Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Pengalokasian Dana Desa pada Program Pencegahan Stunting di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Muhammad Muchid; Trisni Utami; Siti Zunariyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengalokasian dana desa dalam program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama meliputi fakta, informasi, dokumen, serta pandangan dan harapan dari institusi, organisasi, dan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam situasi penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball, memastikan keterlibatan mereka yang memahami dan terlibat dalam masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan data untuk memisahkan yang relevan dari yang tidak relevan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang akan dipresentasikan dalam laporan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, adalah langkah progresif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mengatasi masalah stunting, yang merupakan kondisi gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak. Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanggulangi tantangan gizi yang telah lama menjadi permasalahan di desa tersebut. Keberhasilan program ini telah terbukti efektif dalam menanggapi kebutuhan kesehatan lokal dan memberikan solusi yang memberikan dampak positif.
Governmentality, Religion, and Sustainability: Reinterpreting Marine Tourism Governance in the SDGs Era Faline Izza Nisa'u; Siti Zunariyah; Sri Hilmi Pujihartati
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 10 No. 2 (2025): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v10i2.6550

Abstract

This research is in the field of religious, social, and cultural studies, focusing on marine tourism governance from the perspective of governmentality and the interaction between power, spirituality, and sustainability. Papuma Beach in Jember Regency was chosen as the study location because it illustrates the complexity of coastal tourism management, which is fraught with economic interests and formal power, but on the other hand has a strong spiritual value system in the local community. This research aims to identify the forms of power at work in tourism management and understand how religion plays a role in the production of meaning around sustainability and resistance to technocratic development models. The methods used are a critical qualitative approach with participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentary studies. The results show that the dominance of the state and market in the management of Papuma tourism creates cultural dislocation and marginalization of local communities. However, the community has developed various forms of symbolic resistance and alternative practices based on religious values and local wisdom. This study contributes to the development of governmentality theory in a local context and expands the discourse on sustainability by integrating maqāṣid al-sharī‘ah and eco-theology as analytical frameworks. In conclusion, equitable tourism development can only be achieved through participatory governance rooted in community values. These findings are important as a basis for formulating contextual, fair, and locally rooted sustainable tourism policies.