Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia Rita Komalasari; Nurhayati; Cecep Mustafa
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.86 KB) | DOI: 10.54259/pakmas.v1i1.29

Abstract

This paper presents the findings to improve public administration services. For the first time, the findings presented in this paper contribute to knowledge and to addressing problems, as well as to provide direct and tangible benefits to the service of the wider community. The research method presented in this paper is a qualitative study involving interviews with participants who are District Court Judges and observations in two selected courts. The findings presented in this paper will have an impact on improving services administration in the public sector in Indonesia.
Pendidikan Profesi dan Pengabdian Masyarakat di Indonesia Nurhayati; Rita Komalasari; Cecep Mustafa
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.974 KB) | DOI: 10.54259/pakmas.v1i1.30

Abstract

This paper presents for the first time the results of research related to the professional training of judges. The research method presented in this paper is a case study. Thirty-one judges, in the City and District Courts, were included to obtain various perspectives through interviews. The results of the study show that the influence of training can shape judicial interpretations of justice. We found that trainee judges studied the three most important forms of justice: legal justice, moral justice, and social justice. Judges will also learn from the training that judges will be asked to harmonize various dimensions of justice in the context of public service.
Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang Kholis Ernawati; Muhammad Riski Fadilah; Muhammad Aulia Rachman; Clarisza Nadira; Putri Alfanny Jayanti Sartika; Fathul Jannah; Rita Komalasari
Public Health and Safety International Journal Vol. 2 No. 02 (2022): Public Health and Safety International Journal (PHASIJ)
Publisher : YCMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.571 KB) | DOI: 10.55642/phasij.v2i02.244

Abstract

Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (GR1J1) adalah gerakan untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk mencegah penularan penyakit tular vector khususnya DBD. Tujuan penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan program pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, kabupaten Tangerang terutama terkait dengan GR1J1. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dimana informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Uji validitas menggunakan metode triangulasi sumber dan analisis data hasil wawancara menggunakan analisis konten. Selain metode kualitatif, data penelitian juga berasal dari data sekunder program pengendalian DBD pada puskesmas Kresek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus DBD tahun 2021 adalah 12 kasus dan tahun 2022 sebanyak 19 kasus. Pelaksanaan pemantauan jentik dengan output kegiatan berupa Angka Bebas Jentik (ABJ) yang memenuhi target (> 95%) pada tahun 2021 hanya ada dua desa (desa Pasir Ampo dan desa Koper). Sedangkan pada tahun 2022 juga ada dua desa (desa Patrasana dan desa Koper). Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa hambatan pada pelaksanaan program adalah jumlah staf pada program penanganan DBD terbatas, alat yang kurang memadai, jumlah kader jumantik terbatas, dan belum terlaksananya program G1R1J.
PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM TELEMEDICINE: DARI PERSPEKTIF PROFESIONAL KESEHATAN Rita Komalasari
Jurnal Kedokteran Mulawarman Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kedokteran Mulawarman
Publisher : Fakultas Kedokteran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkm.v9i2.8309

Abstract

Untuk pertama kalinya, makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang potensi Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Telemedicine: Dari Perspektif Profesional Kesehatan. Terkait metode studi literatur,  kata kunci kecerdasan buatan awalnya digunakan selama periode pencarian artikel ini. Pencarian mencakup masalah telemedicine dalam tinjauan penalaran berbasis Bukti yang lengkap dan relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecerdasan Buatan (AI) dalam industri medis dapat secara efektif meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Kesimpulan dari makalah ini menambah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana AI memengaruhi kesehatan dan efektivitas pelayanan medis.
Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector Rita Komalasari; Cecep Mustafa
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 1 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i1.1042

Abstract

This paper comprehensively analyses the impediments hindering Indonesia's anti-corruption and asset recovery efforts. It advocates for a holistic approach, emphasizing collective action, trust in public office, and the integration of civil forfeiture as essential components of an effective anti-corruption strategy. The ultimate goal is to contribute to a transparent and corruption-free future in Indonesia. We employ a literature-based inquiry method to investigate Indonesia's multifaceted challenges in combating corruption and recovering illicitly acquired assets. Our analysis reveals widespread corruption, weakened institutions, and a lack of trust in public officials hamper Indonesia's anti-corruption and asset recovery efforts. We argue that a holistic approach that combines infrastructural development, social rehabilitation, people em-powerment, and regulatory reforms is essential. Additionally, civil forfeiture, when integrated effectively, can aid asset recovery. To succeed, these efforts must prioritize the restoration of trust in public office. This paper contributes valuable guidance for policymakers and practitioners striving to create a more transparent and corruption-free future in Indonesia, offering a fresh perspective on addressing corruption in an emerging economy.