Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PEMBERDAYAAN FORUM ANAK SURAKARTA SEBAGAI PEER EDUCATOR UNTUK MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK Sri Yuliani; Rahesli Humsona; Sigit Pranawa
Habitus : Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi Vol 2, No 2 (2018): HABITUS:JURNAL PENDIDIKAN, SOSIOLOGI, DAN ANTROPOLOGI
Publisher : Program Studi Pendidikan Soiologi Antropologi, FKIP-UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/habitus.v2i2.28796

Abstract

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta masih cukup tinggi, baik jumlah maupun kualitas kekerasannya. Meskipun di Kota Surakarta telah dibentuk lembaga Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS), upaya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat dilakukan secara optimal. Banyaknya lembaga yang bergabung dengan PTPAS belum memberi jaminan perlindungan bagi korban kekerasan. Salah satu kendala upaya penanganan korban kekerasan terhadap anak adalah belum terbangunnya perspektif terhadap korban yang lebih baik. Anak korban kekerasan mengalami hambatan psikologis dan komunikasi untuk menyampaikan masalahnya baik dengan keluarga maupun pendamping korban dari LSM atau PTPAS. Forum Anak Surakarta (FAS) sebagai lembaga partisipasi anak dalam pembangunan selama ini telah menjadi media berbagi permasalahan dengan teman sebaya, termasuk masalah tindak kekerasan terhadap anak. Pemberdayaan Forum Anak Surakarta sebagai Peer Educator (pendidik sebaya) menjadi solusi efektif untuk memecahkan hambatan komunikasi dalam pendampingan anak korban kekerasan. Untuk itu pengabdian ini bertujuan memberikan skill pada FAS agar mampu berperan sebagai counselor bagi teman sebaya yang mengalami tindak kekerasan.Khalayak sasaran adalah 15 anak (usia 13-18 tahun) yang tergabung dalam Forum Anak Surakarta. Adapun kegiatan pengabdian meliputi : 1) Penyadaran tentang kekerasan anak dan hak perlindungan anak; 2) pelatihan sebagai advokator agar aspirasi anak korban kekerasan diakomodir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan 3) praktek atau simulasi konselor sebaya bagi anak korban kekerasan. Setelah mengikuti pelatihan dan praktek pendidikan sebaya, anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Surakarta menjadi : 1) semakin meningkat kesadarannya tentang dampak kekerasan anak dan pentingnya hak perlindungan anak dan 2) memahami mekanisme sebagai advokator dan mampu mempraktekkan tehnik Peer Educator bagi anak korban kekerasan. 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DENGAN PEER EDUCATION STRATEGY Sigit Pranawa; Rahesli Humsona; Sri Yuliani
Habitus : Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi Vol 2, No 2 (2018): HABITUS:JURNAL PENDIDIKAN, SOSIOLOGI, DAN ANTROPOLOGI
Publisher : Program Studi Pendidikan Soiologi Antropologi, FKIP-UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/habitus.v2i2.28790

Abstract

Angka penyalah guna narkotika dan obat berbahaya (narkoba) di Surakarta mencapai 1,9% dari jumlah penduduk, mendekati angka nasional 2,2 %. Minimnya upaya preventif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, menjadi salah satu sebabnya. Dari jumlah itu, 22 % di antaranya adalah remaja yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Melihat besarnya pengaruh membership group bagi remaja, dilakukan kegiatan pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan strategi pendidikan sebaya (peer education stategy) untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya penyelahgunaan narkoba. Kelompok remaja yang dipilih adalah Forum Anak Surakarta (FAS), sebagai forum yang strategis untuk promosi bahaya penyalahgunaan narkoba. FAS pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan termasuk narkoba, namun yang secara khusus melibatkan mereka sebagai peer educator belum pernah mereka ikuti. Kegiatan PKM diikuti oleh 15 anak yang merupakan pengurus dan anggota FAS. Kegiatan diawali dengan mengidentifikasi pengetahuan FAS tentang narkoba. Selanjutnya memberikan pemahaman yang benar mengenai jenis-jenis dan dampak narkoba , dan jaringan kejahatan narkoba. Selanjutnya diberikan pemaparan tentang penguatan diri untuk menghindar dari bahaya narkoba, peran peer educator, serta pelatihan sebagai peer educator dengan simulasi pendampingan dan promosi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sarana pemaparan dan simulasi didukung dengan power point, buku saku, jaringan internet, alat tulis dan gambar, kamera, video, yang telah disiapkan oleh tim PKM. Sepanjang kegitan PKM, tim melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan anak-anak FAS tentang bahaya penyalahgunaan narkoba telah meningkat, khususnya berkaitan dengan jenis-jenis narkoba dan dampaknya, jaringan kejahatan narkoba, serta penguatan diri untuk menghindar dari bahaya narkoba. Kemampuan sebagai peer educator dapat dipraktekkan dengan pendekatan inovatif dengan menciptakan media kreatif : studi kasus melalui bermain peran, membuat meme, poster, vlog dan menggubah lagu. 
Public Service Innovation in Issuance of Building Permits in Sidoarjo Regency Malihatul Fuadah; Ismi Dwi Astuti Nurhaeni; Sri Yuliani
Iapa Proceedings Conference 2021: Sub Theme: Public Management in the Society 5.0
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2021.522

Abstract

The innovation of public services provided by the Investment and One Stop Service Office provides many benefits for people who use the services and services of the relevant agencies. This innovation also helps a lot in terms of issuing building permits which are one of the most needed public services by the community, where in its implementation requires accuracy and speed in managing and issuing building permits so that buildings used for business get legal. The purpose of the launch of SIPPADU has been stated in the Regulation of the Regent of Sidoarjo Number 8 of 2017 concerning the Application of Information Technology in Integrated Services. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus in this research is how public service innovations in overcoming delays in the issuance of IMB files through the Integrated Licensing Service Information System program by the Investment Office and One Stop Integrated Service of Sidoarjo Regency which includes forms of innovation, processes and cycles of innovation as well as the diffusion of innovations at the Investment Office. and One Stop Services in Sidoarjo Regency. Based on the results of the research above, it can be concluded that technology-based innovations made by the Office of Investment and One Stop Integrated Services, namely the SIPPADU application, have helped the operation of licensing services at the agency. the service is to upgrade this SIPPADU innovation in the future so that things don't happen such as unstable networks, applications or websites that can't be accessed because the server is down. As well as providing more direction to existing Human Resources to understand more about SIPPADU. Suggestions for the public is to add more information about the SIPPADU application which can be accessed through the website of the Sidoarjo Regency Investment and One Stop Integrated Service website.
STRATEGI KELANGSUNGAN USAHA TANI PADI ORGANIK DI DUSUN JEGLONGAN, KECAMATAN SAYEGAN, KABUPATEN SLEMAN Rahesli Humsona; Sri Yuliani; Siti Zunariyah
Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UNS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problem pangan baik yang menyangkut produksi atau ketersediaan maupun akses terhadap pangan hingga saat ini belum teratasi. Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan fakta pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Meningkatnya permintaan pangan merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan menjadi pekerjaan yang tidaklah mudah dan menjadi PR Pemerintah Indonesia. Di dalam banyak penelitian, persoalan produksi pangan terkait dengan menyempitnya lahan pertanian, mahalnya proses produksi, dan panjangnya jalur distribusi. Salah satu strategi yang digunakan oleh para petani untuk mempertahankan usaha pertaniannya adalah dengan melakukan usaha tani padi organik yang diselenggarakan oleh petani yang terlibat dalam kelompok tani. Pertanian organik memerlukan bibit yang khusus, lokal dan bukan hasil rekayasa genetik yang tidak selalu tersedia. Di samping itu ada problem lain dalam proses produksi dan pertanian yang dihadapi petani dengan sistem organik.  Pasca Orde Baru, gerakan pertanian organik tumbuh dan berkembang pesat. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ini, di samping soal kesadaran akan bahaya pertanian kimia bagi keberlanjutan kehidupan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penghambat produksi, faktor-faktor penghambat pemasaran, strategi kelangsungan usaha tani padi organik menggunakan pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta Cintia Cahya Ningrum; Sri Yuliani
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10839

Abstract

Penelitian ini berfokus menjelaskan bagaimana langkah yang mesti dilakukan dalam penguatan program Kebijakan Kota Layak Anak sebagai upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. Kota Layak Anak sendiri merupakan salah satu bentuk Kebijakan Perlindungan Anak yang dibuat pada tahun 2006, dimana Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project dalam program ini. Pada tahun 2017 Kota Surakarta telah mendapatkan penghargaan untuk Kategori Utama, namun kasus seperti Kekerasan Seksual Anak (KSA) cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam program Kota Layak Anak terdapat indikator Penguatan Kelembagaan dan 5 indikator Klaster Hak Anak yang harus dipenuhi. Indikator Perlindungan Khusus menjadi salah satu indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guna memaksimalkan penguatan program Kota Layak Anak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, adanya konsistensi anggaran, keikutsertaan Dinas dalam pelatihan KHA bersertifikat, serta diadakannya rapat koordinasi rutin antar stakeholder yang terlibat.
Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia Sri Yuliani; Rahesli Humsona; Rutiana Dwi Wahyunengseh; Tiyas Nur Haryani; Agusniar Rizka Lutfia
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v17i2.65340

Abstract

Elimination of child marriage is one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) which is targeted to be realized in 2030. To realize this goal, the Government of Indonesia has integrated the reduction of child marriage rates into the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The child marriage rate is targeted to decrease from 11.2% in 2018 to 8.74% in 2024. In the last 10 years the number of marriages has decreased slowly and fluctuated. Even the target of reducing the number of child marriages seems to be experiencing obstacles because in 2020 the Covid 19 pandemic has contributed to a significant increase in the number of child marriages. This reality indicates that efforts to reduce the number of child marriages require a holistic and integrative effort that involves various stakeholders both in state institutions, the business world, and civil society. Considering the important role of multi-stakeholder synergy in preventing child marriage, this research aims to conduct stakeholder analysis to identify key stakeholders, primary and secondary stakeholders, their interests and influence on the success of the strategy to prevent child marriage.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe) Anisa Desianti Ramadhani; Sri Yuliani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v2i2.66548

Abstract

Poverty is a global issue and is included in the agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs). According to Whitehead (Kemenpppa. 2016) conducted a data collection that more than half of the poor in developing countries are women. Klaten Regency is one of the regencies with a Gender Development Index which continues to increase in 2018- 2020. However, based on the per capita expenditure data of Klaten Regency, it shows that women's per capita expenditure is lower than that of men in Klaten Regency, this shows that there is still a gender gap in the level of women's economic welfare which is lower than that of men in Klaten Regency. tackling poverty as well as efforts to accommodate women's empowerment, namely by running the Family Hope Program. The theory used in this study is Sara Hlupekile Longwe's women's empowerment framework theory: namely: welfare, access, awareness, participation, and control. In this study, the method used is descriptive qualitative research method where the data collection techniques used are interview techniques and documentation studies. The field findings show that although the empowerment of women in the Family Hope Program has been able to increase the level of welfare, access, awareness and participation, it has not been able to reach the level of control. This shows that the empowerment of women in the Family Hope Program has not been fully empowered. This situation is influenced by several factors, one of which is patriarchal culture which still affects people's lives.
Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)) Kiki Setiyaningsih; Sri Yuliani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v2i2.66549

Abstract

This study aims to determine the empowerment of people with disabilities carried out by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) when viewed from the perspective of community governance. This study uses the theory of community governance by taking an analytical study of the elements of social capital to determine the social capital owned by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) in implementing empowerment. In addition, this study also uses the theory of community empowerment by taking an analytical study in the form of its stages with the aim of knowing the stages of empowerment used by the Blora Mustika Difabel Community (DBM). This research is a type of qualitative descriptive research using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. The data that has been found is then analyzed using interactive model data analysis techniques and using data validity with triangulation techniques. The results showed that empowerment activities were carried out in the DBM assisted community, namely Perdifa. This is because women with disabilities have a higherstigma than men. Elements of social capital owned by the Blora Mustika Difabel Community (DBM) are used at every stage of empowerment carried out, but this research can be concluded that there are still members who lack awareness of the importance of organizing and training activities to improve hard skills skills are still limited so that expansion is carried out cooperation and submission of training programs on hard skills.
Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta) Zsa Zsa Zamzami Hasri Ananda; Sri Yuliani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.222 KB) | DOI: 10.20961/wp.v2i1.63266

Abstract

This study aims to analyze the role of the Surakarta City government in this case the Surakarta City DPPPAPM in overcoming the problem of child abuse during the COVID- 19 pandemic. The theory used in this study is the Siagian government role theory (2005). In this study the method used is a qualitative research methoddescriptivethe data collection techniques used are interview, observation, and documentation studies. Meanwhile, the informant determination technique used is purposive sampling technique. To measure the validity of the data that has been obtained, the triangulation of sources and techniques is used. The data obtained was then analyzed using the Miles and Hubberman interactive model. The results show that the Surakarta City DPPPAPM has made efforts to overcome violence against children during the COVID-19 pandemic in accordance with the theory of the role of the Siagian government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer himself. Where these efforts are carried out through efforts to prevent and handle violence against children through programs and activities through the Surakarta City DPPPAPM which are adapted to the current conditions of the COVID-19 pandemic. However, in practice there are stilllimitationsin carrying out the roleinnovatorand the implementers himself.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan Roikhatul Miskiyah; Sri Yuliani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.916 KB) | DOI: 10.20961/wp.v1i1.50896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Secara spesifik untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan dan faktor penghambat pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dalam hal ini uji validitas data menggunakan teknik trianggulasi data sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber yang lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan sebagain besar telah sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak tahun 2015-2020. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan dari masing-masing program yang diimplementasikan. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, terbatasnya anggaran, penyaluran informasi yang kurang baik, dan sikap pelaksana kebijakan kurang baik dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan.