Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Slamet Muryono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ABSTRACT Limitations of the existence of natural resources, especially land, is increasingly felt both by the government as the manager of the land and the community as users of the land. Not only due to the increasing number of residents, but its speed of development is always in need of land to make the land users isincreasingly competitive. The object of the research is the use of land at the sites. LANDUSE is further correlated with the RTRW and LP2B for licensing the use of land in order to control the use of land. Instruments used in controlling the use of land consisting of Land Use Map (PT), Map of Spatial Plan (RTRW), and Sustainable Agricultural Land Map (LP2B). Conformity between the land use control instruments can be explained that the PT map with RTRW map, 77.58% rate of compliance in accordance with RTRW and 21.87% mismatch, while 0.55% of roads and rivers fit between PT and RTRW. Among LP2B map with PT map, 75.55% level of compliance in accordance with the LP2B direction, and mismatch much as 24.45%. Among RTRW map with LP2B map, compliance level is 89.45% in accordance with the LP2B direction, and 10.55% is not available.Keyword : Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land INTISARI: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung. Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannya adalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan 21,87 % tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan LP2B 89,45 % sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.

Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Slamet Muryono; Agung Nugroho Bimasena; Asih Retno Dewi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The Land Use Balance (NPGT), among others, is a balance between Land Use and Regional Spatial Planning (RTRW). One of the government’s efforts is to control land in the regions, regional conditions can be adjusted to the ideal conditions in accordance with the needs in the future. One of the environmental control instruments used by implementing the Regional Spatial Plan. This research was carried out using overlapping analysis to analyze and calculate the use of land with the spatial plan in all districts/city in Yogyakarta Special Region during the period 2010-2017. The results showed that there was a discrepancy between NPGT and the RTRW in Yogyakarta Special Region. The highest inconsistency occurred in Kulonprogo Regency at 57,11%, and the lowest in Gunungkidul Regency at 20,06%. The impact of these mismatches is that land use control in DIY is not optimal. NPGT in DIY is not optimally utilized in the preparation/revision of the RTRW. Keywords: Balance of Land Use, Land Use, Regional Spatial PlanIntisari: Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) antara lain merupakan perimbangan antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis tumpang susun peta untuk menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara NPGT dengan RTRW di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo sebesar 57,11%, dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 20,06%. Dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah kegiatanpengendalian penggunaan tanah di DIY menjadi tidak optimal. NPGT di DIY tidak optimal dimanfaatkan dalam penyusunan/revisi RTRW.Kata kunci: Neraca Penatagunaan Tanah, Penggunaan Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Slamet Muryono; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.431

Klaten Regency is one of the potential food barns in Central Java, but its existence is increasingly threatened because the conversion of agricultural land continues to increase. This study aims to map the potential of sustainable food agricultural reserves (LCP2B) to support the spatial data presentation for the determination of Sustainable food agricultural land (LP2B). The research was conducted through spatial analysis by overlaying the existing land use data with Spatial Planning Map. The results of the study showed that in Klaten District there was 30,703 Ha. or 46.84% of the potential land for LP2B and the potential land for LCP2B location is 6,877 Ha or 10.49% so that the potential area of LP2B and LCP2B is 37,580 Ha or 57.33% of the total area of Klaten Regency. Overlay results show that the LP2B Potential Location is appropriate with the RTRW which is 25,413 Ha or 38.77% and the inappropriate is 40,143 Ha or 61.23% of the total area of Klaten Regency. The efforts to protect LP2B in Klaten Regency need to be immediately encouraged through the establishment of Regional Regulations accompanied by complete and accurate spatial data so that the sustainability of increasingly urged food agriculture lands can be realized. Determination of LP2B to prevent the conversion of agricultural land is expected to be able to realize food security and support the sustainability of the livelihoods of most people who work as farmers.Keywords: Food Security, LP2B, LCP2B Potential Map, Land Use.Intisari: Kabupaten Klaten merupakan salah satu lumbung pangan potensial di Jawa Tengah, namun keberadaanya semakin terancam karena konversi lahan pertanian terus meningkat. Kajian ini bertujuan memetakan potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) guna mendukung tersajinya data spasial untuk penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian dilakukan melalui analisis spasial dengan melakukan overlay data penggunaan tanah dengan peta RTRW. Hasil kajian menunjukkan di Kabupaten Klaten terdapat 30.703. Ha atau 46,84 % potensi lahan untuk LP2B, dan potensi lahan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Hasil overlay menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW yakni seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dan ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong melalui penetapan Peraturan Daerah disertai dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat terwujudkan. Penetapan LP2B dengan maksud mencegah terjadinya konversi lahan pertanian diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan serta mendukung keberlanjutan penghidupan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor agraris. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, LP2B, Peta Potensi LCP2B, Penggunaan Tanah.

Model Spasial Penentuan Lokasi untuk Objek Bank Tanah di Kabupaten Sleman Arfian Arfian; Slamet Muryono; Sudibyanung Sudibyanung
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The conception of a land bank is intended as an activity undertaken by the Government to provide land, which will be allocated for future use for various development purposes. Implementation of land bank can not be separated from spatial data. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) both at Provincial and Regency/City Land Offices is deemed necessary to contribute on the realization of the institution of land bank in providing spatial data. This study aims to determine and demonstrate spatial model in determining the location f of land banks based on land market data and physical characteristics of the soil in Godean Sub-district, Sleman Regency.The research used descriptive qualitative method with spatial approach technique. Space variable was considered as the main variable in each analysis and sampling method. The subject of land bank was considered as land that allegedly indicated as abandoned land. The data was obtained from interview, observation and document studies. The results showed: (1) To determine object of land for land bank purpose, several spatial data obtained from Land Office of Sleman Regency were used, which are Administration Map, Land Use Map (2017), Land Capability Map, Land Value Zone Map (2017), Distribution Land Value Map (2018); and Abandoned Land Map. (2) Spatial model of land bank using Dynamics Spatial Model Land Banking has three main components, which arepotential abandoned land, soil physical characteristics, and land market data. The three components has characteristic of the dimension of space, time and process dynamics, related to the processes in the earth science, ecology, sociology and economics.Keywords: object of land bank, spatial data, land physic, land market. Intisari: Konsepsi bank tanah dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari untuk berbagai kepentingan pembangunan. Penyelenggaraan bank tanah tidak dapat lepas dari data spasial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baik di Kantor Wilayah Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/ dipandang perlu membantu mewujudkan lembaga bank tanah dalam hal penyediaan data spasial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan model spasial dalam penentuan lokasi untuk penyelenggaraan bank tanah berdasarkan data pasar tanah dan karakteristik fisik tanah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (spatial approach) dimana variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis dan metode sampling yang menjadi sampel yaitu persebaran objek bank tanah yaitu tanah yang diduga terindikasi tanah terlantar. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penentuan lokasi objek tanah untuk bank tanah dilakukanmemanfaatkan data spasialyang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; yakni meliputi, Peta Administrasi; Peta Penggunaan Tanah Tahun 2017; Peta Kemampuan Tanah; Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2017; Peta Persebaran Nilai Tanah Tahun 2018; dan Peta Tanah Terlantar.(2)Model spasial bank tanah menggunakan metode Dynamics Spatial Model Land Bankingmemiliki tiga komponen utama, yaitu tanah yang diduga terindikasi terlantar, karakteristik fisik tanah, dan data pasar tanah, yang memiliki dimensi ruang, waktu dan proses dinamiknya, baik yang terkait dengan proses-proses dalam ilmu kebumian, ekologi, sosiologi maupun ekonomi. Kata kunci: objek bank tanah, data spasial, fisik tanah dan pasar tanah

Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Hepi Ratna Wulan Nur Habibah; Suharno Suharno; Slamet Muryono
Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The rapid development in Tasikmalaya City can make people prosperous or miserable. Therefore, planned development should be a sustainable development. Land Technical Consideration plays an im-portant role in realizing sustainable development so that in its implementation it is necessary to pay attention to the aspects of land use. The purpose of this research is to know and describe how land use aspect in giving technical consideration of land in order to realize sustainable development. The method used in this research is descriptive qualitative method with spatial approach. Aspects of land use that need to be considered in the Land Technical Consideration are land Capability, land availability, spatial planning, and area of Food Sus-tainable Agriculture. Tasikmalaya City Region according to the land use aspect which is suitable for 20,529 km ² of housing directive intended for Land Technical Consideration in the framework of Permit for Housing Location, while for food agriculture area of 7.584 km ² is intended to not be given Land Technical Considera-tion for Land Use Change Permit. In order to realize sustainable development, Land Technical Consideration can be used as a means of controlling land use.Keywords: land use, sustainable developmentIntisari: Pesatnya pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat mensejahterakan atau menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan hendaknya merupakan pembangunan berke-lanjutan. Pertimbangan Teknis Pertanahan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek tata guna tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana aspek tata guna tanah dalam pem-berian pertimbangan teknis pertanahan agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (Spatial Approach). Aspek tata guna tanah yang perlu diperhatikan dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan dian-taranya adalah kemampuan tanah, ketersediaan tanah, tata ruang, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wilayah Kota Tasikmalaya menurut aspek tata guna tanah yang sesuai untuk ara-han perumahan seluas 20,529 km² ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rang-ka Izin Lokasi Perumahan sedangkan untuk pertanian pangan seluas 7,584 km² ditujukan agar tidak diberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Da-lam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah.Kata Kunci: tata guna tanah, pembangunan berkelanjutan

Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan) Utami Anggraini; Slamet Muryono
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The ministry of ATR/BPN as a public servant requires a change in the current manual system used to store and manage land documents which is considered ineffective and inefficient because requiring a lot of time and power to distribute document. Document search is difficult and requires a long time if the documents aren’t stored appropriately. One of the land offices which have implemented digital land document management is the Land Office of Lubulinggau. The purpose of this study is to determine digital land document management and to determine the prospect of using it for land services. The research method in the present study was qualitative method with descriptive approach. The utilization prospect was analyzed by SWOT. Based on the research result digital land document management in the Land Office of Lubuklinggau used Land Document Information Application (i-Wak). The utilization prospects of digital land document management were: first, relatively faster land document search than the manual system could improve public services. Second, it was a crosscheck of data on GeoKKP and documents in the archives. Third, human resources (HR) can be trained with certain program to manage land documents. Fourth, it could be strengthened by legislations on digital documents and management by the central government. Fifth, there was electronic land document application media with central database, which was electronic land document management system (SLOKA ETNIK).Keywords: digital land document, land office, utilization prospect Intisari: Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu perubahan terhadap pengelolaan dokumen pertanahan dari manual ke digital karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen sulit dilakukan apabila dokumen tidak disimpan dengan teratur. Salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan warkah secara digital adalah Kantor Pertanahan Kota Lubulinggau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan prospek pemanfaatannya untuk pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk prospek pemanfaatannya dianalisis dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah digital menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Prospek Pemanfaatan yang diperoleh adalah: pertama, pencarian warkah relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Kedua, suatu kegiatan kroscek data yang ada di Aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip. Ketiga, bisa dilakukan pelatihan SDM dengan program tertentu untuk pengelolaan warkah. Keempat, dapat diperkuat dengan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen digital oleh pemerintah pusat. Kelima, alternatif media aplikasi warkah elektronik dengan database terpusat yaitu SLOKA ETNIK.Kata Kunci: warkah digital, kantor pertanahan, prospek pemanfaatan

Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Rachman Andriawan; Rochmat Martanto; Slamet Muryono
Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Agriculture is a strategic sector that has an important role in the economy and food security. However, from time to time agricultural land is increasingly eroded due to land conversion. This study aims to map the potential for LP2B in Magelang city as well as map the suitability of LP2B potential. The method used in this study is qualitative with a spatial approach to the determinant of LP2B potential variables by land use of paddy fields to produce LP2B Potential Maps in Magelang City and their conformity with the RTRW. Of all paddy fields covering 215,817 ha, 52.68% has high potential (K1); 41.7% potential (K2); and 5.62% less potential (K3). Paddy fields has conformity with LP2B and agricultural area K1: 37.59%; K2: 23.64%; K3: 4.36%. Paddy fields has discrepancy K1: 15.1%; K2: 18.06%; K3: 3.36%.

Membangun Sistem Informasi Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Feris Adisca Nugraha; Slamet Muryono; Westi Utami
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The government is currently trying to provide excellent service for the community, as part of sustainability and upholding of the government system. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) established Land Information System (SIP) as the basis to manage land information at parcel based. Currently, Land Office of Sukoharjo Regency runs the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program as well as to map all parcels in the district to organize existing maps into a single map, called as “Kabupaten Lengkap”. This study aims to build a parcel-based land database to support the acceleration of “Kabupaten Lengkap” program and strengthen of both spatial and juridical of land information. The research used Research and Development method, by created a field-based information system regarding land use. The research location is in Blimbing Village, Gatak District, Sukoharjo Regency, Central Java Province. The results showed that land use information system facilitates the identification of land use based on fields and other information related to the object and subject of land parcels. Pemerintah saat ini berupaya melaksanakan pelayanan prima untuk masyarakat, yang menjadi bagian dari keberlangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikannya dengan membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP) dalam rangka penyajian informasi pertanahan. Saat ini, Kantor Pertanahan (kantah) Kabupaten Sukoharjo menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus proyek Kabupaten Lengkap dan berusaha menata peta-peta yang telah ada untuk dijadikan peta tunggal. Penelitian ini bertujuan membangun basis data pertanahan berbasis bidang tanah yang dapat menunjang percepatan pelaksanaan menuju kabupaten lengkap serta mendukung penguatan informasi baik spasial maupun yuridis. Metode penelitian dengan Research and Development yaitu membuat Sistem Informasi mengenai penggunaan tanah berbasis bidang. Lokasi penelitian berada di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi penggunaan tanah mempermudah proses identifikasi penggunaan tanah berbasis bidang serta informasi lain terkait obyek dan subyek bidang-bidang tanah.Kata kunci: Sistem Informasi, Penggunaan Tanah, Berbasis Bidang

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search