Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

OTONOMI DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (STUDI MENGENAI PEMEKARAN DI KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI RIAU) Wahidin Wahidin; Firdaus Firdaus; M. Ihsan M. Ihsan
Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v2i2.10632

Abstract

Pemekaran wilayah berpotensi menimbulkan kemajuan atau kemunduran bagi suatu daerah karena pemekaran wilayah bersifat rentan dalam tahapan perkembangan pemerintahan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa dalam konteks pemekaran, peningkatan kesejahteraan menyiratkan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil sampel daerah propinsi Riau yang telah mengalami beberapa kali pemekaran daerah khususnya daerah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian filed research dengan pendekatan doctrinal research dimana kajian kepustakaan menjadi data primerdalam bentuk indikator kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kabupaten Rokan Hulu pasca Reformasi telah berkembang menjadi daerah yang tidak hanya mampu menyusul berbagai indicator kesejahteraan dari wilayah induknya kabupaten Kampar namun juga bahkan akulturasi budaya masyarakat pendatang telah menempatkan kabupaten ini menjadi mandiri.
RESPON MASYARAKAT PESANTREN KOTA PEKANBARU TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRRI Wahidin Wahidin
Kutubkhanah Vol 14, No 2 (2011): Juli - Desember 2011
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.494 KB) | DOI: 10.24014/kutubkhanah.v14i2.257

Abstract

Pernikahan atau yang lazim disebut Perkawinan, dalam Islam sebagaimana didasarkan pada QS.al-Nisa’ ayat 3, dan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3) pada azasnya adalah monogamy, yaitu bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun demikian, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia keduanya membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan tertentu. Aturan hukum tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang pria untuk berpoligami dirasakan amat menyulitkan bagi sementara pihak sehingga untuk tetap dapat melaksanakan hajatnya dalam berpoligami, maka jalan yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama), atau yang lebih dikenal istilan Nikah Sirri. Fenomena Nikah Sirri telah banyak menimbulkan respon pro dan kontra, sikap positif dan negatif, baik di kalangan pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia umumnya, termasuk masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Fenomena Nikah Sirri ini menjadi semakin lebih menarik untuk diteliti karena selain pelakunya tokoh agama, pejabat negara, masyarakat awam, juga masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan di 14 Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil sebanyak 502 orang dari 5.020 populasi yang ada, dari angket disebarkan kepada mereka ternyata responden yang mengembalikan lembar angket kepada penulis sebanyak 435 responden dan dari jumlah tersebut yang tidak dapat diolah karena rusak sebanyak 35 lembar angket. Dengan demikian, maka jumlah angket yang dapat diolah dengan tabulasi dan perhitungan sebanyak 400 lembar angket. Karakteristik responden terdiri dari responden terdiri dari Kyai/Buya/Ustadz sebanyak 135 orang (33,75%), Ustadzah 65 orang (16,25%), sebanyak dan sisanya yang terbanyak adalah Santri/Alumni sebanyak 200 orang (50,00%). Respon masyarakat Pondok Pesantren terhadap fenomena nikah sirri di Kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan negatif. Respon tersebut secara detail terbagi ke dalam tiga kelompok yang keseluruhannya bersifat negatif, yaitu : (1)Respon masyarakat respon yang berupa komentar dan pendapat masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,8%, (2) Respon yang berupa sikap masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 51,2% dan (3) Respon yang berupa tindakan masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,0%.
Financial management of young families within the framework of Islamic methodology Wahidin Wahidin
The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Vol. 2 No. 2 (2023): The International Conference on Education, Social Sciences and Technology
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/icesst.v2i2.328

Abstract

The focus of this research is on the significance of prudent financial management in the context of Islamic consumption. Young families face complex financial challenges, and understanding the principles of Islam in financial management can provide a solid foundation for both financial and spiritual well-being. The objective of the study is to identify the impact of financial management on young families within the framework of Islamic consumption. The problem formulation involves a general overview of the financial challenges faced by young families and the importance of implementing Islamic principles. The research aims to analyze financial challenges, explore Islamic principles, and develop effective strategies in the financial management of young families. This article is a literature review utilizing qualitative methods. Document data is collected from relevant journals and books and analyzed using content analysis methods. The research findings indicate that financial management within the framework of Islamic consumption has a positive impact. Young families actively applying Islamic principles experience improved financial well-being, spiritual balance, and a positive contribution to society through business practices and investments aligned with Sharia principles
Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang Dayu Annisa Mardhotillah; Johari Johari; Wahidin Wahidin
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): USRATY : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8416

Abstract

The determination of child support rights in the Bangkinang Religious Court following the issuance of SEMA Number 4 of 2016, as well as to evaluate the implementation of child support determinations according to the theory of legal certainty. This study is a field research conducted at the Bangkinang Religious Court, where the author gathers concrete data and information through observations and interviews. The focus of this research is on the implementation of SEMA Number 4 of 2016, particularly regarding the authority of judges in determining child support post-divorce in the divorce lawsuit cases of 2023 at the Bangkinang Religious Court. This is crucial because there are several rulings that do not specifically stipulate the father's obligation to provide for his child. Judges should have the ex officio right to determine the nominal amount of child maintenance that must be borne by the father, in accordance with the provisions outlined in SEMA No. 4 of 2016. The lack of clarity regarding the father's obligation towards children after divorce has the potential to cause legal uncertainty in the fulfilment of child maintenance, which in turn can interfere with the welfare of children after divorce. Therefore, this study recommends that judges provide clearer decisions regarding the amount of child maintenance, while still considering the father's financial capacity. In addition, any regulations or procedures relating to the implementation of court administration need to be carefully considered, given their impact on the welfare of children after the decision.
Violence Against Children (Child Abuse) in an Islamic Legal Perspective Putra Rahmadani; Sofia Hardani; Wahidin Wahidin
AL-FIKRA Vol 23 No 2 (2024): Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence against children is a serious problem that occurs in Indonesia. In Islam, violence against children is strictly prohibited and is considered an act that harms children and violates their rights. The aim of this research is to find out how Islamic law is applied in handling cases of violence against children (Child Abuse) in Indonesia. The method used in this research is literature study, by collecting data from primary and secondary sources related to this topic. The research results show that the application of Islamic law in handling cases of violence against children in Indonesia is not optimal. Several factors such as the community's lack of knowledge about Islamic law, lack of support from the authorities, and lack of skilled human resources in handling cases of violence against children are obstacles to the application of Islamic law in handling these cases. Therefore, efforts are needed to increase public understanding of Islamic law and strengthen cooperation between the authorities and the community in handling cases of violence against children. It is hoped that this research can make a positive contribution to efforts to handle cases of violence against children in Indonesia through a more optimal application of Islamic law.Keywords: Children, Violence, Education, Islamic Law