Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya Supri Yadin Hasibuan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.254 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.88

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan akibat hukumnya. Masalahny adalah faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan dampak apa saja dari pernikahan di bawah umur tersebut. Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk itu. Pengecualian itu disebut dengan pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin setelah melaksanakan perkawinan, dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau ia nya tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi
Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021 Supri Yadin Hasibuan; Hanafi Yunus; Ratna Susanti; Muhammad Arif Hudaya; Zulfan Afandi Zarkasyi
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/jppmkepri.v2i2.528

Abstract

Koperasi merupakan salah satu komponen untuk mensejahterakan masyarakat terutama bagi anggotanya. Akan tetapi di dalamnya masih terdapat akad-akad yang dilarang agama Islam. Maka, koperasi syariah merupakan pilihan masyarakat muslim agar terhindar dari akad terlarang tersebut. Pada perjalanannya masih terdapat pengurus Koperasi Syariah yang belum memahami perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi lain pada umumnya. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sistem koperasi sebagai layanan penghimpun dan pemberi modal berbasis syariah kepada masyarakat melalui Koperasi pada kondisi Covid-19 di Kampung Gisi dan Koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama. Adapun permasalahan dalam pengabdian ini adalah masih banyak anggota koperasi yang beranggapan bahwa koperasi syariah dan konvensional sama dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode Asset Based Community-Driven Development (ABCD). Hasil yang didapat dari pengabdian ini adalah, 1) terjadi peningkatan pemahaman literasi tentang akad-akad koperasi berbasis syariah oleh anggota dan pengurus Koperasi Idris Berkah Sejahtera, 2) bersedianya pengurus dan anggota koperasi untuk menjalankan system atau akad-akad koperasi itu sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu anggotanya dalam meningkatkan ekonomi dari dampak Covid-19.