Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah di Kabupaten Pangandaran Fakhrizatullah, Rizka; Martanto, Rochmat; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.Keyword: tourism, facilities and infrastructure, thematic maps. Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.

Penyiapan Data Spasial dan Tekstual Secara Partisipatif untuk Penerapan Aplikasi Quick Response Code Henry Yudi Arnanda; Rochmat Martanto; Nuraini Aisiyah
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) require the completion of work quickly and accurately. Technological advances also make it easier for human’s activity. PTSL has 4 categories, one of it is called 4th category, which also requires a fast completion. This study aims to find out how the processes and problems about the preparation. Another aims is to find out how the community make a participation for it. The data obtained from the Research and Development (R & D) method, where in its implementation using participatory observation techniques. The result from this research is a map contained location of the parcel which is simplified into the QR Code. This map has a function as the PTSL work map and also completion for K4. The involvement of the community for the process of preparing spatial and textual data brings benefits to the government and the community itself. Completion of BPN's strategic programs, especially PTSL, can be faster and it can reduce public protests related to BPN services.Keywords : Spatial data, Textual data, Technology, QR Code, People’s Participation.Intisari: Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuntut penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kemajuan teknologi juga semakin mempermudah setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan manusia. Pada pelaksanaannya PTSL memilki 4 kategori salah satunya adalah kategori 4 yang juga membutuhkan penyelesaian yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan problem serta bentuk partisipasi masyarakat. Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh melalui metode Research and Development (R&D), dimana dalam pelaksanaannya menggunakan teknik observasi partisipatif. Hasilnya adalah peta desa lengkap dengan informasi letak posisi bidang tanah yang disederhanakan ke dalam bentuk QR Code sebagai peta kerja PTSL dan penyelesaian plotting K4. Perlibatan masyarakat untuk proses penyiapan data spasial dan tekstual membawa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Penyelesaian program-program strategis BPN terutama PTSL dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan BPN kepada masyarakat.Kata Kunci : PTSL, QR Code, Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) Achmad Kusyaeri; Bambang Suyudi; Rochmat Martanto
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Complete Systematic Land Registration/ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of a working map is an initial requirement in the preparation of PTSL implementation. The implementation of PTSL 2018 in Karanganyar Regency targeted to register 35,195 parcels of land. The registration map can be used as a reference for making PTSL Working Maps. Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to (1) find the community participation in preparing working maps at the Land Office of Karanganyar Regency, and (2) know the use of working maps. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach to describe and examine the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.Keyword: community participation, work map, PTSL. Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh indonesia yang akan diselesai pada tahun 2025. Ketersediaan peta kerja merupakan proses awal dalam persiapan pelaksanaan PTSL. Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL. Optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses penyiapan peta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan sumber data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL

Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Rachman Andriawan; Rochmat Martanto; Slamet Muryono
Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Agriculture is a strategic sector that has an important role in the economy and food security. However, from time to time agricultural land is increasingly eroded due to land conversion. This study aims to map the potential for LP2B in Magelang city as well as map the suitability of LP2B potential. The method used in this study is qualitative with a spatial approach to the determinant of LP2B potential variables by land use of paddy fields to produce LP2B Potential Maps in Magelang City and their conformity with the RTRW. Of all paddy fields covering 215,817 ha, 52.68% has high potential (K1); 41.7% potential (K2); and 5.62% less potential (K3). Paddy fields has conformity with LP2B and agricultural area K1: 37.59%; K2: 23.64%; K3: 4.36%. Paddy fields has discrepancy K1: 15.1%; K2: 18.06%; K3: 3.36%.

Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport Deo Enggartiasto; Setiowati Setiowati; Rochmat Martanto
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The Yogyakarta International Airport Railway Project provides easier access for the public. The implementation of land acquisition for the YIA Airport Railroad has experienced obstacles, namely the length of time providing compensation to people who are entitled to LMAN financing. In addition, there is a problem with the proof of the right to compensation for the land parcels of the 2019 PTSL participants whose certificates were issued after the IPL. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data comes from several parties who are considered important and are directly involved in the land acquisition process. The results showed that the process of paying compensation through LMAN was considered quite long by the community. This is due to the existence of a review and verification process according to separate standard operating procedure outside of Law Number 2 of 2012. Regarding these problems, it is important that land acquisition regulations with LMAN funding be issued. In addition, the delivery of information related to land acquisition to the community is the most important part for the community to cooperate. Proyek Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA mengalami kendala yaitu lamanya pemberian uang ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak pada pembiayaan LMAN. Selain itu terdapat permasalahan alas bukti hak untuk ganti rugi pada bidang tanah peserta PTSL 2019 yang sertipikatnya keluar setelah IPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data berasal dari beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat langsung pada proses pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembayaran uang ganti rugi melalui LMAN dianggap cukup lama oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, LMAN, Review, Verifikasi.

Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara Surung Suranyate Manik; Rochmat Martanto; M. Nazir Salim
Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan merupakan persoalan yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Pagindar, Pakpak Bharat. Realitas tersebut perlu diselesaikan agar hak-hak masyarakat dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraannya. Atas kondisi tersebut, studi ini diawali dengan melakukan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Pagindar. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan dan analisis konten dengan hasil daftar nominatif Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (P4T), peta P4T, peta identifikasi potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terdiri atas penguasaan oleh masyarakat hukum adat, transmigran, dan PT. Gruti. Penguasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan pemerintah perlu menyelesaikan agar masyarakat terjamin keamanan tanahnya. Kebijakan yang dimungkinkan adalah perubahan batas melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (pemberian hak milik) atau perhutanan sosial (izin pemanfaatan/pengelolaan hutan).

Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Purwandari, Sisca Putri; Martanto, Rochmat; Sapardiyono, Sapardiyono; Alfons, Alfons
Widya Bhumi Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i2.246

The rate of conversion of agricultural land to non-agricultural uses in Kaliwates District, Jember Regency, is increasing along with population growth, urbanization, and economic development—threatening the sustainability of local food security. This study aims to (1) analyze the suitability of Protected Rice Fields (LSD) with actual land use, (2) identify the factors causing land use conversion, and (3) formulate control strategies through LSD policies. The data used includes LSD maps, 2023 land use maps, population density data, LSD areas, and land production. The analysis method consists of spatial overlay to measure the level of land use suitability and multiple linear regression to test the influence of variables causing land use conversion. The results show that 73.44% of the LSD area is suitable for land use, while 26.57% is not. The variables of LSD area and land production have a significant effect on the tendency of land use conversion, while population density does not show a significant effect in the tested model. Based on these findings, a control strategy was formulated that includes evaluation of LSD policies, optimization of spatial planning, intensification of production on still productive land, economic incentives to maintain agricultural functions, synchronization of sectoral databases, and strengthening of cross-agency coordination. These findings are expected to be a reference for formulating more effective policies for maintaining sustainable food agricultural land in areas with high urbanization pressures. Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi—mengancam keberlanjutan ketahanan pangan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan penggunaan lahan aktual, (2) mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan, dan (3) merumuskan strategi pengendalian melalui kebijakan LSD. Data yang digunakan meliputi peta LSD, peta penggunaan lahan tahun 2023, data kepadatan penduduk, luas LSD, dan produksi lahan. Metode analisis terdiri dari overlay spasial untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan lahan dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel penyebab alih fungsi. Hasil menunjukkan bahwa 73,44% luas LSD sesuai dengan penggunaan lahan, sedangkan 26,57% tidak sesuai. Variabel luas LSD dan produksi lahan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan alih fungsi lahan, sedangkan kepadatan penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model yang diuji. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan strategi pengendalian yang mencakup evaluasi kebijakan LSD, optimalisasi tata ruang, intensifikasi produksi pada lahan yang masih produktif, insentif ekonomi untuk mempertahankan fungsi pertanian, sinkronisasi basis data sektoral, serta penguatan koordinasi lintas instansi.Temuan ini diharapkan menjadi acuan perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah dengan tekanan urbanisasi tinggi.

Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman Putri, Indriana Diani; Martanto, Rochmat; Junarto, Rohmat
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.108

Land conversion in Sleman Regency is on the rise, driven by population growth, economic development, and urbanization, posing risks to food security, farmer welfare, and environmental sustainability. This study seeks to assess the effects of land conversion and effective management strategies to ensure sustainable food security. The employed methods consist of image interpretation, observation, interviews, and document analysis, complemented by quantitative analysis to assess changes in land area and distribution patterns of land conversion. The research findings indicate that land conversion in Sleman exhibits a clustered pattern, leading to a decrease in agricultural land area. This reduction impacts food security, environmental quality, and biodiversity while simultaneously increasing land value and the cost of living. Food security zoning has been categorized into three distinct types: convertible land zones, characterized by low food security, located in Depok, Ngaglik, and Mlati; buffer land zones found in Godean, Ngemplak, and Berbah; and land designated for sustainable agriculture, situated in Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, and Moyudan. Strategies for controlling land conversion encompass spatial planning regulations, LP2B protection, cross-sector collaboration, community participation, and regular monitoring and evaluation by pertinent agencies. Land conversion adversely affects food security and environmental conditions in Sleman. Effective control strategies are essential for achieving a balance among development, environmental sustainability, and community welfare. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi, yang mengancam ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan dan strategi pengendalian yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra, observasi, wawancara, dan studi dokumen, dengan analisis kuantitatif untuk mengukur perubahan luas lahan dan pola persebaran alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan alih fungsi lahan di Sleman berpola mengelompok, mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta peningkatan nilai tanah dan biaya hidup. Zonasi ketahanan pangan diidentifikasi menjadi tiga: Zona Convertible Land (ketahanan pangan rendah) di Depok, Ngaglik, dan Mlati; Zona Buffer Land di Godean, Ngemplak, dan Berbah; serta Zona Land For Sustainable (pertanian berkelanjutan) di Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, dan Moyudan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan meliputi peraturan tata ruang, perlindungan LP2B, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait. Alih fungsi lahan berdampak negatif pada ketahanan pangan dan lingkungan di Sleman. Diperlukan strategi pengendalian yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang Maharani, Lala Putri; Sutaryono, Sutaryono; Martanto, Rochmat
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.254

Population growth and regional development continue to increase, but land availability is limited, requiring harmony between land use and spatial planning policies to avoid conflicts of interest. The purpose of this study was to determine the suitability of changes in land use to the Detailed Spatial Planning Plan (RDTR) and to carry out analysis related to potential changes in land use during the 2017–2037 RDTR for the Diwek Urban Area. A survey research method employs a descriptive approach. The survey method is carried out during a ground check of actual land use. Apart from that, interviews were also conducted with related parties. A descriptive approach is used in order to display a real picture of the object under study. The analysis model in this study uses an overlay technique to use Geographic Information System (GIS) technology. The results of the first analysis show that there are three classifications of suitability of land use changes to the RDTR, namely suitable (882.05 ha), not suitable (272.56 ha), and not suitable (38 ha). Second, the potential for changes in land use during the Diwek BWP RDTR is divided into three classifications: potential to change according to the RDTR (272.56 ha), change not according to the RDTR (38 ha), and no potential to change according to the RDTR (882.05 Pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah yang terus meningkat, namun ketersediaan tanah yang terbatas, memerlukan keselarasan antara penggunaan tanah dan kebijakan penataan ruang supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta melakukan analisis terkait dengan potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek 2017-2037 berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif. Metode survei dilakukan pada saat ground check penggunaan tanah aktual. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak terkait. Pendekatan deskriptif digunakan agar dapat menampilkan gambaran nyata dari objek yang diteliti. Model analisis pada penelitian ini menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan melakukan teknik tumpang susun (overlay). Hasil analisis yang pertama menunjukkan terdapat tiga klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR yaitu sesuai (882,05 ha), belum sesuai (272,56 ha), dan tidak sesuai (38 ha). Kedua, potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR BWP Diwek berlaku dibuat dalam tiga klasifikasi yaitu berpotensi berubah sesuai RDTR (272,56 ha), berubah tidak sesuai RDTR (38 ha), dan tidak berpotensi berubah sesuai RDTR (882,05 ha).

Proposed Model on Levels of Degraded Land at Merawu Watershed, Banjarnegara Regency, Central Java Province, Indonesia Sulistyo, Bambang; Gunawan, Totok; Hartono, Hartono; Danoedoro, Projo; Martanto, Rochmat
BIOTROPIA Vol. 24 No. 3 (2017): BIOTROPIA Vol. 24 No. 3 December 2017
Publisher : SEAMEO BIOTROP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11598/btb.2017.24.3.730

Conservation of degraded land in Indonesia requires maps of degraded land. The maps were established based on a model developed in 1998 by the then Indonesia Department of Forestry. The model has 2 weaknesses, i.e., 1. high level of uncertainty due to vector-based data used to build the thematic maps, and 2. parameter redundancy or duplication from the model. This research was aimed to build up a proposed model on levels of degraded land at Merawu Watershed using fully raster-based data supported with remote sensing and GIS techniques. Parameters analyzed were Slope, Erosivity (R), Erodibility (K), Slope Length and Steepness (LS), Cover and Management (C), Support Practice (P), and Percentage of Canopy Cover. These data were presented in fully raster format. The Management parameter was not explicitly used in this research because it was already represented by the C and P parameters. Five parameters were directly obtained using fully raster format, i.e., Slope, LS, C, P, and Percentage of Canopy Cover. The other 2 parameters went through spatial interpolation process before being presented as fully raster format. Correlation analysis among parameters was carried out. Parameters having high correlation coefficient (r ≥ 0.8) were excluded from the model to avoid redundancy. The proposed model only used parameters having low correlation coefficient. The research result showed that the determination of levels of degraded land was more accurate when using only erosion parameters, formulated as: Level of Degraded Land (LoD) ≈ Erosion ≈ R × K × LS × C × PL.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search