Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERKARA MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Sofia Hardani; Asmiwati Asmiwati; Dewi Nofrita
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol 17, No 2 (2018): Marwah
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/marwah.v17i2.4810

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kasus-kasus mafqud yang diajukan ke Pengadilan Agama di Provinsi Riau, bagaimana proses penyelesaian perkaranya, dan bagaimana analisis gender terhadap kedua permasalahan tersebut. Di Pengadilan Agama di provinsi Riau, peristiwa mafqud disebut dengan suami ghaib, yaitu kepergian suami dalam waktu yang lama tanpa diketahui keberdaannya. Kasus-kasus mafqud yang terjadi sangat terkait dengan kondisi personal dan kondisi rumah tangga pasangan. Hal ini meliputi tingkat pendidikan, tradisi, usia perkawinan, pekerjaan, dan hubungan dalam rumah tangga. Proses perkara ghaib lebih lama pada tahap pemanggilan dibanding perkara cerai gugat, akan tetapi proses sidangnya cukup singkat karena tidak adanya pihak tergugat, dan diputus dengan verstek. Dalam perspektif gender, ghaibnya suami adalah salah satu bentuk perbuatan yang zalim dan tidak bertanggung jawab.Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari kondisi latar belakang personal dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan akan hukum-hukum agama, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan rendahnya penghasilan.Oleh karenanya, mereka perlu mendapatkan penyadaran akan tanggung jawab berumah tangga, mendapatkan pembinaan mental dan keagamaan serta pekerjaan yang layak. Perempuan yang ditinggal ghaib perlu mendapatkan perlindungam, baik sosial, psikis, maupun ekonomi
Penguatan Dimensi Sosial Keluarga melalui Teknik Reframing untuk Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Kelompok Ibu Rumah Tangga Perumahan Gemilang Sukma Erni; Hasgimianti Hasgimianti; Sofia Hardani
Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/sb.v18i1.13032

Abstract

Data menunjukkan bahwa tingkat stress pada perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga semakin tinggi setiap tahunnya. Sementara masyarakat masih malu dan menganggap tabu bila mengkomunikasikan masalah keluarga yang dihadapi dengan orang lain. Dampaknya adalah keterpurukan sosio emosional yang dapat menimbulkan penyakit fisik dan psikis.  Penelitian tindakan ini dilaksanakan untuk menguatkan kemampuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh ibu rumah tangga melaaui metode refraaming. peneltian tindakan ini melibatkan 25 orang ibu rumah tangga.  Hasil yang diperoleh menunjukkan terjadi penguatan emosional yang mempunyai masalah, meningkatnya kemampuan dan keberanian berkomunikasi, merasa tenang dan lebih ceria. Simpulan kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan penguatan dimensi sosial dapat membantu meringankan beban masalah yang dihadapi masyarakat.
The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia Jumni Nelli; Afrizal Mansur; Zulkifli Zulkifli; Maghfirah Maghfirah; Sofia Hardani; Izzah Nur Aida
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i1.7392

Abstract

This research aimed at finding out the meaning of a divorce suit for a working wife and to prove that economic problems caused by the husband’s immorality are the reason a working wife files a divorce suit. The data sources in this study were documentation and interviews with 13 wives who filed for divorce at Pekanbaru Religious Court in 2019-2020, Indonesia. Alfred Schutz’s phenomenological method of “because to” motive and “In order to” motive was used to analyse the data. The results of the study shows that the reason for “because to” motive was the husbands’ immorality. Meanwhile, the reasons for “In order to” motive were (a) Getting out of the burden of conflict. (b) Getting out of household economic pressure (c) Clarity of status and (d) Freeing oneself from deceit and slander. It can be understood that the meaning of divorce for a working wife for economic reasons is the distribution of emotions of dissatisfaction with the husband’s attitude; escape from physical and mental suffering; freedom; and failure to respect each other. The implications of this research can be used to generalize divorce cases on the grounds of husband’s immorality in Indonesia.
Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial Sofia Hardani; Mukhlis Mukhlis; Iqbal Prima Bratasena
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna filosofis dibalik adanya kewajiban menjalankan ketentuan iddah dan ihdad bagi kaum perempuan yang ditinggal wafat oleh suami. Penelitian ini ditulis dengan metode Kualitatif yang secara spesifik lebih diarahkan kepada penggunaan metode studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa iddah dan ihdad merupakan salah satu syariat yang meningkatkan Pendidikan moral islam khususnya pada Wanita yang ditinggalkan suami. Namun, perlu diketahui bahwa iddah akan berjalan lancar jika suami sudah memenuhi kewajiban nafkah dan hak untuk istri yang ditinggalkan yang diberikan selama menjalankan masa iddah. Dengan melakukan ihdad Wanita yang tersebut akan meningkatkan moral dan citra diri mereka sebagai seorang Wanita yang pernah menikah. Selain itu, diharapkan juga Wanita yang sedang melakukan iddah dan ihdad untuk menghindari kesunyian dengan menggunakan media sosial yang membuat rusaknya iddah dan ihdad mereka. Namun, penggunaan media sosial dengan tujuan mencari uang untuk menafkahi anaknya dengan berniaga dimedia sosial itu diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalani masa iddah dan ihdad.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Keluarga Isteri Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang Muhammad Buchori Zein Purba; Jumni Nelly; Sofia Hardani
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5570

Abstract

Hadhanah merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak atas orang tuanya. Kewajiban orang tua mengasuh anak, telah diatur secara rinci oleh syariat sebagai teori yang paripurna. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hak asuh alias hadhanah ini melahirkan beberapa problematika sosial, khususnya pada kasus cerai mati antara seorang suami dan isteri. Kematian salah satu suami atau isteri, telah menimbulkan ragam opini dan perspektif, pada satu bagian menyatakan bahwa hadhanah itu dimiliki oleh keluarga pihak isteri sementara dalam perspektif yang berbeda menyatakan bahwa ayah memiliki hak untuk menunaikan hadhanah anak tersebut. Hal ini kemudian mneimbulkan konflik sosial, khususnya pada masyaaat adat Desa Pulau Gadang, yang mengambil alih hak asuh anak atau hadhanah tersebut secara musyawarah yang diwakili oleh pemuka adat. Oleh karena itu, penulis merasa terpanggil unutk mengkaji praktik pemberian hak hadhanah masyarakat adat Desa Pulau Gadang ini dalam sebuah karya ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah tentang praktik hadhanah pada masyarakat adat Desa Pulau Gadang, alasan filosofis masyarakat adat Desa Pulau Gadang dalam pemberian hadhanah dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan praktik hadhanah tersebut.Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang berlokasi di Desa Pulau Gadang. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Penulis kemudian menggunakan teknik deskriptif dengan model induksi untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga cara pemberian hak asuh, yaitu pemberian hak asuh secara penuh kepada pihak keluarga almh. Isteri, pemberian hak asuh pada pihak keluarga isteri, dengan biaya pengasuhan dibebankan kepada pihak suami dan yang ketiga dengan cara pengasuhan bersama. Adapun alasan pelaksanaan hadhanah di ats, bertujuan untuk meringankan beban dan bersumber dari agama, meski adat yang memutuskan. Adapun pelaksanaan hadhanah sebagaimana di atas, tetap sah dan dibenarkan oleh agama berdasarkan dalil dan aturan baku di Indonesia. Kata kunci : Hadhanah, anak, adat 
Qiwamah's Reconception of Muhammad Shahrur's Thoughts and Their Implications for the Feminist Movement in the World Jumni Nelli; Adi Harmanto; Sofia Hardani; Kholil Syu'aib; Devi Megawati
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i1.9797

Abstract

This research aims to reconceptualize Muhammad Syahrur's views on the meaning of qiwamah. Muhammad Syahrur stated that the person most worthy of being qiwamah in the household is a woman. This view is different from the Jumhur Ulama which states that the leader in the household is a man. Does Shahrur's thoughts support the world feminist movement? This library research was carried out by examining books related to the research problem. Primary data sources are the books Al Kitab Wa Al Qur'an and Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami by Muhammad Syahrur. Secondary data sources were obtained from other fiqh books and journals related to the problems in this paper. Descriptive analysis uses the content analysis method. The results of the research found that Syahrur is of the view that qiwamah can be played by husband or wife, as long as it has stability in the economic sector and the characteristics of qiwamah, namely shalihat, qanitat and hafizat; because these qiwamah qualities were firmly instilled by Allah, as qualities possessed by women, the ones most worthy of being appointed as qiwamah are women; Even though Syahrur only relies on linguistic analysis, and ignores the study of the context of the Asbab al Nuzul verse, resulting in inconsistencies and meanings that seem forced, Shahrur's thoughts seem to have given encouragement to the feminist movement in the world. Muhammad Shahrur's breakthrough feminist thought influenced the thinking of Muslim women in the world. This can be seen from the change in their mindset, who no longer want to simply follow or be controlled by men. Contemporary Islamic thinkers agree to provide leadership to men and women with conditions, but they do not say that women are the main leaders.
Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah Mitra Kurniawan; Zulfahmi Bustami; Sofia Hardani
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v5i2.3828

Abstract

Purpose – This study aimed to perform a critical analysis of Article 156 (c) of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), which exhibited a legal loophole. The article failed to clearly and unequivocally address the situation where the mother might be capable of caring for the child but the father, despite having the means, refused to provide support. Consequently, in cases where the mother lacked sufficient income, the child could be left abandoned. Methods – This research falls under the category of literature review within the field of Islamic studies, employing a qualitative normative approach. The methodology utilized for data processing and drawing conclusions was content analysis. Findings – The findings of the study underscored the necessity of examining the aforementioned issues through the lens of maqāshid al-syarī'ah, as they are intricately linked to the question of whether the mother's custody should be upheld or if it is more beneficial to transfer it to the party with similar custodial rights. This perspective is crucial as it considers the overarching objectives and principles of Islamic law, guiding the decision-making process towards outcomes that align with the broader aims of justice, welfare, and protection of the child's best interests. Research implications –The theoretical implications encompass the potential expansion of concepts and legal thoughts in Islamic law concerning the protection of children's rights, and provide a foundation for critical reflection on existing legal frameworks. Thus, the research findings may aid in the development of a more inclusive theory of Islamic law that aligns with principles of humanity and justice. Top of Form Originality/value – This study addresses a notable gap in Indonesian Islamic law concerning child custody rights, specifically regarding maternal abandonment. By critically analyzing Article 156 (c) of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), the research identifies a legal loophole affecting children's welfare when mothers lack sufficient support. Unlike previous studies, this research integrates maqāshid al-syarī’ah principles, offering a comprehensive perspective.