiran, bahwa secara geografis Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah pariwisata, dengan memiliki keragaman potensial alam maupun potensi budayanya. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan menganalisis dampak pembangunan pariwisata pantai panjang di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum, pembangunan pariwisata Pantai Panjang berdampak positif terhadap sosial budaya masyarakat pesisir Kota Bengkulu yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat juga meningkat. Dari segi ekonomi, dampak positif dari pengembangan pariwisata Pantai Panjang terhadap kemajuan ekonomi di daerah ini begitu besar karena partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata cukup Tinggi. Hal tersebut dikarenakan antara lain masyarakat memiliki ketrampilan dalam bidang pariwisata, namun peluang untuk bekerja bersifat tertutup, peluang usaha terbatas, tidak memiliki modal, serta ketidaktahuan masyarakat akan adanya peluang usaha bidang pariwisata. Namun, pariwisata juga dapat berdampak negatif, seperti terjadinya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga bisa terjadi pada perekonomian masyarakat di mana terjadi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidak berdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah.
ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyakdaerah baru yang kurang berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan idePemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakandata sekunder berupa studi dokumnetasi yang bersumber dari data BPS dari tahun 2012s.d. tahun 2014. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisisdeskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan kondisiperkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek-aspekyang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa padapertumbuhan ekonomi, terjadi pertumbuhan yang belum terlalu signifikan padaKabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yangterjadi belum dapat diukur dengan pasti. Sedangkan untuk pelayanan publik, pascapemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan pelayananpublik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun jugabesar. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik,hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerahmeningkat sangat pesat, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalammengelola potensi yang dimilikinya sangat baik
PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN ATAU ATURAN TERHADAP PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DI KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (ekskutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/Kep./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat Eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2003 dilaksanakan secara baik di Kantor Lurah Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara. Secara kumulatif mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelayanan publik di Kelurahan Purwodadi yang artinya pelayanan yang diberikan di Kelurahan Purwodadi bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat. Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.