Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PROGRESIF: Jurnal Hukum

Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas Rafiqa Sari; Winanda Kusuma; A. Cery Kurnia
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.515 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1225

Abstract

The Board of Directors in carrying out the management of the company is subject to the principles of civil law. If the Board of Directors deviates from the principle, it is called conducting Ultra Vires. This action can certainly have positive and negative consequences for shareholders both majority and minority can test at the General Meeting of Shareholders. The ultra vires action by the directors is detrimental to the creditor, the legal mechanism that needs to be studied in more depth to get the answer. This study aims to analyze the legal protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires and analyze legal remedies against restoring the creditor's rights to directors of limited companies conducting Ultra Vires. (1) Does the law regulate the protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires ?; (2) How does the law restore creditor rights over the directors of the limited company to conduct Ultra Vires ?. With these legal issues, the basis for protecting third parties. These principles include the Goodwill Principle, the Pacta Sunt Servanda Principle and the Modern Ultra Vires Doctrine. By relying on these fundamentals, preventive legal protection and repressive legal protection can be given. Legal remedies for recovery are based on the first, actions containing aspects of repairing and preventing, and secondly, actions or efforts containing aspects aimed at recovering, including ratification and compensation.
Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Darwance Darwance; Rafiqa sari; Tiara Ramadhani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3504

Abstract

Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.