Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen Jurnal Riset Indragiri
wandi
Universitas Islam Indragiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA jam ri; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca ditetapkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara tersebut di setiap instansi pemerintahan mestinya pegawai hanya ada duajenis pegawai antara lain ialah: pertama, Pegawai Negeri Sipil; dan yang keduaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini sebagai wujud dariimplementasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara. Konsekuensi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tentunya berdampak terhadap sistembirokrasi pada instansi pemerintahan baik pemerintah di pusat maupun pemerintahdi daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara sebagai dasar yuridis apa yang dimaksud dengan pegawai yangmelaksanakan aktifitas di setiap kantor instansi pemerintahan baik di pusat maupundi daerah. Namun kenyataan memperlihatkan sebaliknya bahwa hingga tahun 2018dibanyak instansi pemerintahan khusunya di pemerintahan daerah masih terdapatbeberapa pegawai yang ada bukan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negarasebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara. Keberadaan pegawai nonaparatur sipil negara pada instansipemerintahan tentu berdampak pada kepastian hukum khusunya menyangkutpelayaan publik, kekhawatiran kepada kepastian hukum terhadap pelayanan publikini sesuatu yang bisa diperkirakan mestinya. Selain itu juga dampak dari keberadaanpegawai nonaparatur sipil negara tersebut juga dapat menimbulkanpenyalahgunaan wewenang.
PEMBANGUNAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SUATU KAJIAN TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK/OUTSOURCHING) Indra Muchlis Adnan; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Providing legal protection for workers / laborers constitute the mandate and objectives of the labor laws to achieve or implement social justice in the field of labor and employment protects against the unlimited power of entrepreneurs. Legal safeguards for workers / laborers outsourcing should be implemented to the fullest and, more specifically, given the practice of outsourcing occurs triangular employment relationships involving corporate employer (principal) the recipient company jobs (vendors) and workers / laborers.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa) Wandi; Indra Muchlis Adnan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disputes over the Village Head election are more interesting to be discussed since the importance of sustaining the lives of villagers is actually getting away from the initial concept of escorting the democratization process in the village. It takes the wise steps of the conflicting parties, releasing the power to think of the best paths as moral responsibility for the benefit of the people, so as not to affect the implementation of village governance in improving public services and public welfare. The Birth of Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 7 Year 2016 concerning the Election, Appointment and Dismissal of Village Head Juncto Regent Regulation Indragiri Hilir Number 61 Year 2016 on Guidance of Implementation of Village Head Election has been explained that Normatif Responsibility responsibility of dispute of Village Head election in Indragiri Hilir settled by the Indragiri Hilir Regent through predetermined tools, and the nature of the decision is final and binding. Related to the report of criminal offense as intended in 72 paragraph (2) letter c shall be submitted to the competent authority in accordance with the prevailing laws and the process of settling the criminal offense shall not affect the election stage.
Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata” Triyana Syahfitri; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satunya melakukan kegiatan jual beli. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Kata kunci: Tinjauan, Yuridis, Jual Beli
REGULASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 Wandi; Juniarti; Raden Dimas Wibowo
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.696 KB)

Abstract

Covid-19 adalah pandemi dunia yang telah menyerang seluruh negara termasuk Indonesia. tidak hanya menyerang bidang kesehatan, pandemi covid-19 juga menyerang pembangunan dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga berpotensi mengancam Kabupaten Indragiri Hilir, Rumusan masalah yang dibahas dam topik kajian ini berkaitan dengan 1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pengaturan pencegahan dan pengendalian Virus Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir, 2. Bagaimanakah bentuk kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19 oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 di Wilayah Hukum Indragiri Hilir. Pendekatan Penelitian Normatif, menjadi pilihan dalam jenis penelitian karya ilmiah ini. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pencegahan dan pengendaliaan Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir telah terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sampai tingkat kabupaten dan kota, kebijakan terhadap pencegahan penyebaran covid dilakukan oleh pemerintah seperti Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 368/IV/HK-2020, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kabupaten Indragiri Hilir juncto Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Indragiri Hilir.
Co-Authors Indra Muchlis Adnan jam ri Juniarti Raden Dimas Wibowo Triyana Syahfitri