Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUAT DAN PENGGUNA SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT-Mdn) ]]>
<![CDATA[Dirman Jaya Laia]]>;
<![CDATA[Rejekinta Ginting]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1465
<![CDATA[Tindak pidana oleh pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Pasal 263 ayat (1) KUHP Tindak pidana pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat yang mempunyai wewenang serta jabatan, tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu seringkali di temui di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi ordinary crime dengan adanya kasus tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu ini maka diharapkan kepda penegak Hukum agar mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan.Dalam perkara ini diminta keseriusan pemerintah daerah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakan Hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dari perilaku mafia-mafia kejahatan tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu, Selanjutnya dalam kasus ini diminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir Agar Lebih teliti serta mengawasi dalam mengeluarkan Sertifikat Pertanahan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ADMINISTRASI PERKANTORAN DENGAN KERJA KONTRAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Tengku Mabar Ali]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.148 KB)
<![CDATA[Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS ]]>
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.365 KB)
<![CDATA[Hubungan Diplomatik Indonesia dan Malaysia sudah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, Proses pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal dan permasalahan pada saat proses penempatan TKI di luar negeri. TKI yang dikirim ke Malaysia banyak mengalami kendala-kendala, salah satunya berupa siksaan-siksaan yang dilakukan oleh majikan dari TKI yang dikirim ke Malaysia yang mengakibakan para TKI melakukan perbuatan melanggar hukum kepada majikannya itu sendiri dalam rangka membalas perlakuan majikannya. Ketentuan penempatan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Perjanjian penempatan calon TKI yang akan bekerja di negara Malaysia menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, dan para pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakannya. Ketentuan penempatan calon TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta perjanjian penempatannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap calon TKI. Oleh karena itu disarankan agar PT. Adhi Makmur Oenggoel Insani diharapkan lebih memperhatikan hak-hak TKI dengan memperbaiki sistem pelaksanaan perjanjian kerja dengan TKI, karena hal ini merupakan suatu kewajiban bagi PT. Alkurnia Sentosa International Cabang Medan untuk melindungi TKI yang bekerja diluar negeri]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN OLEH RUMAH SAKIT ATAS PERMINTAAN MEDICAL CHECK-UP PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.351 KB)
<![CDATA[Dokumen rekam medis merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prinsip kerahasiaan (confidentiality) terhadap perlindungan data medis pasien di RS Mitra Medika Medan adalah hak sepenuhnya dari pasien oleh sebab itu maka berkas rekam medis perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak dengan mudah dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasi medis tersebut. Pelanggaran terhadap hak pasien ini merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Impelmentasi prinsip kerahasiaan (Confidentiality) terhadap data pasien di RS Mitra Medika dilindungi oleh hukum sehingga dokter tidak saja terikat secara moral/etik untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai pasiennya, namun juga terikat secara hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FATOR PENYEBAB PENYIDIK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan Lubis]]>;
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i1.359
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah: 1) diskusi dan tanya jawab seputar kegaiatn pengabdian; 2) Kegiatan dalam penyuluhan dilakukan menggunakan model ceramah atau penyuluhan; 3) Praktek terbimbing selama kegiatan pelatihan dilakukan sekitar 1-4 jam sampai peserta memahami isi materi; 4) Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan melalui pemberian kuesioner kepada peserta; 5) Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa. Para peserta dalam mengikuti pengabdian ini sangat antusias dan mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kekerasan seskual yang marak terjadi pada saat ini]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEDAGANG RITEL ]]>
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7508
<![CDATA[One of the problems encountered when talking about the business climate is unfair competition. Basically the business world is concerned with or longs for big profits in its business sector. The form of business competition in retail traders is that business actors set prices below the market price that should be, between franchise minimarkets one with another vying to set prices far below the market price. The existence of price competition carried out by the franchised minimarkets can have a negative impact on traditional business actors in the vicinity of these locations, namely traditional traders losing consumers. The legal remedy for retail traders in dealing with conflicts between retail traders is to make a complaint or report to KPPU. Parties who suffer losses as a result of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition may report in writing to KPPU with complete information and include the identity of the complainant.Keywords: Competition Unfair, Business, Retail.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Venny Fraya Hartin Nst]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v1i2.306
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi tindak asusila anak dibawah umur. Acara sosialisasi ini melibatkan masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram.Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi tindak asusila anak dibwah umur di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang tindak asusila anak dibawah umur. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA AKIBAT FORCE MAJEUR DALAM PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV ]]>
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>;
<![CDATA[Winta Hayati]]>;
<![CDATA[Khomaini Khomaini]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i2.440
<![CDATA[Perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam perjanjian pengangkutan apabila terjadi force majeur (keadaan memaksa) seperti kebakaran, bencana alam di luar kehendak manusia, tentu menimbulkan akibat hukum pada pihak-pihak. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pengguna jasa kereta api berkaitan dengan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dilakukan dalam bentuk tertulis yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terhadap kerusakan Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut akibat peristiwa force majeur adalah tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam perjanjian dan jika melebihi toleransi susut atau kerusakan.]]>
