Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Nita Nurliawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Model Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi Satria Surya Hidayat; Endang Wirjatmi Tri Lestari; Nita Nurliawati
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/tdf08g14

Abstract

The research aiming for analyze governance conditions​ collaborative in the Land program Agriculture Food Sustainable Development (LP2B) in Sukabumi City and formulating a governance model collaborative which can applied to solve the existing problems. The research​ use theory collaborative governance by Ansel and Gash. This theory covers four dimensions main: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The research used qualitative approach with Soft System Methodology (SSM). The results of this study show that collaborative governance in the LP2B program has not been optimal. Some identified problems show imbalance power bargain between stakeholder interest at the stage of starting condition, weakness in institutions design that cause roles and responsibilities of stakeholders is not clear, and obstacle in the collaborative process that resulted in lack of synergy and involvement between government, farmers, and private sector. The research gives important outlook about factors that need to be considered fixed for improve collaborative governance in the LP2B program, as well as offer model recommendations to solve problems which found in every dimensions.
Analisis Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Rosmini, Rosmini; Nita Nurliawati; T Gedeona , Hendrikus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3500

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT). Penetapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga untuk memadukan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi. Kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif pada peningkatan perkembangan kawasan transmigrasi. Kenyataannya penerapan kebijakan KIPT di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan diduga masih belum optimal. Penyelenggaraan transmigrasi pada kawasan tersebut belum memaksimalkan keterlibatan lintas sektor sehingga berdampak pada rendahnya indeks perkembangan kawasan transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Panduan teori menggunakan teori George Edward III yang bernama implementing public policy. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIPT masih belum mampu secara optimal membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan yang terkait sehingga indeks perkembangan kawasan transmigrasi Salimbatu belum optimal tercapai. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan namun belum optimal. Ketidakoptimalan capaian tujuan itu disebabkan oleh faktor kebijakan tersebut telah disosialisasikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan didukung dengan informasi kawasan transmigrasi yang lengkap serta dukungan Kepala Daerah yang cukup baik. Beberapa kendala yang masih ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu belum efektifnya komunikasi antar tim yang terlihat dari minimnya sosialisasi dan media komunikasi yang dilakukan; ketersediaan SDM sekretariat tim yang belum memadai terutama dalam kaitan dengan pengelolaan anggaran dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu; Aspek sumber daya, diperlukan penambahan pegawai sekretariat tim KIPT dan kewenangan untuk mengintervensi anggaran yang mendukung program perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan aspek dukungan berbagai aktor lintas sektor yang belum maksimal dan insentif yang belum memadai bagi para pelaksana kebijakan di level operasional; serta ketiadaan SOP dalam kaitan dengan koordinasi implementasi kebijakan ini. Disposisi masih diperlukan optimalisasi kontribusi lintas sektor dan pemberian penghargaan atau insentif bagi pelaksana kebijakan serta dalam aspek struktur birokrasi diperlukan penyusunan SOP terkait implementasi KIPT.
Co-Authors Endang Wirjatmi Tri Lestari Rosmini Rosmini Satria Surya Hidayat T Gedeona , Hendrikus