Iskandar Iskandar
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal HAM Vol 12 No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.385-404

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tahun 2019, KPPA mencatat 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Kondisi ini mewajibkan negara mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan orang melalui fasilitasi pembuatan regulasi, diplomasi antar negara transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. UU TPPO tidak menimbulkan efek jera karena memberikan sanksi rendah. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban, serta menetapkan hukuman yang dapat menjerakan pelaku.
Unauthorized Commercial Photography of Runners in Dago, Bandung: An Empirical Juridical Analysis under Islamic Economic Law, the ITE Law, and Personal Data Protection Law Moch Adam Nuralif; Cucu Susilawati; Iskandar Iskandar; Dian Herdiana; Jaenudin Jaenudin
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i2.293

Abstract

This study aims to examine the practice of taking photos without permission of runners in the Car Free Day Dago area, Bandung, which is carried out without any prior agreement between the photographer and the runners as the subjects of the photos. The main issues discussed include: how this practice takes place in the field, whether the practice is in accordance with Islamic economic law particularly regarding the validity of the ijarah contract and the principle of justice in muamalah as well as how the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP) regulate the capture, storage, and dissemination of runners' photos on digital platforms without consent. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that this practice occurs under conditions of systematic contractual vacuum, contains elements of gharar and tadlis al-katman that undermine the validity of the ijarahcontract under Islamic Economic Law, while simultaneously violating Article 26 of the UU ITE and the consent principle under the UU PDP, thereby exposing photographers to potential legal consequences of an administrative, civil, and criminal nature. Further research with a larger sample and a multidisciplinary approach is strongly recommended.