Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAPKEJAHATAN KEAMANAN NEGARA DALAM MEDIA SOSIAL INTERNET Syawal Amry Siregar; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.646

Abstract

Privacy and State Secrets can be destroyed by cyber secret scientists who can cause widespread unrest in society. This research uses a normative juridical method that is reviewing the laws and regulations namely Law number 19 of 2016 concerning ITE (Electronic Information and Transactions), Law No. 3 of 2002 concerning National Defense. Based on the results and conclusions obtained, the trend of the threat of cyber attacks will develop in accordance with the development of information technology so that Law No. 3 of 2002 concerning National Defense can be provided about defense in the State defense system consisting of military and non-military security that also uses cyber.
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Syawal Amry Siregar; Ade Yuliany Siahaan; Marnaek Tua Kevin Purba
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1173

Abstract

Indonesia is one of the countries that still imposes a death penalty for certain crimes that fall into the type of extra ordinary crimes. Drugs trafficking crimes is one that falls into the extra ordinary crime types. Over of time, this crime has grown not only from the increasing number of users and dealers but also from the types of drugs themselves so that the Indonesiangovernment requires a strict punishment in overcoming these crimes. On the other hand, the implementation of imprisonment is considered ineffective,in fact, in some cases the convictshave the opportunity to become recidivists and control the crime even more. Therefore, the death penalty policy for drugs convicts is an effort that is expected to eradicate drugs trafficking crimes in Indonesia. The problems wichis studied in this paper is how is the regulation of the death penalty for drugs convicts according to the law in Indonesia, how the effectiveness of the death penalty for drugs convicts and how the death penalty policy for drugs convicts is reviewed by a human rights perspectivity. This research was conducted in a normative juridical manner and is expected to provide a comprehensive explanation of matters relating to the death penalty policy for drugs convicts by a human rights perspectivity. Based on the results of this research paper, the death penalty has been regulated in law number 35 of 2009 does not have a deterrent effect on drug offenders. In addition, the death penalty policy for drugs convicts if it viewed from human rights is contradictory because the right to life is the most important right for humans and is contained in the 1945 constitution as the written basic law for the Indonesian nations.
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG Syawal Amry Siregar; Kristofel Ablio Manalu
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.815

Abstract

The form of responsibility for the perpetrator in a criminal act of fraud on the basis of accounts payable is to follow the existing procedures, from the investigation process to the detention process. This research method is normative juridical. The formulation of the problem under study is what is the form of fraud on the basis of accounts payable; What is the form of legal protection for victims of criminal cases of fraud on the basis of accounts payable and what is the form of accountability of the perpetrators for criminal acts of fraud on the basis of accounts payable. The result is a form of fraud on the basis of accounts payable, including the criminal act of fraud in the Criminal Code regulated in Book II concerning Crimes against Assets, which is in the form of attacks on people's legal interests for their property and fraud on the basis of accounts payable related to money lending and borrowing problems (accounts payable).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim) Aswan Depari; Supri Helmi Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1457

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Dalam penelitian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu pertama bentuk penyalahgunaan narkotika serta perlindungan hukumnya, kedua penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam puusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, dan yang ketiga analisis hukum terhadap putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Bentuk bentuk penyalahgunaan narkotika tertuang dalam uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika, mulai dari pengguna diatur dalam pasal 116,121,126, 127, 128, dan 134, pengedar diatur dalam pasal 111 sampai 125, dan produsen diatur dalam pasal 113. dan perlindungan hukum terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara. (2) penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan no207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, dalam dakwaannya terdakwa didakwa 3 dakwaan, Diantara unsur-unsur ketiga Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (3) proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Simtelah sesuai dengan peraturan hukum , yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Febriyanti Silaen; Syawal Amry Siregar
Jurnal Darma Agung Vol 28 No 1 (2020): APRIL 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.052 KB) | DOI: 10.46930/ojsuda.v28i1.455

Abstract

The problem of overcoming crime in the community cannot be separated from the word Criminal policy which is carried out in the efforts of criminal policy and political policy. The relationship of criminal policy with criminal law policy is equally tackling crime where one is, by means of a penal effort while the difference is with non-criminal words or with the enforcement system only, if the criminal policy uses the word criminal justice system, with some crime prevention and handling by means of Penalty has several stages: Formulation (Legislative Policy), Application (Judicial or Judicial Policy); Execution (Executive Policy). Criminal countermeasure policy is the same as criminal law policy, which is protecting society to achieve social welfare. The effectiveness of criminal sanctions can be an important aspect to support the achievement of the criminal policy.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN) Madianta Br Ginting; Mhd. Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 1 (2022): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.735 KB) | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1499

Abstract

Penyidik kepolisian tidak hanya berperan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, tetapi juga berperan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan agar anak terhindar dari pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, bagaimana peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur peran penyidik dalam menangani perkara anak, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi. Peran penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah penyidik kepolisian di Polrestabes Medan telah berupaya melakukan penanganan anak pelaku pencurian dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah: tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik sehingga sering menyulitkan dalam pemeriksaan, adanya pembatasan UU dimana diversi hanya dapat dilakukan jika perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat sehingga sering memaksa penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon, serta adanya keterbatasan internal kepolisian berupa kurangnya keahlian SDM karena penyidik yang berkeahlian menangani anak kurang tersedia dan juga kurangnya fasilitas internal yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak anak selama dalam tahanan. Disarankan penyidik sebaiknya menggunakan teknik psikologis anak untuk mengetahui atau mencegah anak melakukan kebohongan tanpa harus melakukan tindakan keras terhadap anak. Pemerintah sebaiknya merevisi undang-undang SPPA dengan menghilangkan persyaratan bukan pengulangan tindak pidana agar penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah sebaiknya menambah anggaran kepolisian secara khusus untuk penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan anak.
ANALISIS TENTANG PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH Ihya Ulumuddin; Syawal Amry Siregar; Mhd. Taufiqurrahman
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 1 (2022): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.485 KB) | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1487

Abstract

Badan Kehormatan belum dapat memberikan peran maksimal sesuai dengan tugasnya. Hal ini terlihat dari masih minimnya kehadiran anggota dewan pada setiap kali rapat di kantor DPRK, dan bahkan sering terjadi penundaan rapat karena jumlah anggota tidak mencukupi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulu, apa saja kendala Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, bagaimana cara mengatasi faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sosiologi, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kehormatan DPRK Simeulue sangat penting mengingat adanya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota dewan, sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik kepada DPRK. Adapun penanganan perkara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan diantaranya: Menerima laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik, memeriksa laporan, melakukan persidangan, membuat putusan sidang dan penjatuhan sanksi. Faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan adalah: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah tidak memadai sarana dan prasarana dan tidak memiliki pedoman tata persidangan sedangkan faktor eksternal adalah: adanya intervensi serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi faktor kendala yang dihadapi BK maka perlu diupayakan agar BK memiliki sarana dan prasarana yang lebih layak, menetapkan tata persidangan yang baku, menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi bagi anggota Badan Kehormatan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentinfnya peran Badan Kehormatan. Disarankan bahwa diharapkan Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Simeulue memiliki moral serta intergritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik ( Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) dengan demikian fungsi pengawasan terhadap anggota dewan dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pada Pimpinan DPRK menambah anggaran yang besar agar terpenuhinya sarana dan prasarana serta membuat standar oprasional terhadap tata pelaksanaan persidangan. Diharapkan Badan Kehormatan melakukan sosialisasi terhadap peran Badan Kehormatan Dewan Guna menjaga Martabat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang terukur dan terarah pada semua lapisan masyarakat. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kapada masyarakat umum mengenai pentingnya peran BK, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap anggota dewan.
ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 - 2033 : STUDI REVISI PERATURAN DAERAH Robinson Situmorang; Jaminuddin Marbun; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.542 KB) | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.1240

Abstract

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033: Studi Revisi Peraturan Daerah. Fokus penelitian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana analisis hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033 (Perda RTRW Asahan), bagaimana pelaksanaan peninjauan kembali, dan upaya pemerintah kabupaten Asahan. Kesimpulan penelitian 1. Aspek substansi dan aspek struktur kaidah hukum telah sesuai materi muatan teknis Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Asahan dengan: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR), b. RTRW Nasional Beserta Rencana Rincinya, c. RTRW Provinsi, tetapi aspek formal belum sempurna karena tidak tersedianya Naskah Akademik, 2. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Asahan, perlu Revisi karena hasil penilaian yang telah dilakukan kurang dari nilai yang menjadi ketentuan yaitu 77,85 (< 85), dan rekomendasi revisi yaitu perubahan peraturan perundang-undangan dikarenakan memiliki total nilai tingkat perubahan < 20 % yaitu 13,96 %, dan 3. Upaya-upaya Revisi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Asahan belum dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA Kristel Putri Regianna Br Pane; Gomgom T.P. Siregar; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.689 KB) | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.797

Abstract

Law in Indonesia provides protection for a person's freedom, namely strictly prohibiting the deprivation of a person's freedom, with the existence of criminal sanctions. Freedom of a person is a universal right from the law. But a person's freedom has also been limited for the sake of law enforcement, as stated in article 50 of the Criminal Code which states that if someone acts on the basis of a law, he will not be penalized. If we connect it with the main duties and responsibilities of an investigator, who can arrest, detain and carry out the process of examining the criminal suspect, the investigator will carry out it according to the criminal procedure law, which eliminates the universally recognized rights of freedom of people. is a normative-empirical legal research, because the researcher uses statutory regulations as a study in solving problems, and the researcher also directly interviews the parties involved. The judiciary is a general court under the Supreme Court of the Republic of Indonesia which is the front guard of judicial power carry out the judiciary to achieve justice and law enforcement. The duties and powers of the Court, to receive, examine and decide on every case that falls within the jurisdiction of the court; Courts in Indonesia carry out an integrated function that is represented by judges. Judges bear the responsibility of bringing justice to the people and truth (searching for the truth) in order to create social integration, not creating social disintegration otherwise. Therefore it is hoped that judges can become independent judges, integrity, honesty, accountability, responsibility, openness, impartiality, and equal treatment before the law according to the main values​of the MA - RI. The obstacle factor faced by pretrial in controlling investigators is that there is no sanction for investigators who ignore pretrial decisions; the pretrial process is very short, negative interpretations of the rule of law, the behavior of individual judges, and different interpretations of judges.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK Carina Carina; Syawal Amry Siregar; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.167 KB) | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.1236

Abstract

Perkembangan dan peningkatan laba tidak selamanya dialami oleh suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki banyak resiko bisnis yang berdampak kepada kesulitan finansial perusahaan. Akibat adanya resiko-resiko tersebut seringkali yang dikorbankan adalah tenaga kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja terjadi pada PT Macan Yaohan Group. Berdasarkan putusan perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Medan atas gugatan pihak karyawan PT Macan Yaohan Group, memutuskan bahwa pihak tergugat wajib membayarkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerjasebanyak 1 kali, dan penggantian hak 15 % sesuai pasal 156. Namun sampai diputuskannya perkara, pihak tergugat belum membayarkan sepeserpun hak para pengugat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja korban PHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sebab-sebab PT Macan Yaohan melakukan PHK karena mengalami kesulitan keuangan. 2) Penyelesaian hak pekerja atas PHK PT Macan Yaohan yang mengalami kesulitan keuangan sudah sesuai undang-undang ketenagakerjaan 3) Undang-undang memberikan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja oleh PT Macan Yaohan Medan.
Co-Authors Ade Yuliany Siahaan Albert Kardi Sianipar Alusianto Hamonangan Ananta Tarigan Andi Sepima Anri Manullang Arianto Putratama Rajagukguk Aswan Depari Bachtiar Simatupang, Bachtiar Barus, Debora Morina Br Bobby Christian Halim Budiono Saputro Candra Hutagalung carina carina Carina Carina Cut Nurita Darwin S. Pangaribuan Devi Siringo-ringo Diana R. Hutasoit Efensius Bali Elta Monica Br. Meliala Erniwati laia Erwin Syahputra Ester Ester Febriyanti Silaen Fidelis Pangondian Simamora Fije Siregar Fitria Lubis Frans Sindi Butar-Butar Fransiskus David Ferdy Sinurat Ghina Aqila Marenza Ginting, Diana Rita br Ginting, Sejati Gomgom T.P. Siregar Gomgom TP Siregar Gomgom TP Siregar Gulo, Veto Putra Saroli Hana Nelsri Kaban Harles R. Gultom Idem Sitepu Ihya Ulumuddin Jaminuddin Marbun Jaminuddin Marbun Jimmi Depari Judika Judika Kasman Kasman Kristel Putri Regianna Br Pane Kristofel Ablio Manalu Laia, Anolifa Lestari Victoria Sinaga Limbong, Panal Herbet Lubis, Ansori Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lumbanraja, Julius Madianta Br Ginting Maidin Gultom Maidin Simamora Malau, Herlianna Mangapul Marbun Manurung, Mangasa Marbun, Jaminuddin Marnaek Tua Benny Kevin Afriando Marnaek Tua Kevin Purba Maurice Rogers Maurice Rogers Siburian Mhd. Yasid Nasution Mirza Keumala Muhammad Ansori Lubis Muhammad Irfan Afandi Muhammad Ridwan Lubis Nasution, Mhd. Yasid Ndruru, Andi putra perjuangan Nikson Silitonga Novi Juli Rosani Zulkarnaen Nurma Suspitawati Tambunan Parlin Azhar Harahap Pramana, Jaka Prins David Jemil Tamba Putra Ilham Rafael Ariston Jones Situmorang Rakhman Anthero Purba Reza Fahlevi Kasbi Ria Shinta Devi Ria Sintha Devi Roberto Carlos Aritonang ROGERS, MAURICE Ruth Gabriella Siahaan Samuel Panjaitan Samuel Simanjuntak Saragih, Hasiholan Rodearman Septendi Sangkot Siallagan, Mangatur Erginda Simamora, Fidelis P Siregar, Eddy Surya Siregar, Gomgom T.P. Situmorang, Robinson Supri Helmi Lubis Suranta Menda Ginting Surya Darma Tansar, Abdi Tantri Septina Tarigan, Aprilda Sary Br Taufiqurrahman, Mhd. Terbit Terbit Toto Hartono Tumpak Siregar Yasid, Muhammad Yohanes Perdamean Wau Zulkarnain W. Harahap