p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muqaranah
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HAPUSNYA HAK MILIK TANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Haris Munandar; Syaiful Aziz; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.966 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7926

Abstract

Tanah memiliki kegunaan penting untuk kehidupan manusia seperti tempat tinggal, mencari nafkah, tempat ibadah dan sebagainya. Di dalam UUPA terdapat macam-macam kejadian dari aspek hukum yang bisa menyebabkan hilangnya kepunyaan atas tanah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai konsep hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan UUPA. Adapun metode yang dipakai pada penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif lalu disimpulkan dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian menyatakan menurut UUPA bahwa hapusnya hak milik terdapat pada rumusan Pasal 27 yaitu: a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, b) karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya, c) karena ditelantarkan, d) karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, e) tanahnya musnah. Sementara berdasarkan hukum Islam hapusnya hak milik atas tanah dapat disebabkan karena ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan karena pencabutan hak demi keperluan bersama misalnya guna pembangunan masjid, rumah sakit, pasar, dan sebagainya dengan cara membayar ganti kerugian.
QARῙNAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Andika Andika; Sutrisno Hadi; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.222 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9208

Abstract

Penelitian ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang timbul pada ruang lingkup pengadilan perdaa dan agama, tak terkecuali pembuktian dengan alat bukti qarῑnah. Alat bukti qarῑnah ialah suatu indikasi yang imbul yang kemudian saling berhubungan antara satu dengan yang lain hingga mencapai titik jelas dan terang juga nyata.yang seperti apakah yang dibenarkan atau diakui oleh hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Untuk itulah penelitian ini dibuat menjawab permasalahan tersebut. Inti dari penelitian ini untuk Bagaimana Kedududukan serta kekuatan qarῑnah sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yakni Library Research (peneilitian kepustakaan) yakni dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif berusaha untuk mengkaji atau meniliti fenomena yang muncul dari segi normatif hukum maupun undang-undang yang terkait dengan masalah ini. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia alat bukti qarῑnah disebut persangkaan dilihat dari kedudukannya, Sedangkan dalam perspektif hukum Islam dilihat dari kedudukan serta kekuatannya bahwa alat bukti qarῑnah suatu alat bukti yang memutuskan perkara walaupun hanya dengan dirinya sendiri, seperti kisah yang dijelaskan secara merinci dari kisah Nabi Yusuf. As yang dapat dilihat dalam Q.S Yusuf Ayat 23-28, yang pada intinya menceritakan kejadian zhulaika yang ingin mengajak berbuat mesum terhadap Nabi Yusuf. As dengan menarik baju Nabi Yusuf. As sehingga koyak pada bagian belakang. Dan juga beberapa kisah lain seperti penemuan barang temuan yang dapat diberikan kepada yang dapat menunjukkan ciri-ciri dari barang tersebut. Dengan demikian, alat bukti qarῑnah bisa menjadi alat bukti yang kuat serta memiliki kedudukan yang penting, sehingga qarῑnah menjadi suatu alat bukti yang memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata maupun Hukum Islam. Kata Kunci: Qarῑnah, Alat Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam. Abstract This research departs from the many problems that arise in the scope of civil and religious courts, including proof by means of qarῑnah evidence. The evidence of qarῑnah is an emerging indication that is then interconnected with one another until it reaches a clear and clear point as well as real, which is what is justified or acknowledged by both Islamic law and civil law. For this reason, this research is made to answer these problems. The essence of this research is how the position and strength of qarῑnah as evidence according to the Civil Code and Islamic Law. Research is included in qualitative research, (namely Library Research), namely with a normative approach. The normative approach seeks to study or scrutinize the phenomena that arise in terms of normative laws and laws related to this issue. The results of this study show that in the perspective of civil law in Indonesia, the evidence for qarῑnah is called suspicion seen from its position, whereas in the perspective of Islamic law it is seen from its position and strength that qarῑnah evidence is a means of evidence that decides a case even if only by itself, as the story described. in detail from the story of the Prophet Yusuf. As can be seen in Q.S Yusuf Verses 23-28, which in essence tells of the incident Zhulaika wanted to invite to do obscenity to Prophet Yusuf. As by pulling the clothes of the Prophet Yusuf. Axle so that it breaks at the back. And also several other stories such as the discovery of found items that can be given to those that can show the characteristics of these items. Thus, qarῑnah evidence can be strong evidence and has an important position, so that qarῑnah becomes a means of evidence that has a very important role in both civil law and Islamic law. Keywords: Qarῑnah, Evidence, Civil Law, Islamic Law.
MEKANISME “HUTANG MUSIM” MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA Novia Herawanti; Muhammad Torik; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.915 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i2.10543

Abstract

Abstract There are still many people who practice seasonal debt in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City, but do not know the legal basis and origin of the practice from the side of Sharia or Islamic law, therefore this study intends to help understand the phenomena that occur in the community and draw conclusions from what has been obtained from field monitoring. The question that the author wants to answer from this research is the mechanism of seasonal debt according to Islam that occurred in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City. The method that the author uses in this research is Field Research. The data that the author uses is primary data, namely data obtained through existing data in the field or data directly obtained from correspondents. The author analyzed the data using quantitative descriptive methods. The result that the author got is that the practice of debt this season has several things that are in line with and not in line with Islamic law, one example is at the time of the initial contract it must get the approval of both parties and what is not in line is the interest on the loan which has no basis and is only a the customs of the surrounding community so that Al Urf or the rules Al-Adatu Muhakkamah apply in this subject. Keywords: Seasonal Debt, Islamic Law, Customs.
Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia Siti Nor Aishah; Siti Zailia; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 6 No 1 (2022): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v6i1.12254

Abstract

Abstract: This research aims to examine the requirements for polygamy in Indonesia and Malaysia. As it is known that Indonesia and Malaysia can be said to be Islamic countries. The author uses a normative legal research method with a comparative approach. It is said to be normative legal research because this paper examines statutory regulations. A comparative approach is used because this study intends to examine the comparison between the rules of polygamy in Indonesia and Malaysia. The results of the study show that there are similarities between Indonesia and Malaysia regarding polygamy, namely that both must obtain a permit issued by the court. The difference lies in the permission of the first wife. The conditions for polygamy in Indonesia must have permission from the first wife, while in Malaysia there is no need for permission from the first wife, but it is sufficient at the discretion of the judge. Thus, it can be concluded that marriages with more than one wife, both in Indonesia and Malaysia, are considered legal and legally recognized by the state if the marriage obtains permission from the court.
Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Meli Dwi Anggraini; Siti Zailia; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 7 No 1 (2023): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v7i1.16960

Abstract

Recently there has been frequent violence against children which of course violates children's rights. Various types of violations against violence against children seem to assume that children do not have rights to be protected. The main problem of this research is how to study Islamic law and positive law against sanctions on juvenile crimes that result in serious injuries in Decision Number: 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. The purpose of this research is to examine the sanctions for perpetrators of crimes against children both in terms of Islamic law and positive law. The type of research used is literature (library research) which is analyzed using descriptive analysis techniques. The approach method is comparative, namely comparing Islamic law and positive law regarding sanctions for perpetrators of child crimes. The results of this study reveal that the judge's considerations in convicting criminals against perpetrators of violence against children who cause serious injuries in Decision Number: 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. That is, the judge has first considered the facts at trial. In Islamic criminal law, criminal acts are punished with ta'zir, that is, in accordance with the actions and the decision is left to the ruler's policy or law. The difference between the two laws is that the witness imposed on the perpetrators of abuse according to law number 13 of 2014 is in the form of imprisonment, whereas in Islamic law it is in the form of qishas, diyat and ta'zir punishments.