Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK DALAM JUAL BELI ONLINE ]]>
<![CDATA[Wartiani Wartiani]]>;
<![CDATA[Francyus Sinaga]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1461
<![CDATA[Perkembangan zaman tekhnologi saat ini semakin sudah tidak terbendung, terutama penggunaan jaringan internet. Tercatat indonesia adalah satu pengguna internet tertinggi di dunia. Kemajuan zaman membuat cara orang untuk menjalankan usahanya juga sudah mulai beralih, yaitu dipasarkan melalui media internet. Dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung.Contohnya pemasaran kosmetik melalui media online.Dalam berbagai catatan, tidak sedikit masalah yang timbul atas transaksi ini dimana konsumen banyak yang merasa dirugikan oleh penjual karena produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibeli, ditambah lagi banyaknya kosmetik yang dipasarkan banyak yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan.Penelitian ini menggunakanJenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Meski kosmetik dipasarkan melalui media online, BPOM tetap bisa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap peredan kosmetik. Yang pertama dengan membuat sebuah aplikasi dimana produsen kosmetikmendaftarkan merk nya di aplikasi tersebut, yang kedua BPOM bekerjasama dengan instansi lain untuk memantau peredaran kosmetik yang dipasarkan. Perlindungan konsumen terhadap jual beli online masih tetap menerapkan UU perlindungan konsumen ditambah dengan UU transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa dapatdilakukan melalui pengadilan atau pun BPSK.]]>
<![CDATA[UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PAHAM RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendanya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ADMINISTRASI PERKANTORAN DENGAN KERJA KONTRAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Tengku Mabar Ali]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.148 KB)
<![CDATA[Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan Lubis]]>;
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i1.359
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah: 1) diskusi dan tanya jawab seputar kegaiatn pengabdian; 2) Kegiatan dalam penyuluhan dilakukan menggunakan model ceramah atau penyuluhan; 3) Praktek terbimbing selama kegiatan pelatihan dilakukan sekitar 1-4 jam sampai peserta memahami isi materi; 4) Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan melalui pemberian kuesioner kepada peserta; 5) Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa. Para peserta dalam mengikuti pengabdian ini sangat antusias dan mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kekerasan seskual yang marak terjadi pada saat ini]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp) ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jmh.v2i2.432
<![CDATA[Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 616/Pid.B/2016/ PN.Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan terhadap dana nasabah diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama ( (lima) bulan penjara.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEDAGANG RITEL ]]>
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7508
<![CDATA[One of the problems encountered when talking about the business climate is unfair competition. Basically the business world is concerned with or longs for big profits in its business sector. The form of business competition in retail traders is that business actors set prices below the market price that should be, between franchise minimarkets one with another vying to set prices far below the market price. The existence of price competition carried out by the franchised minimarkets can have a negative impact on traditional business actors in the vicinity of these locations, namely traditional traders losing consumers. The legal remedy for retail traders in dealing with conflicts between retail traders is to make a complaint or report to KPPU. Parties who suffer losses as a result of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition may report in writing to KPPU with complete information and include the identity of the complainant.Keywords: Competition Unfair, Business, Retail.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Venny Fraya Hartin Nst]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v1i2.306
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi tindak asusila anak dibawah umur. Acara sosialisasi ini melibatkan masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram.Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi tindak asusila anak dibwah umur di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang tindak asusila anak dibawah umur. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan Lubis]]>;
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Muhammad Ansori Lubis]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i2.441
<![CDATA[Penjualan obat melalui media online sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media online, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media online, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media online semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media online. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.]]>
