Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Adigama Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Hanafi Tanawijaya
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS EKSISTENSI TANAH AYAHAN DESA ADAT DIBALI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA (STUDI KASUS: DESA TUSAN, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI) Regina Regina; Hanafi Tanawijaya
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v2i2.6521

Abstract

In Indonesia there are still customary rights, customary rights are the oldest rights of customary law communities whose existence is recognized in Article 3 of Law Number 5/1960 as long as the reality still exists and does not conflict with national interests. one of the objects of customary rights is customary land. The existence of customary community's customary land is spread throughout Indonesia, including Bali. Bali is still very strong in customs and culture so that it has many customary law communities who have customary land in each region in Bali. one of them is AYDS land which is located in the Tusan village area, banjarangkan sub-district, klungkung regency, bali. is land that cannot be bought and cannot be certified because it is land with the community in Tusan Village. but someone named I Ketut Sotong said that he had a certificate of ownership of the land which at the time the land was occupied by Ni Wayan Rosih who was a resident of Tusan village. therefore this research uses a type of normative legal research methods with a legal approach. This research will examine further the existence of customary land namely AYDS in terms of law number 5 of 1960.
Bank Tanah: Suatu Tinjauan Hukum dan Ekonomi Hanafi Tanawijaya
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (1995)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v2i1.5138

Abstract

...
Perlindungan Hak Cipta di Bidang Komputer Hanafi Tanawijaya
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 3 (1999)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v6i3.5413

Abstract

...
Beberapa Perubahan dalam Hukum Adat Indonesia Hanafi Tanawijaya
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (1994)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v1i2.5122

Abstract

...
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI SENGKETA PENGUASAAN TANAH Camila Tatya Nadida; Hanafi Tanawijaya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.358-364

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan manusia. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan. Tanah dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, tempat tinggal dan tempat beraktivitas. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam melaksanakan dan mengembangkan pengadministrasian sistem pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, harus ada lembaga yang melindungi hak masyarakat terhadap tanah. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yaitu; pertama, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanah. Kedua, kendala yang dihadapi Badan Pertanahan nasional dalam menjalankan perannya sebagai mediator sengketa penguasaan tanah. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut; pertama, Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sebagai mediator dalam penyelesaian kasus penguasaan tanah. Kedua, ada tiga kendala yang dihadapi badan pertanahannasional dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanah yaitu; 1) ketidakhadiran para pihak, 2) kesulitan menemukan persamaan kepentingan, 3) para pihak cepat menyerah dalam mediasi.
HUKUM BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DAN GADAI (HAK KEBENDAAN) ATAS PELUNASAN HUTANG DEBITUR Dina Amanda; Hanafi Tanawijaya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.282-290

Abstract

UUJF memenuhi salah satu asas pokok hukum jaminan kebendaan, yaitu asas publisitas, dengan syarat pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar harta yang dijadikan harta benar-benar menjadi milik debitur atau pemberi fidusia, sehingga apabila pihak lain hendak menuntut suatu harta, dapat diberitahukan kepadanya melalui pengumuman. Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah tempat pendaftaran jaminan fidusia. Ini adalah pertama kalinya kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Desya Qotrannadha; Hanafi Tanawijaya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.049 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i5.11804

Abstract

Karena sangat jarang timbul masalah hukum karena pihak-pihak yang melaksanakan kejahatan terhadap akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris, misalnya memberikan surat palsu dan keterangan palsu dalam akta, notaris wajib mengikuti prinsip kehati-hatian dalam cara pembuatan akta otentik. perbuatan. Oleh karena itu, Undang-undang tentang persyaratan dan standar Notaris perlu ditata ulang agar notaris bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan akta yang sah alhasil mengurangi kemungkinan dituntut atas kejahatan yang dapat menyebabkan kejatuhannya. Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum notaris yang menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan akta asli terhadap orang yang dihadapannya dengan menggunakan identitas palsu. Notaris/PPAT mengemban tanggung jawab atas keabsahan akta sah yang diciptakannya, meskipun di dalamnya terdapat nama dan tanda tangan pihak yang terpalsukan. Perihal itu terjadi karena notaris kurang teliti mencocokkan identitas para pihak saat mengidentifikasi penghadap. Tanggung jawab ini dapat berupa tindakan administratif, litigasi perdata, atau tuntutan pidana. Akta jual beli yang seolah-olah asli tetapi ternyata palsu karena memuat keterangan palsu melanggar hukum sebab tidak terpenuhi kriteria aspek objektif perjanjian yang berhubungan terhadap alasan-alasan yang sah.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Perolehannya Secara Itikad Baik Riany Linggar Sari; Hanafi Tanawijaya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.751 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12557

Abstract

The transfer of land through dowry is one of the legal means of transfer in the eyes of the law. Proof of the transition contained in the marriage certificate citation can be used as a basis for the right to issue a marriage title certificate. However, there are many land disputes in Indonesia, one of which is issuing certificates without the knowledge of the original owner. This is against the law. This research uses a type of normative legal research, namely legal research conducted by looking for sources or research data through libraries or using secondary data and tertiary legal materials. This study has two objectives, namely knowing the legal protection for land certificate holders whose acquisition is in good faith and knowing the legal consequences that occur if the buyer defaults on the land certificate holder. The result of this study is that the quotation of a marriage certificate containing a land dowry in it can be used as a refutation if the other party makes a land title certificate with his own name. Dowry in Islam is a compulsory gift that cannot be taken back except at the pleasure of the wife. Wives can sue the other party through three ways: discussion, arbitration and court. The legal consequences that occur in the event of default on the dowry award are that the violator has absolute responsibility to prove all his actions are correct and the injured party can claim compensation to the court
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK DAN BALAI LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN NO.4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS : Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN) Mohamad Ariza Al Ghani; Hanafi Tanawijaya
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i3.624

Abstract

Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari dunia bisnis, pergerakan ekonomi ini tentu berkaitan dengan bank dimana salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. karya ilmiah berjudul penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank dan balai lelang yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penulis menggunakan Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN untuk mendukung penelitian yang membahas mengenai penyelesaian kredit macet, dimana pada putusan tersebut debitur melakukan penunggakan pelunasan utang kepada kreditur. Bahwa ketika terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur maka bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan dapat mengimplementasikanya terhadap eksekusi jaminan hak tanggungan pada kredit macet tersebut. Dalam kaitannya untuk pemenuhan isu hukum tersebut penulis menggunakan teori hak tanggungan, teori perbankan, teori lelang, teori hukum perjanjian dan teori wanprestasi. Penulis ingin mengaitkan permasalahan dalam penelitian ini dengan mempelajari prosedur hukum berdasarkan teori-teori tersebut dengan metode normatif dan analisis hukum dengan Undang-Undang dan literatur terkait.
Co-Authors Camila Tatya Nadida Desya Qotrannadha Dina Amanda Mohamad Ariza Al Ghani Regina Regina Riany Linggar Sari