Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Apri Amalia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli Online : (Studi Putusan Nomor: 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) Novita Sari; Jarnawi Hadi Saputra Tanjung; Apri Amalia
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1312

Abstract

The online buying and selling system makes it easier for people to make transactions and creates business opportunities for business people to develop business transactions in collaboration with resellers without having to meet face to face, such as online buying and selling transactions for Namastudios bags. Online buying and selling transactions between suppliers and resellers are carried out by mutual agreement where the rights and obligations of the parties are regulated to avoid risks. However, there was a default in 2018 by the supplier that the goods sent did not match what was agreed. So resellers suffer quite a lot of losses. For these losses, the reseller filed a lawsuit at the South Jakarta District Court. The aim of the research is to provide legal protection and to find out the application of judges in court decision no. 629/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. The research method uses normative juridical research with a case approach which uses data collection methods through secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the research are legal protection for resellers for default, based on Article 1320 of the Civil Code, where the agreement made is not in accordance with the agreement, it is null and void, where the supplier is obliged to compensate the reseller for losses. The application of the judge's law in the decision is that the judge granted part of the decision and stated that the Defendant had committed an act of breach of contract based on Article 1320 of the Civil Code which did not fulfill one of the conditions for the validity of the agreement, namely the agreement contained in the notarial deed.
Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Apri Amalia; Johannes Mangapul Turnip
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.560

Abstract

Discretionary actions are the authority of investigators who are decided by the Police in dealing with legal issues ini the field directly and without asking for instructions or decisions from their superiors. The discretion exercised by investigators basically must comply with statutory regulations and the code of ethics for the police profession. However, in reality there is still discrimination in the exercise of police discretion. The aim of the research is to find out the mechanism of impelemntation and legal accountability for the police who do negligence ini traffic discretion. The research method uses normative research conducted using a statutory approach and concepts related to the police. The data used are secondary data ini the form af laws and regulations, books, scientific papers, experts, articles and then these data are processed qualitively. The results of the study show that the mechanism for applying police discretion to traffic crimes at the investigative level is that the police go to the scene of a traffic accident and then make a sketch af the crime scene, help the victim, record witness, secure avidence, the police make a case analysis and exercise discretion in case of an accident, light. The discretionary authority of the police causes investigators to have the authority to make decisions or choose various actions in resolving the law violations they handle. The discretionary authority og the police which is individual in nature is the resolution of traffic accident cases by way of deliberation between the parties involved in the accident. Criminal liabity for negligence by members of the Indonesian National Police is based on article 359 of the Criminal Code, it is proven that the actions of the defendant because of thin negligence caused another person to die is punishable by imprisonment for a maximum of five years of imprisonment for a maximum of one year.
Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel) Fajar Adjie Baskoro; Raihan Luthfi Ramadhan; Apri Amalia; Khairul Lutfi Angkat; Ummi Zakia Siregar; Qoriah Sirait; Cindy Syahfira; Uswatun Nisa; Rozak Ardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5820

Abstract

Perkembangan pesat layanan telekomunikasi mendorong penggunaan klausula baku dalam hubungan kontraktual yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penghangusan kuota internet oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang memunculkan perdebatan hukum terkait aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku serta implikasinya dalam menentukan wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus, guna mengkaji kesesuaian klausula tersebut dengan prinsip hukum perjanjian dan peraturan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausula penghangusan kuota secara formal dianggap sah karena adanya persetujuan, keabsahan substantifnya masih dipertanyakan karena berpotensi melanggar prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Selain itu, klausula tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi jasa yang telah dibayar oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsep partial invalidity memungkinkan pembatalan klausula tertentu tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian, sementara bounded rationality menunjukkan keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi kontrak.
Analisis Yuridis Wanprestasi Influencer dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Randy Syah Putra; Inka Dewi; Apri Amalia; Saqilla Anzani; Nurul Hidaya; Dedi Pratama Ujung; Annita; Mutiara Syabrina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5927

Abstract

Perkembangan informasi teknologi telah mendorong munculnya praktik pemasaran digital melalui media sosial, khususnya penggunaan influencer dalam kegiatan endorsement. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara influencer dan pelaku usaha kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban promosi, keterlambatan pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pengesahan perjanjian yang umumnya dilakukan secara elektronik menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Secara yuridis, wanprestasi mengakibatkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi, memberikan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, diperlukan transparansi pengaturan serta kehati-hatian para pihak dalam menyusun perjanjian untuk meminimalisir potensi penjagaan.
Rekonstruksi Konsep Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian : Analisis Kekosongan Norma dalam Sistem Hukum Indonesia. Bimantara, Rakha; Susi br Regar; Apri Amalia; Dewi Sartika Daulay; Wulan Dzira Al Zahra; Febyany Azahra; Rabiatul Adawiyah; Muhammad Alifa Rizky
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5957

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan norma hukum tertulis mengenai penyalahgunaan keadaan dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia, yang sering kali memicu ketidakadilan dalam kontrak dengan posisi tawar timpang. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis urgensi rekonstruksi konsep penyalahgunaan keadaan sebagai landasan mandiri untuk membatalkan perjanjian guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi. lalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi.
Co-Authors Annita Bimantara, Rakha Cindy Syahfira Dedi Pratama Ujung Dewi Sartika Daulay Fajar Adjie Baskoro Febyany Azahra Inka Dewi Jarnawi Hadi Saputra Tanjung Johannes Mangapul Turnip Khairul Lutfi Angkat Muhammad Alifa Rizky Mutiara Syabrina Novita Sari Nurul Hidaya Qoriah Sirait Rabiatul Adawiyah Raihan Luthfi Ramadhan Randy Syah Putra Rozak Ardiansyah Saqilla Anzani Susi br Regar Ummi Zakia Siregar Uswatun Nisa Wulan Dzira Al Zahra