Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Jurnal Riset Indragiri TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Indragiri Law Review
Triyana Syahfitri
Universitas Islam Indragiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
DAMPAK PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT Darmi Wati; Triyana Syahfitri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2950

Abstract

 abstrak Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Teknologi informasi dalam ranah ekonomi terutama terkait pinjaman online yang dilaksanakan oleh platform fintech peer to peer lending, selain memberikan dampak positif akan tetapi dalam pelaksanaanya juga terdapat permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, yang mengakibatkan perselisihan pada saat penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah.Kata kunci : Pinjaman online, dampak pinjaman online.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i4.339

Abstract

Consumer Protection Act Article 4 letter a which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and / services, so that goods circulated in the market must go through an Official Independent Institution formed by the Government which functions to oversee the circulation of each drug product, food and beverages circulating in Indonesia, namely the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The BPOM Code is given as a guarantee that the goods consumed are healthy or harmless if consumed. Products that have been coded BPOM means that consumers use products that have safe quality and do not endanger health. But in reality there are still many markets on the product that are without the BPOM code, for example products in the form of female cosmetics.
Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata” Triyana Syahfitri; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satunya melakukan kegiatan jual beli. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Kata kunci: Tinjauan, Yuridis, Jual Beli
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TELUK JIRA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN KELAPA PASCA COVID 19 Triyana Syahfitri; Rapika Ristama; Nuraini; Muhammad Irfan; Zainal Mutakin
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government policy in making efforts to empower coconut farmers must still be a major concern, because most of the people's livelihoods in Teluk Jira Village are coconut farmers. The government must provide an empowerment program that benefits coconut farmers. Because without a clear program, until now the coconut processing carried out by the community is still the same as before, namely processed into smoked copra with an unstable selling price so that people's income is still low. Therefore the role of the government is urgently needed in making efforts to empower coconut farmers, such as financial assistance programs, socialization, as well as training and understanding of processed coconut products that can be sold at relatively balanced prices so as to be able to make the community independent in managing and developing agricultural businesses coconut, so that people's income increases and the fulfillment of all the necessities of life.
PEMANFAATAN KELAPA BUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF USAHA PENGOLAHAN KOPRA ASALAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING Triyana Syahfitri; Annisa Alwahidah; Khairul Khairul; Nurhayati Nurhayati; Rahma Fadila
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.297

Abstract

The livelihoods of the people in Sungai Salak sub-district are mostly as farmers. The large number of coconut products in the salak river, makes many discarded coconuts/coconuts that are not feasible. However, these coconuts can actually be processed into random copra/white copra, but many people still don't understand how to process white copra, and many people don't dare to make white copra because there is no certainty about the selling price of white copra. Another factor is that copra does not reach white copra moisture content at 5% but in the range of 10-15%, this is also the influence of environmental factors and work systems, as well as the influence of temperature and the drying process which has an impact on the selling price of white copra itself. several determining factors supporting the success of processing white copra itself are in the work system, environment, and other factors. Temperature and drying process are also other factors in obtaining export standard white copra. If this is implemented by farmers, there will be no more wasted coconuts, and this can also improve the economy of the people in Sungai Salak Village. Mata pencaharian masyarakat di kelurahan sungai salak, sebagian besar adalah sebagai petani. Banyaknya hasil kelapa di sungai salak, membuat banyaknya kelapa buangan/kelapa yang tidak layak. Namun kelapa tersebut sebenarnya masih bisa di olah menjadi kelapa kopra asalan/kopra putih, namun masih banyak belum memahami cara pengolahan kopra putih, dan banyak masyarakat tidak berani membuat kopra putih karena tidak adanya kepastian harga jual kopra putih. Faktor lainnya kopra tidak mencapai kadar air kopra putih di angka 5 % tetapi di kisaran 10-15 %, ini juga menjadi pengaruh dari faktor lingkungan dan sistem kerja, dan juga pengaruh suhu dan proses pengeringan hingga berdampak pada harga jual kopra putih itu sendiri. beberapa faktor penentu penunjang keberhasilan pengolahan kopra putih sendiri berada di sistem kerja, lingkungan, dan faktor lainnya. Suhu dan proses pengeringan juga menjadi faktor lainnya untuk mendapatkan kopra putih yang berstandar ekspor. Apabila hal tersebut diterapkan oleh petani, maka tidak ada lagi kelapa yang terbuang, dan hal tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan sungai salak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI BATIK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Inggrit Fernandes; Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.423

Abstract

Karya seni batik merupakan salah satu khazanah warisan budaya bangsa. Karya seni batik saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya minat dan permintaan pasar terhadap karya seni ini mengakibatkan karya seni batik menjadi salah satu komoditi dalam negeri dan luar negeri. Sehingga, jika karya seni batik ini tidak dilindungi maka dikemudian hari dapat dipastikan akan muncul konflik baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah mengakomodir karya seni batik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga karya seni ini selain sebagai warisan budaya bangsa juga mempunyai nilai ekonomis bagi si penciptanya. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni batik yaang tidak didaftarkan? Apakah ini juga dapat dilindungi? Sementara didalam hak kekayaan intelektual pendaftaran adalah sebuah keharusan sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap karya yang dihasilkan
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis yang Berdampak pada Lingkungan dan Ketenteraman Umum Pahriah Gustina Ayu; Triyana Syahfitri; Syariffuddin
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.623

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for the community against the impacts of using exhaust systems that do not comply with technical standards on the environment and public order in Tembilahan, and to identify the factors hindering its implementation. This empirical legal research employed a qualitative approach using primary data from interviews and observations, supported by secondary data from legislation and relevant literature. The findings show that legal protection has been implemented through preventive measures, including legal awareness campaigns and traffic safety education, as well as repressive measures such as traffic inspections, law enforcement, and sanctions against violators. However, its implementation remains suboptimal due to low public legal awareness, limited law enforcement supervision, inadequate inter-agency coordination, and the continued circulation of non-compliant exhaust systems. Strengthening collaboration among law enforcement agencies, local government, and the community is therefore essential to improve legal protection and promote a safe, orderly, and environmentally sustainable society.
Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa Bambang Sasmita Adi Putra; Ali Azhar; Feni Puspita Sari; Gushairi; Didi Syaputra; Herdiansyah; Jamri; Triyana Syahfitri
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Service activity aims to enhance legal awareness and integrity of village government officials through anti-corruption socialization. Conducted in Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, the activity employed a participatory approach using interactive lectures, discussions, and case studies. The results indicate an increased understanding among village officials regarding the limits of authority, accountability principles, and legal consequences of administrative actions that may violate regulations. Furthermore, the socialization successfully instilled values of integrity and transparency in village governance. The activity also provided a platform for dialogue between village officials and academics, fostering a more contextual understanding of law implementation in everyday governance practices. These findings highlight the importance of legal literacy as a preventive strategy in fostering clean, accountable, and sustainable village administration. Practically, the activity strengthened village officials’ capacity to prevent corrupt practices and improve public service quality. From an academic perspective, the results provide important empirical evidence on the effectiveness of participatory approaches in enhancing the integrity of village government officials.
Fenomena Kepemilikan Tanah Tanpa Bersertifikat Oleh Masyarakat (Studi Kasus: Desa Concong Tengah Kecamatan Concong) M. Asikin; Triyana Syahfitri; Ali Azhar
Indragiri Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v4i1.261

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of unregistered land ownership among the community of Desa Concong Tengah, Kecamatan Concong, and to examine its legal force under positive law. This research employed an empirical legal research method (field research), using primary data obtained through direct interviews with the Village Head, Village Secretary, hamlet heads, and members of the community, supported by secondary data from statutory regulations, books, and journals. The data were analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner. The findings show that most land transactions in Desa Concong Tengah are carried out only at the sub-district or village level without registration at the National Land Agency (BPN), mainly because of the community's limited understanding of the importance of a land title certificate, the considerable distance to the BPN and PPAT offices, the absence of direct outreach from those institutions, and the registration costs that are difficult for the community to afford. From the perspective of positive law, particularly Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, unregistered land only provides weak evidentiary force compared to a Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik), which under Article 32 serves as strong evidence of both physical and juridical data. Consequently, the community's legal protection over land acquired without a certificate remains vulnerable to disputes, and legal certainty can only be strengthened through land registration with the BPN.
Co-Authors Ali Azhar Annisa Alwahidah Bambang Sasmita Adi Putra darmi wati Didi Syaputra Feni Puspita Sari Gushairi Herdiansyah Inggrit Fernandes Jamri Khairul Khairul M. Asikin Muhammad Irfan Nuraini Nurhayati Nurhayati Pahriah Gustina Ayu Rahma Fadila Rapika Ristama Syariffuddin Syariffuddin wandi Zainal Mutakin