Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Nurul Adliyah
IAIN Palopo
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM Nurul Adliyah
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 1 (2020): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v5i1.2063

Abstract

Wasiat sangat penting untuk mencegah kekacauan dan perpecahan dalam keluarga karena mungkin ada anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi masalah pembagian warisan, terutama jika sebagian harta diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga). Dalam ruang lingkup hukum Indonesia aturan tersebut masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini terdapat tiga macam hukum yang mengatur tentang kewarisan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan wasiat dalam sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menjadi dasar pelaksanaan wasiat dari ahli waris? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu mencoba memanfaatkan data dan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian diterjemahkan, dianalisis, dan disimpulkan.
Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu” Rizka Amelia Armin; Anita Marwing; Nirwana Halide; Ulfa Ulfa; Wawan Haryanto; Dirah Nurmila Siliwadi; Nurul Adliyah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i1.1553

Abstract

Legalitas kepemilikan tanah (sertifikat) dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum menjadi urgent untuk menghindari potensi terjadinya sengketa tanah. Lemahnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak formal kepemilikan tanah menjadi fakta masyarakat belum memahami urgensi legalitas formal kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. Permasalahan yang sering terjadi akibat tidak dilakukannya legalitas formal terhadap hak atas tanah adalah sering terjadi sengketa tanah sebagai implikasi tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Merespon hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas formal kepemilikan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah materi, tanya jawab, dan diskusi. Antusiasme masyarakat setempat sebagai peserta kegiatan penyuluhan sangat tinggi, hal ini berdasar pada banyaknya jumlah pertanyaan dari masyarakat serta aktifnya peserta pada sesi diskusi membahas kasus-kasus hukum yang dihadapi tertutama kasus yang terkait legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukumini diharapkan dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.
EKSISTENSI HAK ATAS TANAH DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rahmatullah Rahmatullah; Rizka Amelia Armin; Nurul Adliyah
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i1.3459

Abstract

The state of Indonesia is a legal state; this provision is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The legal state of Indonesia is based on the concept of a welfare state, which aims for the greatest prosperity of the people. One of the most important natural resources for ensuring prosperity in the Indonesian legal state in the current era of globalization is land. The urgency of land for human life was appreciated by the government of the Republic of Indonesia through the national land policy with the issuance of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Land acquisition is a government activity that involves acquiring land for various developments, especially those of public interest. Land acquisition for public purposes refers to Article 6 of the UUPA, which states that all land rights have a social function. The development of the public interest is regulated in Law No. 12/2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The implementing regulations have regulated the mechanism of land acquisition by the government for public development as well as the rights and legal remedies available to land owners.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO Nurul Adliyah; Fitriani Jamaluddin; Muhammad Ashabul Kahfi; Susisanti Susisanti
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 1 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i1.3706

Abstract

Digital wallets offer convenience in making transactions because they are cashless, but behind the convenience offered by digital wallets there is a content that is quite crucial, which is related to the collection of personal data for digital wallet users. This study uses a normative method with data collection techniques, namely literature. The results show that when registering a digital wallet and the user agrees to the terms and conditions offered by OVO, OVO has the rights to the user's personal data. In addition, there is no law that specifically regulates the protection of personal data.
Co-Authors Anita Marwing Dirah Nurmila Siliwadi Fitriani Jamaluddin Muhammad Ashabul Kahfi Nirwana Halide Rahmatullah Rahmatullah Rizka Amelia Armin Susisanti Susisanti Ulfa Ulfa Wawan Haryanto