<![CDATA[Perkembangan Teknologi pada dasarnya mempengaruhi perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce, salah satunya dibidang perdagangan kosmetik, dimana banyak perusahaan e-commerce maupun pelaku usaha yang menggunakan sarana e-commerce sebagai media perdagangan dengan sistem elektronik, memperdagangkan kosmetik melalui e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., namun penanganannya sendiri oleh pemerintah belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini terkesan tidak secara serius ditangani. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
