<![CDATA[Kebijakan wajib belajar duabelas tahun pada Kabupaten Bogor yang belum dapat terealisasi, membutuhkan amatan dan analisa mendalam untuk mengetahui penyebbnya. Tujuan dari penelitian ini dapat memetakan kondisi akses pendidikan secara umum di Kabupaten Bogor, mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat pemda Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan wajar 12 tahun, mengetahui daya dukung pemangku kepentingan, fasilitas pendidikan bagi kaum marjinal (ABK), dan mengurai relasi kuasa antar pemerintahan dalam manajemen pendidikan. Metode yang digunakan melalui studi kasus dengan teknik indepth interview dan diskusi terpumpun (FGD). Data yang dikumpulkan berupa data geografis wilayah Kab. Bogor, jumlah penduduk, jumlah peserta didik, angka putus sekolah, jumlah peserta didik difabel (ABK), akses pendidikan, daya jangkau siswa ke sekolah, transportasi umum, pengembangan kebijakan pemerintah, pembiayaan dan daya dukung infrastruktur serta suprastruktur, relasi kuasa pemangku kepentingan. Hasil penelitian realita yang ada di Kabupaten Bogor, Kesadaran orangtua dan masyarakat terhadap pendidikan rendah, akses pendidikan yang tidak merata disetiap wilayah, kultur dan buaya yang belum bersahabat dengan teknologi digital, dan terputusnya koordinasi manajerial dan administrasi dari pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi menjadikan wajib belajar 12 tahun belum tercapai. Compulsory education for 12 years in reality in the Bogor District area Abstract: The purpose of this research is to map the condition of access to education in general in Bogor district, find out what policies the Bogor district government has made in implementing the 12-year fair, find out the carrying capacity of stakeholders, educational facilities for marginalized people (ABK), and unravel the power relations between governance in education management. The method used is case studies with in-depth interviews and focus discussion (FGD) techniques. The data collected is in the form of geographical data for the district. Bogor, population, number of students, dropout rate, number of students with disabilities (ABK), access to education, student access to schools, public transportation, government policy development, financing and carrying capacity of infrastructure and superstructure, stakeholder power relations. The results of reality research in Bogor district, parents' and society's awareness of education is low, access to education is not evenly distributed in every region, culture and tradition make not familiar with digital technology, and the disconnection of managerial and administrative coordination from the district regional government with the provincial government makes it mandatory 12 years of learning has not been achieved.]]>
