Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Laksana Kraniofaringioma Anak Christia, Srisabrina; Nurul Hidaya
Cermin Dunia Kedokteran Vol 51 No 3 (2024): Neurologi
Publisher : PT Kalbe Farma Tbk.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55175/cdk.v51i3.904

Abstract

Craniopharyngioma is a benign neuroepithelial tumor around the pituitary gland. Two types of craniopharyngioma based on their morphology are the more common adamantinomatous type (ACP) and the papillary type (PCP). The most common symptoms at diagnosis are hypothalamic/pituitary deficiency, visual disturbances, and increased intracranial pressure. The goal of surgery, whether total or subtotal resection, is decompression of the optic tract and ventricle. Radiotherapy after subtotal resection gives better results; it can be done in children >3 years old, but in practice, it is more often done in children >5 years old. Management of craniopharyngioma requires a multidisciplinary approach.
Analisis Yuridis Wanprestasi Influencer dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Randy Syah Putra; Inka Dewi; Apri Amalia; Saqilla Anzani; Nurul Hidaya; Dedi Pratama Ujung; Annita; Mutiara Syabrina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5927

Abstract

Perkembangan informasi teknologi telah mendorong munculnya praktik pemasaran digital melalui media sosial, khususnya penggunaan influencer dalam kegiatan endorsement. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara influencer dan pelaku usaha kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban promosi, keterlambatan pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pengesahan perjanjian yang umumnya dilakukan secara elektronik menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Secara yuridis, wanprestasi mengakibatkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi, memberikan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, diperlukan transparansi pengaturan serta kehati-hatian para pihak dalam menyusun perjanjian untuk meminimalisir potensi penjagaan.