Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

MANAJEMEN ANGGARAN PEMERINTAH BERBASIS KINERJA DI DINAS KESEHATAN DISTRIK DILI-TIMOR LESTE Horacio Fernandes Ribeiro; Sumartono .; Ratih Nurpratiwi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.089 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.94

Abstract

Manajemen anggaran pemerintah merupakan suatu kegiatan birokrasi pemerintah yang terdiri dari perencanaan, penggunaan/penyerapan dan pelaporan anggaran, dimana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat (Timor leste) ke Servico Distrital de Saude Dili berbasis pada kinerja program yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengelolaan dan penyerapan Pagu anggaran Pemerintah “Good and Service” dan mendeskripsikan, Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mengelola dan menyerap anggaran pemerintah yang dialokasikan berbasis kinerja, di Servico Distrital de Saude (SDS) Dili, Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskritif dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh, Obyek penelitian di Servico Distrital de Saude Dili (Dinas Kesehatan Distrik Dili-Timor Leste), hasil penelitian menunjukkan bahwa pagu anggaran Good and Service yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Servico Distrital de Saude Dili tahun anggaran 2013 sebesar $ 307,000.00, proses penyerapan anggaran tersebut melalui Penyerapan secara Sentralisasi yang dilakukan oleh Dirasaun Nasional Financas Ministerio da Saude dan penyerapan secara Desentralisasi dimana anggaran di transfer lansung ke SDS Dili selaku pemilik anggaran. Dari laporan yang disampaikan oleh tiap-tiap unit pelayanan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat terserap mencapai 100 persen, sementara anggaran yang penyerapannya secara sentralisasi tidak dapat terserap habis, sehingga pada akhir tahun anggaran 2013 terjadi Carryover anggaran sebesar $ 49,000.000 atau sekitar 15,9 persen dan harus dikembalikan ke Kas Negara. Kata Kunci: Manajemen, anggaran Pemerintah, kinerja program.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ricky Wirawan; Mardiyono .; Ratih Nurpratiwi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.578 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.110

Abstract

Pelaksanaan urusan wajib dalam implementasi otoda dalam pasal 150 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan wajib yang dimaksud adalah urusan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Dusun Selatan melalui kegiatan musrenbang. Kegiatan musyawarah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Dusun Selatan yaitu diawali dari musyawarah desa (musbangdes) yang kemudian berlanjut pada tingkat musrenbang kecamatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses, partisipasi masyarakat serta faktor penghambat dan pendorong dalam kegiatan musrenbang kecamatan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisa data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan Dusun Selatan adalah hadir dan aktif. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan. Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Partisipasi Masyarakat
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Armando Soares; Ratih Nurpratiwi; M Makmur
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.247 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.102

Abstract

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulator
SOCIAL MAPPING TINGKAT LITERASI INFORMASI MASYARAKAT DESA PASEBAN, KECAMATAN KENCONG, KABUPATEN JEMBER Tjahjanulin Domai; Ratih Nur Pratiwi; Niken Lastiti V; Anita Tri Widiyawati
JPM PAMBUDI Vol 1 No 1 (2017): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.901 KB) | DOI: 10.33503/pambudi.v1i1.8

Abstract

Information literacy includes a person's knowledge relating to information needs and the ability to identify, locate, evaluate, process, and create and use information to solve existing problems effectively. The type of research used is survey research with qualitative approach. The result of research indicate that based on IDM value, Paseban Village is classified as developing village with value 0,603. The information literacy level of Paseban villagers is still moderate, that is 62,25% of people understand information access, information evaluation is 52,875% and information usage is 40 , 87%. Potential Paseban village is quite diverse ranging from agriculture, livestock and tourism. Suggested recommendation is Improvement of information literacy of Paseban villagers through training and development of information center that provides access to information for the community. Meanwhile, based on data on village potential and IDM indicator, several recommendations are improvement of water drainage to Sadar times, normalization of irrigation channels, provision of public toilets for coastal areas, agricultural training and tool assistance, greening of mangrov, training of SMEs, establishing cooperatives for fishermen and farmers and improvements village Road.
SOCIAL MAPPING TINGKAT LITERASI INFORMASI MASYARAKAT DESA PASEBAN, KECAMATAN KENCONG, KABUPATEN JEMBER Tjahjanulin Domai; Ratih Nur Pratiwi; Niken Lastiti V; Anita Tri Widiyawati
JPM PAMBUDI Vol 1 No 1 (2017): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/pambudi.v1i1.8

Abstract

Information literacy includes a person's knowledge relating to information needs and the ability to identify, locate, evaluate, process, and create and use information to solve existing problems effectively. The type of research used is survey research with qualitative approach. The result of research indicate that based on IDM value, Paseban Village is classified as developing village with value 0,603. The information literacy level of Paseban villagers is still moderate, that is 62,25% of people understand information access, information evaluation is 52,875% and information usage is 40 , 87%. Potential Paseban village is quite diverse ranging from agriculture, livestock and tourism. Suggested recommendation is Improvement of information literacy of Paseban villagers through training and development of information center that provides access to information for the community. Meanwhile, based on data on village potential and IDM indicator, several recommendations are improvement of water drainage to Sadar times, normalization of irrigation channels, provision of public toilets for coastal areas, agricultural training and tool assistance, greening of mangrov, training of SMEs, establishing cooperatives for fishermen and farmers and improvements village Road.