Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Lemhannas RI
Juang Pawana
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENANGANAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LAUT YURIDIKSI NASIONAL OLEH TNI ANGKATAN LAUT PASCA LAHIRNYA UU RI NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI Juang Pawana; Ida Bagus Rai Djaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.383 KB)

Abstract

In writing scientific work called “ The authority handling piracy and piratical at sea jurisdiction national by the navy after it birth of Law RI no 34 / 2004 about TNI. The author uses the normative research methods. In article 4, paragraph 1 of Law RI no 34/2004 that TNI consisting of the army, the navy and air forces conducting its function in matra or combined under the panglima. Article 7 paragraph 2 ( 14 ) of Law RI no 34/2004 to base TNI to help the government in securing the cruise and atc against piracy, piratical and smuggling. Article 7 paragraph 2 ( 14 ) of Law RI no 34/2004 must be implemented based on policy and a political decision state corresponding article 7 paragraph 3 of Law RI no 34/2004. While in article 9 ( b ) of Law RI no 34/2004 was legal basis from duty the navy in enforcing laws and increase the security in the region of the jurisdiction national according the legal national and international laws that have ratified. One of international law was the 1982 UNCLOS has been ratified in Law DECREE No. 17 of 1985. Differences in understanding exist amongst the community in addressing piracy and piracy in the seas of the national jurisdiction of the Indonesian Navy had done directly without any State policies and political decisions.
Mengembalikan Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Analisis Kritis Terhadap Tradisi Pembinaan Calon Perwira TNI Juang Pawana; Kukuh Setyo Pambudi; Muhaemin
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i2.305

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah analisis kritis terkait dengan tradisi pembinaan calon perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendidikan merupakan awal mula dari tertanamnya doktrin dan karakter, terutama bagi para perwira TNI. Dalam proses pembinaan calon perwira TNI, ditemukan unsur tradisi dan pembinaan yang masih kurang sesuai. Menurut penulis, terdapat beberapa tradisi yang perlu ditelaah lebih jauh, seperti penanaman mental yang justru dapat menjauhkan diri dari rakyat. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Berbagai sumber data penelitian dikumpulkan dengan cara studi literatur yang diperkuat dengan beberapa wawancara untuk memberikan klarifikasi dan klasifikasi atas data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa tradisi yang kontraproduktif terhadap visi dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat. Beberapa tradisi tersebut diantaranya tradisi jaga “pos monyet” dan pembentukan mental elitis yang jauh dari kesan “merakyat”. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi institusi TNI untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa tradisi di dalam pendidikan calon perwiranya. Selainitu, penulis juga berharap hasil dari kajian ini dapat bermanfaat bagi institusi TNI serta dapat mengembalikan kemanunggalan antara TNI dan Rakyat.
Tinjauan Kementerian Koordinator Sebagai Alternatif Dewan Keamanan Nasional Indonesia Muhaemin; Juang Pawana; Kukuh Setyo Pambudi
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i2.320

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan terkait Dewan Keamanan Nasional Indonesia. Mengingat konsep Keamanan Nasional telah lama menjadi pembahasan di kancah perpolitikan nasional. Sebagai salah satu produk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang cukup lama dibahas sejak digulirkan sejak tahun 2004. RUU Keamanan Nasional tidak kunjung mendapatkan kesepakatan di tingkat legislatif dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah perdebatan atas wewenang dan definisi keamanan. RUU Keamanan nasional itu sendiri sangat dibutuhkan, karena Indonesia perlu memiliki road map dan sebuah dewan yang berkedudukan serta berkekuatan interagensi. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan bertujuan untuk memberikan analisis tentang kemungkinan menjadikan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) sebagai Dewan Keamanan Nasional. Hal ini didasari dari kebutuhan interagensi dan proses politik yang lebih terkoordinasi serta mudah dilakukan. Penjabaran tentang pertimbangan dan analisis terkait gagasan ini akan dibahas lebih dalam pada artikel lengkap.
Co-Authors Ida Bagus Rai Djaja Kukuh Setyo Pambudi Muhaemin