Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Hukum Sehasen
Tetti Samosir
Universitas Pancasila
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PROHIBITED ACTIONS FOR BUSINESS ACTORS ON CARRY OUT BUSINESS ACTIVITIES (ANALYSIS OF DOG MEAT SALES AT REGIONAL COMPANY PASAR JAYA SENEN JAKARTA) Syafrida Syafrida; Tetti Samosir; Indah Harlina; M.T Marbun
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v10i1.5651

Abstract

The sale of dog meat at the Pasar Jaya Regional Company, Senen Block III, began with news circulating on social media which was revealed by Animal Defenders Indonesia. The sale has been going on for more than 6 years and every day the trader sells 4 dog meat. The sale of dog meat at the Pasar Jaya Regional Company on Senen violates the regulations for selling at the Pasar Jaya Senen Regional Company, because dog meat is one of the products that cannot be traded. The sale of dog meat violates Law No. 18 of 2012 concerning Food, because dog meat is a type of commodity that cannot be traded. In Islamic law, dog meat is a forbidden food. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, business actors in selling non-halal products must include non-halal signs on their products, which can be in the form of writing or images stating that they are not halal. Traders also violate Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, because business actors in carrying out their business activities do not provide clear information to consumers about the products they sell and do not have good intentions. The problem is what are the forms of violation of Muslim consumer rights in the sale of dog meat and the form of sanctions given to business actors. The research method used is normative research using library data. The results of the study show that the sale of dog meat is a violation of the rights of Muslim consumers because traders do not provide information that the product they sell is dog meat. The sale is carried out close to halal products, this is a violation. The sanction given by the manager of the Pasar Jaya Regional Company on Senen to traders was a warning to business actors to close their stalls. The warning is heeded by business actors by closing their stalls.Key words: Dog meat, Violation, Muslim Consumer Rights
Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia I Ketut Oka Setiawan; Tetti Samosir; Indah Harlina; Erna Amalia
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26133

Abstract

Indonesia is an archipelagic country as well as a pluralistic country in religion, ethnicity, language, and others. The state also guarantees citizens to continue their offspring through a legal marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the marriage law, it is stated that the validity of marriage is based on the law of their respective religions. This means that interfaith marriages cannot be carried out as was the case before this law was introduced. The research method used is descriptive analytical with a juridical normative approach. After an academic study, it turns out that this view is wrong, because the law provides a way out by submitting an application to the local district court so that interfaith marriages can be registered as legal marriages. One example of practice, interfaith marriages carried out at the Surakarta District Court in Stipulation No. 333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Keywords: Interfaith Marriage; Legal Perspective; Human Rights. AbstrakNegara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Negara juga menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan  normatif yuridis. Setelah dilakukan telaah akademik ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Perspektif Hukum; Hak Asasi Manusia
Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara Indah Harlina; Jum Anggriani; Tetti Samosir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.29544

Abstract

Indonesia is a maritime country, where the sea area is larger than the land area. To realize the country's goal of becoming a prosperous country, as stated in the Preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 93/PERMEN-KP/2020 concerning Maritime Tourism Villages was issued, in addition to that there is also a regional regulation for Konawe Regency. North No. 2 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Konawe Regency for 2016-2026 and also North Konawe Regent Decree No. 86 of 2022 concerning Designation of Developing Classification Tourism Villages and Pilot Classification Tourism Villages in North Konawe Regency. This is one of the efforts made by the government to improve the standard of living of the people living in the maritime village. The research method used is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. The results of the study are that the role of tourist villages in the Labenkie Islands is very helpful in improving the welfare of the Labengki peopleKeywords: Tourism, Nautical villages, Welfare AbstrakNegara Indonesia adalah negara bahari, dimana luas laut lebih besar daripada luas daratan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, selain itu ada juga Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupataen Konawe Utara tahun 2016-2026 dan juga Keputusan Bupati Konawe Utara No 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat yang berada di desa bahari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa peran desa wisata di kepulauan Labenkie sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengki.Kata Kunci: Pariwisata, Desa bahari, Kesejahteraan
KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL BERAKIBAT MENJADI TERPIDANA (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020) Husnan Arief; Tetti Samosir
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v5i2.4798

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual yang diputus Pengadilan memenuhi unsur pidana penipuan sesuai pasal 378 jo Pasal 56 ayat 2 KUHP berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 dapat terbebas dari segala tuntutan hukum karena sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa data dan tipe penelitian diskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa akta kuasa menjual tersebut berdiri sendiri, memuat klausul jual beli dan merupakan kuasa mutlak yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah yang dilarang oleh Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga beresiko batal demi hukum, namun dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung membatalkan kedua Putusan diatas dan memutuskan bahwa terhadap kasus ini masuk kedalam ranah administrasi bukan ranah pidana.
Study Of The Political Dynasty “Native Tenganans” In The Government Of Tenganan Pegringsingan Traditional Village Bali I Ketut Oka Setiawan; Tetti Samosir
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5731

Abstract

The Indonesian state is a unitary state in the form of a republic. Still, in practice, there are dynastic politics of the "Native Tenganans" in the government of the traditional village of Tenganan Pegringsingan Bali. This contradictory situation needs to be questioned regarding its legality, occurrence, and how to maintain this political dynasty. This short research used descriptive analysis with an empirical normative approach. Data is presented in narrative form and analyzed qualitatively. The research results revealed that the legality of the "Native Tenganans" political dynasty in village government can be found starting from the basic state law and Law No. 6 of 2014 concerning villages. This political recognition also includes the existence of the political dynasty of Native Tenganans. In line with the country's politics, the origins of the Native Tenganans dynasty were obtained from the king of Karangasem as a reward for providing services to the ancestors of the Native Tenganans for a piece of territory (village) complete with its system of government. The way to maintain the political dynasty of the Native Tenganans is determined by establishing a militant character through Matruna Nyoman Education for the next generation, requiring their descendants to enter into endogamous marriages, and determining the benefits of land in the village area as joint ownership for the welfare of its citizens.
Accountability of Land Deed Officials (PPAT) in Overcoming Duplicate and Overlapping Certificates in Indonesia Fitra Rahmadani; Fotri Apik Rakhmawati; Noor Hidayah; Tetti Samosir; St. Muslimah Suciati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6280

Abstract

The formation of the problem of double or overlapping certificates in Indonesia is a crucial issue caused by various factors, such as weak land administration systems, invalid data, lack of physical verification, and inaccurate land boundary mapping. This study aims to analyze the factors that cause double and overlapping land certificates in Indonesia and efforts to provide legal accountability for PPATs related to the existence of double and overlapping land certificates in Indonesia. This study is a juridical-normative study with a conceptual and legislative approach. The results of the study confirm that the Land Deed Making Officer (PPAT) has legal responsibility for errors or violations committed, both in administrative, civil, and criminal aspects. The level of error of PPAT in issuing deeds related to double or overlapping certificates is the basis for determining the form of legal accountability that can be imposed. Therefore, supervision and law enforcement of PPATs are very important to ensure legal certainty and maintain public trust in land transactions.
Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli Arina Husnawati; Adnan Hamid; Tetti Samosir
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.909

Abstract

The role of PPAT in land registration is to assist the Head of the Land Office to carry out certain activities in land registration, one of which is by facilitating and assisting taxpayers in paying BPHTB. The problem in this thesis is regarding the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights and the actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks. This thesis, using normative legal research methods (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights is not regulated in laws and regulations, so it is not the authority of PPAT to make payments of BPHTB tax fees. However, because the PPAT has received the deposit of BPHTB tax fees from his client, the PPAT must be responsible in his position to deposit the BPHTB tax fees, this deposit of BPHTB tax fees is carried out because he has been trusted by his client. The actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks, namely the PPAT can be held criminally responsible for committing a criminal act of embezzlement, civil there is a loss to another person and the PPAT PP and the code of ethics and committing a violation of Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 6 of the PPAT Code of Ethics.
Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Kewenangan pada Masa Cuti Listya Sari Pertiwi; Tetti Samosir
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1997

Abstract

A notary is very likely to be exposed to legal entanglements, not only internal factors that come from oneself, such as carelessness, non-compliance with procedures, or violations of Professional Ethics, an example is when the notary exercises his authority during the leave period. This study is a normative study that studies the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts, and legal norms. Normative legal research can also be regarded as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. It can also be said that legal research is carried out to produce arguments, theories, or concepts as prescriptions or answers to the problems faced. In this provision, the Notary who is on leave is obliged to appoint a replacement notary to carry out his authority and responsibility, so that the notary concerned is no longer authorized to carry out the duties of his position until the leave period ends. If the notary continues to exercise this authority, the resulting deed is not within the provisions, the Notary who is on leave is obliged to appoint a replacement notary to exercise his authority and responsibility, so that the notary concerned is no longer authorized to carry out his duties until the leave period ends. If the notary continues to exercise this authority, the resulting deed does not meet the formal requirements of the authentic deed as stipulated in the UUJN, and therefore loses its authenticity value. The deed can only be considered as a deed under hand that does not have perfect force of proof. This situation not only violates the normative provisions, but also damages the joints of professional ethics which requires the integrity and obedience of notaries to the law and code of ethics.
Pertanggung Jawaban Hukum bagi Notaris yang Tidak Saksama dalam Penyerahan Sertifikat Tanpa Persetujuan Para Pihak: (Studi Kasus Putusan PN 196/PID.B/PN DPS) Risquita Putri Raco; Tetti Samosir; Indah Harlina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2299

Abstract

This study discusses the liability of a Notary, acting as a public official, in relation to the embezzlement of land ownership certificates entrusted to them during the process of a binding sale and purchase agreement. The issue arises when the Notary fails to hand over the certificate to the rightful party, thereby creating opportunities for misuse and resulting in legal harm. The purpose of this study is to analyze the elements of the criminal act of embezzlement as stipulated in Article 372 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in connection with the Notary's responsibility, and to examine the legal protection available to parties who suffer losses due to the Notary’s lack of due care. This thesis employs a normative juridical method with a statutory approach, literature review, and case study based on court decisions. The findings show that a Notary can be held legally accountable—criminally, civilly, or administratively— if proven to have committed embezzlement or been negligent in the exercise of their authority. Storing land certificates without a legal basis or in bad faith constitutes a violation of the Notary’s obligations as regulated under the Notary Office Law (UUJN) and the Notarial Code of Ethics. The conclusion drawn from this research is that Notaries bear legal responsibility for documents entrusted to them, particularly in upholding trust and ensuring legal certainty for all parties involved. Strengthening oversight and the enforcement of sanctions is necessary to prevent abuse of authority by Notaries.
Co-Authors Adnan Hamid Arina Husnawati Erna Amalia Fitra Rahmadani Fotri Apik Rakhmawati Husnan Arief I Ketut Oka Setiawan I Ketut Oka Setiawan Indah Harlina Jum Anggriani Listya Sari Pertiwi M.T Marbun Noor Hidayah Risquita Putri Raco St. Muslimah Suciati Syafrida