Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Sultra Research of Law
Muhammad Fitriadi
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERDAFTAR JASA WARUNG KOPI DI KOTA KENDARI Ismail Salam; Muhammad Fitriadi; Suriani BT Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6251

Abstract

The existence of problems with registered trademarks of coffee shop services in various regions in Indonesia, does not mean that in Kendari City, which has many coffee shop service businesses, it will be spared from piracy of registered trademarks of coffee shop services. Therefore, this study aims to determine the form of legal protection for registered trademark holders of coffee shop services in Kendari City. The type of research used is normative-empirical legal research, with a theoretical approach. While the legal materials used are primary legal materials from library research and secondary legal materials from field research. Then the two legal materials were analyzed qualitatively. The results show that in the business world or the business world, registered trademarks in coffee shop business services are exclusive intellectual property rights. The owners are given legal protection both preventively and repressively as regulated in Law no. 20 of 2016. If there are other parties who hijack a registered coffee shop service mark with bad ethics, then the "owner of a coffee shop service registered mark" can take legal action both civilly and criminally, without overriding alternative dispute resolution efforts.Keywords: Legal Protection; Registered Mark; Kendari Coffee Shop Services.ABSTRAKAdanya permasalahan merek terdaftar jasa warung kopi di berbagai wilayah di Indonesia, bukan berarti di Kota Kendari yang memiliki banyak dunia usaha jasa warung kopi akan luput dari pembajakan merek terdaftara jasa warung kopi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar jasa warung kopi di Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan teori (theoretical approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dari penelitian kepustakaan dan bahan hukum sekunder dari penelitian lapangan. Yang kemudian kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha, merek terdaftar dalam jasa usaha warung kopi merupakan hak kekayaan intelektual bersifat exclusive. Yang kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Apabila masih ada pihak lain yang melalukakan pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi dengan etikad tidak baik, maka kepadanya “pemilik merek terdaftar jasa warung kopi” dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana, tanpa mengesampingkan upaya alternatif penyelesaian sengketa.
PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM MENANGKIS AKTIFITAS MENYIMPANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Aminudin Aminudin; Muhammad Fitriadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4752

Abstract

There are many deviant activities of social organizations today, which want to replace the state basis of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the ideology they believe in, so efforts need to be made to counteract it. Local governments that are given the authority as regulated in Law no. 16 of 2017 is the front line to carry out this. The type of research the author uses is normative empirical legal research, and the research approach used is a theoretical approach. The legal materials used in this research are secondary legal materials obtained by library research and tertiary legal materials obtained through interviews. Then, the legal materials that have been obtained from the research results are analyzed qualitatively, to answer what the research problems are. The results showed that the steps taken by the Regional Government of South Konawe Regency Cq. The National Unity and Politics Agency in fending off deviant activities of social organizations is to disseminate and/or socialize the functions of community organizations, as well as carry out ideological development to organizational management and various elements of society related to the actualization of Pancasila values and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the life of the nation and patriotic. The activity was carried out jointly with the Police and TNI as resource persons for national insight.Keywords: Local Government of Counsel, Fending Deviant Activities, Ormas  ABSTRAKBanyaknya gerakan aktivitas menyimpang organisasi kemasyarakatan saat ini, yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menangkisnya. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 merupakan garda terdapan untuk menyelenggarakan hal itu. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris, serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (theoretical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekuder diperoleh oleh penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian, bahan hukum yang telah dipeoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan adalah dengan melakukan penyeberluasan dan/atau sosialisasi fungsi organisasi kemasyarakatan, serta melakukan pembinaan ideologi kepada pengurus organisasi dan berbagai elemen masyarakat terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-bersama dengan pihak Kepolisian dan TNI sebagai narasumber wawasan kebangsaan.`
Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Ferdinan Tambing; M. Yusuf; Agus; Muhammad Fitriadi; Muh. Nadzirin Anshari Nur
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.40

Abstract

Permasalahan dalam praktik perlindungan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi nasabah adalah banyaknya kasus data pribadi klien yang digunakan atau disebarluaskan untuk pemasaran produk bank tanpa persetujuan dari klien. Data pribadi nasabah merupakan bagian yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya oleh bank. Untuk mencegah pelanggaran ini terus terjadi maka perlu adanya kepatuhan peraturan internal bank dengan regulasi mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Untuk menggambarkan secara jelas penelitian menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan survei. Jenis data yang digunakan sebagai data primer adalah hasil survei pada Bank, selain menjadi kewajiban bank, juga menjadi tanggung jawab dari pengambil kebijakan dalam bisnis perbankan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan wewenang perlindungan kerahasiaan nasabah data pribadi yang sebelumnya menjadi tugas Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, mampu memberikan kepastian hukum perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen di lembaga keuangan.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Erni Danggi; St. Fatmawati L; Muhammad Fitriadi; Subhan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yaitu UU No. 8 Tahun 1999.  Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan  akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut  belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat  pentingnya  untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint  menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno  antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa  pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha  wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.
Co-Authors AGUS Aminudin Aminudin Anshari Nur, Muh. Nadzirin Erni Danggi Ferdinan Tambing Ismail Salam La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf St. Fatmawati.L Subhan Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo