Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Qurrata Ayuni
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA KARANG ANYAR, KABUPATEN LEBONG Qurrata Ayuni; Muhammad Syirazi Neyasyah
University Of Bengkulu Law Journal Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.1.%p

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai pentingnya pembentukan peraturan desa tangguh bencana di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ada dua bencana utama yang kerap hadir saat musim hujan tiba di Kabupaten Lebong; banjir dan longsor. Keduanya sebenernya bukan merupakan bencana alam biasa melainkan bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan ekologis akibat dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Tulisan ini membahas tiga isu pokok yakni mengenai peraturan desa dalam hirarki hukum Indonesia, konsep desa tangguh bencana dan analisa konten pengaturan peraturan desa yang akan dibentuk. Diharapkan tulisan ini akan memberikan landasan hukum yang dapat digunakan untuk menjamin perlindungan constitutional warga negara dalam menghadapi bencana. 
POLITICAL LEGAL FORMATION OF LEGAL REGULATIONS USING THE CARRY-OVER MECHANISM AND ITS RELATIONSHIP TO GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT Mohammad Raihan; Qurrata Ayuni; David Aprizon Putra
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33328

Abstract

Legal politics in the formation of a draft law into law requires a mechanism with a process that is not simple. The process of forming statutory regulations is regulated in Law Number 15 of 2019 concerning the Formation of Legislative Regulations. The planning and preparation stage begins with the National Legislation Program (Prolegnas). In the Prolegnas, it is planned and prepared an agenda for any bills which will be the task of the House of Representatives to be discussed for the next 1 (one) to 5 (five) years and are only valid during the term of office of the DPR in that period. Therefore, a mechanism for "inheriting" the bill from the previous period to the next period is needed to ensure the continuity of the bill discussion process or it can be called a " carry-over " mechanism which basically has the main objective of continuing the discussion of the bill so that it reaches the enactment stage. raised in this paper is "What is the process of forming legislation with a carry-over mechanism and its relationship to the general principles of good governance?" The research method used in this journal is normative legal research method, which refers to legal norms contained in laws and court decisions, as well as legal norms prevailing in society. The results of this research show that Prolegnas, as the first step in determining what bills can be drafted using the carry over concept , is a form of legal politics in the formation of laws. It is hoped that the formation of laws through the carry-over concept can perfect the process of forming laws and regulations that pay attention to the effectiveness and sustainability of development planning and are in accordance with the formation of good laws and regulations. Keywords: Legal Politics, Draft Law, Carry-Over.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada dan Pemilu Minanurrochman, M; Qurrata Ayuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3488

Abstract

Perdebatan mengadili sengketa hasil Pemilu dan Pilkada menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, meski terdapat hal yang berlawanan dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dengan 85/PUU-XX/2022. Fenomena paradoks ini kemudian menjadi sisi yang menarik dan unik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam serta menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat keserasian pada putusan Mahkamah Konstitusi bahkan kewenanganNya sudah melampaui batas yang ditentukan. Artikel ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yang berorientasi deskripsi  analisis  terhadap hasil dari kepustakaan, hasil kajian menunjukkan bahwa badan peradilan khusus Pilkada masih dibutuhkan terlebih dalam menangani persoalan sebagaimana adanya konflik pelanggaran kode etik, konflik pelaku tindak pidana dll. Keberadaan badan peradilan khusus masih perlu untuk dikonstruksikan kembali konstitusionalnya.
Co-Authors David Aprizon Putra Minanurrochman, M Mohammad Raihan Muhammad Syirazi Neyasyah